Indramayu, kabarnusa24.com
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat berencana melayangkan somasi kepada Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heryanto, terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap organisasi tersebut.
Rencana somasi muncul menyusul insiden yang terjadi dalam rapat virtual pembahasan Program Gerakan Tanam Serentak (Seremlak) 2026 yang digelar Kementerian Pertanian RI melalui Zoom Meeting pada Senin (8/6/2026).
Rapat tersebut diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pertanian RI, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kodam III/Siliwangi, jajaran Kodim, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penyuluh pertanian, hingga perwakilan Tani Merdeka se-Jawa Barat.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan, mengatakan insiden terjadi sebelum rapat resmi dimulai. Menurutnya, mikrofon perangkat yang digunakan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu diduga masih dalam kondisi aktif sehingga sejumlah peserta mendengar pernyataan yang dinilai menyinggung dan merugikan nama baik organisasi Tani Merdeka.
“Kalau ada persoalan dengan Tani Merdeka, silakan disampaikan secara resmi kepada kami. Tolong hargai forum rapat resmi yang dihadiri berbagai pihak,” ujar Yudi saat memberikan teguran dalam forum tersebut.
Yudi menuturkan, setelah teguran disampaikan, mikrofon yang bersangkutan langsung dimatikan. Namun, sejumlah pengurus Tani Merdeka dari berbagai daerah mengaku telah mendengar percakapan tersebut.
Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Karawang, Putri Pasaribu, menyatakan dirinya mendengar langsung ucapan yang diduga disampaikan oleh Kadistan Indramayu. Keterangan serupa juga disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Cianjur, Hasan Munadi, bersama sekretarisnya, Wowo.
Mereka menyebut suara yang keluar dari perangkat Kadistan Indramayu terdengar cukup jelas karena mikrofon tidak berada dalam posisi mute.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Bidang Hukum DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat, Riki Zaenulroqi, menegaskan pihaknya akan segera mengirimkan somasi sebagai langkah awal sebelum menempuh upaya hukum lebih lanjut.
Menurut Riki, Tani Merdeka meminta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu memberikan klarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada organisasi.
“Apabila dalam waktu 1 x 24 jam tidak ada klarifikasi dan permohonan maaf di ruang publik, kami akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap organisasi,” tegas Riki.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi terkait tuduhan yang disampaikan oleh DPW Tani Merdeka Indonesia Jawa Barat.
