SUMBAWA, Kabarnusa24.com
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama PT Freeport Indonesia meluncurkan aksi pemulihan ekosistem mangrove skala besar di Desa Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
Kolaborasi multipihak ini merupakan wujud konkret gerakan nasional “tobat ekologis” guna membentengi wilayah pesisir dari ancaman krisis iklim, memulihkan daya dukung alam, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa aksi ini harus dimaknai lebih dari sekadar seremonial penanaman pohon. Sesuai esensi luhur sebuah pertobatan, gerakan ini menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk jujur menyadari kesalahan masa lalu dalam mengeksploitasi alam, melakukan perbaikan nyata, dan berkomitmen kuat untuk tidak mengulanginya. Transformasi kesadaran ini akan menggeser fokus pembangunan nasional ke arah pelestarian aktif dan pemulihan sistematis ruang hidup, demi mewariskan keberlanjutan dan manfaat pelestarian lingkungan bagi generasi penerus.
“Gerakan penanaman mangrove harus menjadi gerakan nasional. Pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk memulihkan alam, khususnya ekosistem pesisir,” ujar Menteri Jumhur.
Melalui visi strategis gerakan tobat ekologis yang dicanangkan untuk periode tahun 2026–2028, seluruh elemen bangsa diajak untuk menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai fondasi fundamental dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.
KLH/BPLH menekankan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional tidak boleh lagi mengorbankan kelestarian alam, melainkan berjalan selaras dan seimbang dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup agar manfaat dari hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan oleh masyarakat.
Secara teknis, pemulihan ekosistem pesisir ini berfungsi sebagai investasi jangka panjang yang penting bagi keselamatan ruang hidup masyarakat. Hutan mangrove bertindak sebagai infrastruktur hijau dan benteng proteksi alami yang andal dalam menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi, terjangan gelombang tinggi, serta intrusi air laut.
Di samping itu, ekosistem mangrove yang sehat secara otomatis menyediakan habitat produktif bagi berbagai biota laut bernilai ekonomi tinggi, yang secara langsung menopang mata pencaharian harian para nelayan tradisional dan komunitas lokal.
Sebagai kelanjutan kesepakatan strategis tahun 2023 antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI), program rehabilitasi mangrove di luar wilayah operasional perusahaan ini telah menunjukkan progres signifikan. Hingga pertengahan 2026, kolaborasi di Nusa Tenggara Barat berhasil merehabilitasi 484 hektare kawasan pesisir, terdiri atas 445 hektare di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Lombok Timur.
Melalui skema padat karya, proyek ini secara komprehensif memberdayakan 1.500 warga lokal dari tahap pembibitan hingga perawatan untuk menanam 1,5 juta bibit mangrove jenis Rhizophora sp. “Melalui penanaman mangrove, PT Freeport Indonesia berupaya mendukung perlindungan lingkungan, peningkatan penyerapan karbon, serta penguatan ketahanan masyarakat pesisir. Kami.berharap kolaborasi ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi ekosistem dan masyarakat,” ungkap Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas.
Tony menambahkan, langkah ini mendukung restorasi mangrove nasional di luar wilayah operasional (Papua) dengan target 2.000 hektare. Sampai saat ini, lokasi yang telah terverifikasi untuk pelaksanaan program rehabilitasi mangrove PTFI mencapai 834 hektare. Pencapaian penanaman di luar Papua seluas 666 hektare dengan jumlah penanaman dua juta bibit mangrove. Untuk Papua khususnya di Kabupaten Mimika, PTFI telah menanam sekitar 5,5 juta bibit mangrove di area seluas lebih dari 2.184 hektare di Papua.
Selain memegang peran protektif yang vital sebagai tameng fisik pesisir, hutan mangrove juga diakui secara global sebagai penyerap karbon biru (blue carbon) yang sangat efektif menekan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Karena itu, pemulihan ekosistem mangrove ini menjadi pilar penting dalam strategi nasional Indonesia menghadapi dampak nyata perubahan iklim. Langkah komprehensif ini secara simultan membuka peluang ekonomi hijau bagi masyarakat melalui pengembangan sektor perikanan berkelanjutan, potensi industri ekowisata, dan berbagai usaha mikro berbasis jasa lingkungan pesisir.
Melalui gelombang gerakan tobat ekologis yang masif, KLH/BPLH melangkah maju untuk mencapai target besar penanaman dua miliar pohon menuju perwujudan Indonesia ASRI.
Penanaman mangrove di Desa Labuhan Alas diproyeksikan menjadi percontohan ideal bagi skema kolaborasi multipihak berskala nasional. Hal ini menegaskan pesan kuat bahwa menjaga lingkungan bukan semata-mata tentang memulihkan alam, melainkan menghadirkan proteksi nyata bagi wilayah pesisir, mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan, serta mewariskan ekosistem yang lestari demi masa depan bangsa.
