Kabarnusa24.com ,PALI — Polemik mengenai sarana dan prasarana pendidikan di sekolah negeri kembali memanas. Masalah klasik tentang kurangnya fasilitas dasar kelas kini berujung pada penarikan iuran mandiri yang dibebankan langsung kepada para orang tua siswa.
Sebuah pesan singkat dari pengurus Paguyuban Orang Tua Siswa kelas 7.4 SMP Negeri 1 Talang Ubi menjadi sorotan publik setelah merinci tagihan belasan item belanja fasilitas kelas yang nominalnya fantastis. Dengan alasan demi kenyamanan anak-anak dan kekurangan fasilitas dari sekolah, wali murid diminta patungan hingga Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah.
Dalam rincian anggaran yang disebarkan oleh pengurus paguyuban, item yang ditagihkan tidak main-main. Mulai dari barang elektronik hingga alat kebersihan dasar sekolah seperti mengalokasikan dana lebih dari Rp1,1 juta hanya untuk kipas angin, termasuk kipas bekas kelas 9 yang dijual kembali seharga Rp260.000 ( Dua Ratus Enam Puluh Ribu) per unit, ditambah Biaya cat tembok, kuas, hingga ongkos tukang sebesar Rp340.000.( Tiga Ratus Empat Puluh Ribu) serta pembelian Alat Kebersihan Dasar, yaitu Sapu, lap pel, kemoceng, ember, gorden, hingga taplak dan plastik meja dan Alat Kebutuhan Listrik air minum yaitu Dispenser, galon, hingga kabel dan colokan listrik ditagihkan ke orang tua.
Bahkan, terdapat kejanggalan dalam penghitungan matematis pembagian nominal asli sebesar Rp70.900 per anak langsung dibulatkan naik menjadi Rp75.000, (Tujuh Puluh Lima Rebu) dengan dalih sisanya akan dimasukkan ke dalam kas kelas.
Kasus ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Penggalangan dana berselimut “amal jariyah” dan “demi kenyamanan bersama” ini dinilai sebagai bentuk pembiaran serta pengalihan tanggung jawab sarana prasarana sekolah kepada orang tua.
”Jika untuk cat tembok, sapu, colokan listrik, hingga kipas angin saja harus membongkar dompet orang tua murid, lalu dikemanakan anggaran operasional dan fasilitas sekolah selama ini,”Jelas Orang Tua Murid.
Meskipun pengurus memberikan opsi sumbangan barang atau sukarela, pemberian deadline pembayaran yang ketat serta pencantuman nomor rekening bank daerah dan akun e-wallet bendahara dinilai memberikan tekanan psikologis bagi para orang tua yang kurang mampu secara ekonomi.
Praktik pembulatan tarif dan penarikan iuran untuk pengadaan barang inventaris sekolah ini mendesak untuk segera dievaluasi oleh Dinas Pendidikan setempat agar fenomena “sekolah gratis tapi iuran fantastis” tidak terus merajalela.
Pro-Kontra Memanas, Antara Pembelaan Dana BOS dan Jejak Sekolah Gratis, dimana Rincian iuran tersebut mendadak memicu perdebatan sengit di grup percakapan wali murid. Sebagian orang tua menyuarakan keheranan mereka lantaran rekam jejak sekolah yang selama ini dikenal minim pungutan.
”Kalau menurut pengalaman saya, karena sudah dua anak yang lulus dari SMPN 1, hampir tidak ada pungutan apapun dari sekolah. Bahkan untuk perpisahan tahun kemarin kami wali murid tidak dimintai sokongan apapun,” cetus salah seorang wali murid yang merasa janggal dengan skema iuran kali ini.
Namun, pembelaan dan dalih penundaan anggaran pemerintah langsung disuarakan oleh wali murid lainnya. Keterlambatan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dijadikan tameng untuk memaklumi penarikan dana tersebut:
”Kalau mau beli kipas angin masing-masing kelas 4 unit, mungkin sekolah tidak terbayar. Kan dana BOS sekolah terbatas dan cairnya tidak di awal tahun ajaran. Anak kita belum masuk Dapodik karena masih proses input data,” kilah wali murid lain yang meminta pengertian orang tua siswa.
Meskipun memicu polemik, tekanan tenggat waktu yang mepet tampaknya berhasil membuat sebagian besar orang tua murid terdesak. Berdasarkan pantauan awak media, sebagian besar wali murid terpantau sudah melakukan transfer uang ke rekening Bank Sumsel Babel maupun akun e-wallet atas nama bendahara paguyuban. Fenomena ini memperlihatkan betapa posisi orang tua murid kerap berada di ujung tanduk pasrah membayar demi menghindari potensi ketidaknyamanan anak di kelas.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum terkonfirmasi dengan pihak kepala sekolah maupun manajemen sekolah terkait legitiimasi penarikan iuran oleh paguyuban ini. Tim redaksi akan melakukan konfirmasi langsung ke pihak sekolah pada esok hari guna menggali transparansi penggunaan dana operasional sekolah dan keabsahan praktik pemungutan dana di lingkungan SMP tersebut.
Berbalut Sukarela Tapi Ada Deadline, Iuran Paguyuban SMPN 1 Talang Ubi Bikin Orang Tua Terdesak
