JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Presiden Prabowo Subianto mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun dengan defisit fiskal 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), Jum’at (14/08/26)
Pemerintah berencana memaksimalkan manfaat dari pendapatan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 6 persen tahun depan.
Dalam pidato tahunannya mengenai anggaran di hadapan anggota DPR, Prabowo mengatakan, anggaran 2027 akan tetap ekspansif dan difokuskan pada delapan program kerja prioritas nasional. Program tersebut, antara lain, mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi dan industrialisasi, serta pendidikan.
Presiden Prabowo, yang berjanji memperketat pengendalian atas sumber daya alam Indonesia, juga mengusulkan pembentukan bursa komoditas untuk komoditas strategis Indonesia. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Rencana itu akan menyusul pengawasan ekspor komoditas melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang sebelumnya diumumkan Prabowo akan beroperasi penuh pada Desember.
“Kita ingin membangun Indonesia Reference Price untuk komoditas-komoditas ekspor utama Indonesia,” Ujarnya.
Hal tersebut Pemerintah Pusat menetapkan sejumlah pos anggaran untuk kementerian dan lembaga lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Dikutip dari laman resmi Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027, sebagai besar kementerian lembaga mengalami penurunan pos anggaran dari 2026 ke 2027, meski sebagian kecil masih mengalami kenaikan.
“Perekonomian dunia pada tahun 2027 diperkirakan masih akan menghadapi dinamika yang kompleks dan tingkat ketidakpastian yang tinggi,” demikian dikutip dari ringkasan eksekutif buku tersebut.
Inilah miliki anggaran jumbo 10 Kementerian/Lembaga dengan masing-masing pos anggaran di RAPBN 2027 :
1. BGN
Rp268 triliun (2026)
Rp240,2 triliun (2027)
2. Kemhan
Rp187,1 triliun (2026)
Rp189,01 triliun (2027)
3. Polri
Rp146,05 triliun (2026)
Rp139,1 triliun (2027)
4. Kementerian PU
Rp118,5 trilliun (2026)
Rp114,5 triliun (2027)
5. Kementerian Kesehatan
Rp114 triliun (2026)
Rp102,1 triliun (2026)
6. Kementerian Agama
Rp88,8 triliun (2026)
Rp87,6 trilliun (2027)
7. Kementerian Sosial
Rp84,4 triliun (2026)
Rp84,7 triliun (2027)
8. Kemendiktisaintek
Rp61,8 triliun (2026)
Rp65,1 triliun (2027)
9. Kemendikdasmen
Rp56,6 triliun (2026)
Rp61,1 triliun (2027)
10. Kemenkeu
Rp52,01 trilliun (2026)
Rp49,8 triliun (2027)
