BEKASI,– Dugaan penolakan terhadap pasien dalam kondisi membutuhkan pertolongan medis di Rumah Sakit Anissa, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan tajam dari Ketua DPC WBI Kabupaten Bekasi, H. Apud Saefudin.
H.Apud mengungkapkan, dirinya membawa sang kakak, Haji Opam, yang usianya hampir 80 tahun, ke rumah sakit tersebut setelah mengalami kondisi dengan luka dan mengeluarkan cukup banyak darah dikepala. Namun, menurutnya, pasien tidak mendapatkan pemeriksaan karena alasan ruang perawatan atau tempat tidur sedang penuh.
“Enggak ada diperiksa, karena katanya sudah tidak ada tempat tidurnya, penuh. Intinya ditolak,” ujar Apud kepada Media pada Selasa (06/10/2026)
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi alasan bagi fasilitas kesehatan untuk tidak memberikan pertolongan awal kepada pasien, terutama ketika pasien datang dalam kondisi membutuhkan penanganan.
Dia mengatakan, dirinya bahkan tidak mempermasalahkan persoalan biaya maupun penggunaan layanan jaminan kesehatan. Yang terpenting, menurut dia, pasien mendapatkan pertolongan terlebih dahulu.
“Saya bilang, yang penting diobatin dulu, dibersihkan. Kalau perlu dijahit, ya dijahit. Kalau memang penuh, nanti kita pindahkan ke rumah sakit lain,” katanya.
Ia menilai, pasien semestinya mendapatkan pemeriksaan dan penanganan awal di IGD sebelum kemudian dirujuk apabila fasilitas atau tempat tidur memang tidak tersedia.
“Jangan sampai orang sakit dan membutuhkan pertolongan justru ditolak karena tempat penuh. Kalau memang penuh, kan bisa ditangani dulu, kemudian dicarikan rumah sakit lain,” tegasnya.
H.Apud bahkan mempertanyakan bagaimana nasib masyarakat lain yang mungkin mengalami kondisi serupa, terutama warga yang tidak memiliki akses, kemampuan, maupun pilihan rumah sakit lain.
“Ini bukan untuk saya. Saya mempertanyakan bagaimana dengan masyarakat yang lain? Kasihan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk Dinas Kesehatan. Ia meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan.
“Ini harus ditindak, termasuk dari Dinas Kesehatan. Bupati juga harus menegur rumah sakit tersebut,” tegasnya.
Soroti Pelayanan dan Petugas Rumah Sakit
Selain persoalan dugaan penolakan pasien, Apud juga meminta pihak manajemen Rumah Sakit Anissa melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan sumber daya manusia di rumah sakit tersebut.
Ia meminta pemilik maupun manajemen rumah sakit memastikan seluruh petugas, termasuk tenaga keamanan dan tenaga medis, memahami bagaimana seharusnya menghadapi pasien yang membutuhkan pertolongan.
“Kalau cari karyawan, cari yang benar. Termasuk sekuritinya. Perawat atau dokter, saya juga tidak tahu karena waktu itu tidak ada nama dokter yang jelas,” ungkapnya.
Dia menegaskan, kritik tersebut disampaikannya bukan semata-mata karena dirinya mengalami kejadian tersebut, melainkan sebagai bentuk kekhawatiran terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi secara luas.
“Bukan saya, bukan Apud. Kasihan masyarakat yang membutuhkan pertolongan rumah sakit,” katanya.
Jangan Sampai Rakyat Kehilangan Akses Pertolongan Pertama
Apud menilai rumah sakit memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang datang dalam kondisi membutuhkan penanganan medis.
“Orang sakit, orang kritis, masa kita bawa ke pasar? Ya kita bawa ke rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit ditolak, ini tugas pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi segera turun tangan melakukan evaluasi dan meminta penjelasan dari pihak Rumah Sakit Anissa mengenai kejadian tersebut.
“Kesian rakyat Bekasi. Ini terjadi pada diri saya, abang saya, Haji Opap. Bagaimana kalau terjadi dengan yang lain? Ini harus ditegur,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi maupun tanggapan resmi dari pihak Rumah Sakit Anissa terkait dugaan penolakan pasien tersebut.
(Red)
