Berita

Anggaran Miliaran Dibahas, Prestasi Olahraga Tapteng Bagaimana? Pemerintah Dituntut Jangan Sekadar Tebar Janji

10
×

Anggaran Miliaran Dibahas, Prestasi Olahraga Tapteng Bagaimana? Pemerintah Dituntut Jangan Sekadar Tebar Janji

Sebarkan artikel ini
Anggaran Miliaran Dibahas, Prestasi Olahraga Tapteng Bagaimana? Pemerintah Dituntut Jangan Sekadar Tebar Janji

TAPANULI TENGAH, kamis (19/11/2026) –Kabarnusa24.com)Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2027 kembali membuka persoalan serius mengenai arah kebijakan dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga. Dalam rapat bersama anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, mencuat pembahasan dana hibah KONI sebesar Rp300 juta, sementara proposal kebutuhan anggaran olahraga disebut mencapai sekitar Rp8 miliar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana pemerintah benar-benar serius membangun prestasi olahraga di Tapanuli Tengah?

 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak cukup hanya menyusun daftar program dan membacakan angka-angka anggaran di hadapan legislatif. Rakyat membutuhkan bukti, bukan sekadar janji dan tumpukan dokumen perencanaan. Jika setiap tahun anggaran olahraga dibahas, tetapi arah pembinaan, fasilitas, dan prestasi atlet tidak menunjukkan hasil yang terukur, maka sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan.

 

Dana hibah KONI sebesar Rp300 juta menjadi salah satu persoalan yang diperdebatkan. Muncul pembahasan apakah dana tersebut tetap diberikan sepenuhnya kepada KONI atau sebagian dialokasikan melalui Dispora untuk memperkuat pembinaan atlet pelajar dan sekolah. Pemerintah seharusnya mampu menjelaskan secara terbuka apa dasar penentuan besaran hibah tersebut, apa target penggunaannya, dan bagaimana mekanisme pengawasan agar anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi dunia olahraga.

 

Lebih mengundang pertanyaan ketika dalam rapat disinggung proposal kebutuhan olahraga yang mencapai sekitar Rp8 miliar. Angka tersebut mencakup pelatihan atlet unggulan, pemusatan latihan daerah, tenaga pendukung, sarana dan prasarana, try out, kejuaraan, hingga beasiswa serta insentif atlet dan pelatih. Jika kebutuhan sebesar itu memang dianggap penting, mengapa pemerintah belum mampu menghadirkan perencanaan yang benar-benar terukur berdasarkan kemampuan fiskal dan prioritas pembangunan daerah? Jangan sampai kebutuhan atlet hanya menjadi bahan pembahasan ketika penyusunan APBD, tetapi terlupakan saat program harus direalisasikan.

Anggaran Miliaran Dibahas, Prestasi Olahraga Tapteng Bagaimana? Pemerintah Dituntut Jangan Sekadar Tebar JanjiPemerintah juga harus berhenti menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan klasik untuk tidak maksimal dalam membangun sektor olahraga. Jika kemampuan keuangan daerah terbatas, justru di situlah kualitas kepemimpinan dan kemampuan menyusun prioritas diuji. Anggaran harus diarahkan kepada program yang memiliki manfaat nyata, bukan sekadar mempertahankan kegiatan rutin yang belum tentu menghasilkan peningkatan kualitas pembinaan. Efisiensi seharusnya dimulai dari evaluasi belanja, bukan dengan mengorbankan kebutuhan masyarakat dan masa depan atlet.

 

Persoalan pertanggungjawaban dana hibah tahun sebelumnya juga tidak boleh dianggap sebagai urusan administratif belaka. Pemerintah wajib memastikan kelengkapan SPJ, kesesuaian penggunaan anggaran, dan hasil kegiatan yang dibiayai APBD. Jangan sampai pemerintah begitu mudah mengalokasikan dana, tetapi tidak cukup tegas memastikan hasil dan pertanggungjawabannya. Uang rakyat bukan dana tanpa pemilik yang bisa dibagikan tanpa evaluasi yang serius.

 

Di sisi lain, pembinaan atlet pelajar seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Jangan sampai perhatian terhadap organisasi olahraga lebih menonjol dibandingkan perhatian terhadap atlet yang berjuang membawa nama daerah. Atlet membutuhkan fasilitas latihan, pelatih berkualitas, kompetisi yang berkelanjutan, serta dukungan kesejahteraan. Pemerintah harus menjamin bahwa pembinaan tidak hanya berlangsung menjelang kejuaraan, kemudian kembali terabaikan setelah kompetisi selesai.

 

Belanja gaji dan tunjangan ASN yang dalam paparan disebut mencapai sekitar Rp2,99 miliar juga patut dilihat dalam konteks efektivitas belanja daerah. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa belanja aparatur berjalan seimbang dengan anggaran pelayanan publik dan program pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat. Jangan sampai belanja birokrasi terus menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, sementara program peningkatan kualitas generasi muda justru harus berjuang mendapatkan ruang dalam APBD.

 

Rencana penggabungan atau merger dengan Dinas Pariwisata pada tahun mendatang juga harus dijelaskan secara matang. Perubahan struktur organisasi jangan sampai hanya menjadi perubahan nama dan pembagian kewenangan, tetapi justru menambah persoalan birokrasi dan mengaburkan fokus pelayanan. Pemerintah harus membuktikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas, bukan sekadar melakukan penataan kelembagaan tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.

 

DPRD Tapanuli Tengah juga memiliki tanggung jawab besar untuk tidak sekadar menyetujui angka-angka yang diajukan pemerintah. Fungsi pengawasan dan penganggaran harus dijalankan secara serius dengan mempertanyakan setiap program yang tidak memiliki target terukur. Jangan sampai pembahasan APBD hanya menjadi forum formalitas, sementara kepentingan masyarakat tidak mendapatkan pengawalan yang maksimal. Setiap usulan anggaran harus diuji, setiap hibah harus dievaluasi, dan setiap program harus memiliki indikator keberhasilan.

 

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memahami bahwa APBD bukan milik pejabat, bukan milik OPD, dan bukan milik organisasi tertentu. APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat berhak mempertanyakan mengapa sebuah program mendapatkan alokasi tertentu, bagaimana dana digunakan, siapa yang menerima manfaat, dan apa hasil yang berhasil dicapai. Transparansi bukan kemurahan hati pemerintah, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

Kini, pertanyaan yang harus dijawab pemerintah bukan sekadar apakah hibah KONI Rp300 juta akan diberikan atau apakah kebutuhan olahraga Rp8 miliar dapat dipenuhi. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah apa hasil nyata dari seluruh kebijakan dan belanja tersebut bagi masyarakat Tapanuli Tengah? Jangan sampai APBD 2027 kembali dipenuhi angka-angka besar, sementara persoalan pembinaan atlet, fasilitas olahraga, dan kesejahteraan pelatih terus berulang. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya melalui kebijakan dan hasil kerja, bukan sekadar retorika dalam ruang rapat. Sebab, rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai menghabiskan dan mempertanggungjawabkan anggaran di atas kertas, tetapi pemerintah yang mampu memastikan setiap rupiah APBD membawa perubahan nyata bagi daerah.

(Hasanuddingulo)

Penulis