
JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (11/11/26) menjadi momentum krusial bagi nasib masa depan industri media massa di Tanah Air. Dalam forum terhormat tersebut, Dewan Pers secara gamblang membuka borok ketimpangan ekonomi digital yang selama ini mencekik napas ribuan perusahaan pers nasional.
Langkah berani Dewan Pers yang menyuarakan ancaman monopoli platform digital dan gempuran kecerdasan buatan (generative AI) ini langsung menuai gelombang dukungan.
Sejumlah kalangan, khususnya pengamat kebijakan publik dan praktisi hukum, memberikan apresiasi tinggi atas sikap tegas lembaga independen tersebut dalam membela hak ekonomi jurnalis dan perusahaan pers.
Pasalnya, fakta yang dipaparkan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, di hadapan para wakil rakyat bukanlah isapan jempol belaka.
Merujuk data Wavemaker 2025, terungkap bahwa 80 persen kue iklan digital saat ini dikuasai secara mutlak oleh raksasa platform digital.
Sementara itu, sisa kue iklan yang hanya sebesar 20 persen harus diperebutkan secara berdarah-darah oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers di seluruh Indonesia.
Ketimpangan ekstrem inilah yang dinilai sebagai biang keladi utama terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap ribuan pekerja media dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/26).
“Secara periklanan, berdasarkan data Wavemaker 2025, 80 persen iklan digital dikuasai oleh platform, sementara media atau penerbit memperebutkan 20 persen itu saja, dan itu diperebutkan oleh lebih dari 50.000 perusahaan pers saat ini,” ujarnya.
Kondisi ini, menurut Dahlan, membuat bisnis media menjadi tidak berkelanjutan. “Jadi ini kondisi yang tidak berkelanjutan. Dan secara jangka pendek juga sulit. Dari ribuan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di industri pers, sebagian besar merupakan dampak langsung dari ketimpangan ini,” lanjutnya.
Pengamat Kebijakan Publik Ferdian Bolon menilai, paparan Dewan Pers ini sangat penting dan mengungkapkan kekaguman atas kejelasan dan ketegasan data yang disampaikan. “Ini adalah sorotan yang sangat tajam dan tepat sasaran. Selama ini jarang yang menyajikan data secara gamblang bahwa 80 persen pendapatan iklan digital justru mengalir keluar dari ekosistem jurnalistik nasional,” ungkapnya.
Dahlan menjelaskan bahwa platform digital memang berperan dalam mendistribusikan konten media, namun pada saat yang sama juga mengambil alih kontrol atas distribusi sekaligus pendapatannya. Ketergantungan yang berlebihan ini membuat posisi tawar media nasional menjadi sangat lemah.
Pengamat Ferdian sepakat dan menegaskan, hubungan antara platform dan media saat ini berada dalam ketidakseimbangan struktural. “Platform membutuhkan konten berkualitas untuk menarik penggunanya, namun ketika pendapatan iklan dikuasai sepihak, maka keberlangsungan media nasional berada di ujung tanduk,” jelasnya.
Tidak hanya persoalan iklan, kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau generative AI sejak November 2022 juga turut memangkas lalu lintas pembaca yang dikirimkan platform ke media hingga 70 persen.
Pengguna kini tidak lagi mengunjungi situs media, sementara karya jurnalistik dikonsumsi secara langsung oleh sistem AI tanpa ada nilai ekonomi yang kembali ke media.
Pengamat Ferdian menilai hal ini sebagai kerugian ganda. “Media kehilangan pendapatan iklan sekaligus akses pembacanya sendiri. Tanpa lalu lintas pembaca, tidak ada iklan, tanpa iklan tidak ada jurnalisme yang berkualitas. Ini lingkaran setan yang harus segera diputus oleh kebijakan publik,” katanya.
Menanggapi pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta, Dewan Pers menekankan bahwa hak ekonomi perusahaan pers perlu dibedakan dari hak cipta individual.
Perusahaan pers yang berhak menerima kompensasi harus memenuhi standar yang ditetapkan Dewan Pers berbadan hukum, memiliki minimal lima karyawan, menggaji di atas Upah Minimum Kota, serta memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya.
Pengamat Ferdian memberikan apresiasi tinggi terhadap standar yang ditetapkan tersebut. “Sangat tepat dan bijaksana. Dengan menetapkan kriteria yang jelas, negara tidak melindungi sekadar nama media semata, melainkan institusi jurnalistik yang sehat dan profesional. Ini mencegah penyalahgunaan aturan oleh entitas yang tidak menjalankan fungsi pers sesungguhnya,” ujarnya.
Dewan Pers juga mengingatkan agar platform digital tidak menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya. Potensi tindakan sepihak berupa penghentian penayangan berita dikhawatirkan dapat merusak ekosistem informasi publik yang berintegritas sekaligus merugikan perusahaan pers dan masyarakat luas.
“Kami berharap platform tidak menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik. Kebebasan pers bukan berarti kebebasan merugikan pihak lain,” tegas Dahlan.
Pengamat Ferdian menambahkan, peringatan ini sangat penting agar kebijakan yang dibuat tidak justru menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan pasar terbesar.
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menambahkan bahwa pengaturan mengenai hak ekonomi dan kompensasi ini penting untuk memperkuat perlindungan media.
Pengalaman dari penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan platform masih sangat rendah, sehingga penguatan melalui undang-undang menjadi sangat mendesak.
Pengamat Ferdian menilai, pengalaman implementasi Perpres 32/2024 menjadi pelajaran berharga. “Ketika aturan tidak cukup kuat, kepatuhan bersifat sukarela dan ternyata sukarela itu tidak berjalan. Maka, landasan hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang adalah keharusan, bukan pilihan,” katanya.
Selain itu, Dewan Pers mengusulkan agar mekanisme pembayaran kompensasi tidak hanya bertumpu pada Lembaga Manajemen Kolektif, tetapi juga membuka opsi kerja sama langsung antar pelaku usaha atau skema bisnis ke bisnis. Pengamat Kebijakan Publik menyebut usulan ini sebagai jalan tengah yang cerdas.
“Fleksibilitas memberikan ruang bagi media besar dan kecil untuk menegosiasikan nilai kontennya secara adil, sekaligus menjamin arus kompensasi tetap berjalan melalui lembaga kolektif bagi yang membutuhkannya,” pungkasnya.
Dengan berbagai masukan yang komprehensif ini, revisi Undang-Undang Hak Cipta diharapkan tidak hanya melindungi hak pencipta secara umum, tetapi secara khusus menjamin keberlangsungan ekosistem pers nasional yang sehat, mandiri, dan berkeadilan.(Rizky Tile)