Daerah

Nur Purnamasidi Soroti Dominasi Baleg dalam Pembentukan UU: Ruang Aspirasi Publik Dinilai Kian Menyempit

12
×

Nur Purnamasidi Soroti Dominasi Baleg dalam Pembentukan UU: Ruang Aspirasi Publik Dinilai Kian Menyempit

Sebarkan artikel ini
Nur Purnamasidi Soroti Dominasi Baleg dalam Pembentukan UU: Ruang Aspirasi Publik Dinilai Kian Menyempit

Foto : Anggota DPR RI komisi X bang Pur dan Profesor Sukowiyono

Judul :

Nur Purnamasidi Soroti Dominasi Baleg dalam Pembentukan UU: Ruang Aspirasi Publik Dinilai Kian Menyempit

LUMAJANG, kabar nusa 24.com.Sabtu,14/11/2026– Proses pembentukan undang-undang di DPR RI menjadi sorotan anggota Komisi X DPR RI, H. Muhamad Nur Purnamasidi, S.Sos., M.AP. Ia mengungkapkan bahwa ruang partisipasi publik dalam proses legislasi semakin terbatas, lantaran pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap mayoritas rancangan undang-undang dinilai lebih banyak terpusat di Badan Legislasi (Baleg).

 

Kritik tersebut disampaikan Nur Purnamasidi saat menghadiri kegiatan yang melibatkan para akademisi dan perguruan tinggi di Kabupaten Lumajang, bertempat di Hotel Aby, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.

 

Di hadapan para guru besar, pakar hukum tata negara, hukum administrasi negara, serta undangan dari kalangan perguruan tinggi, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap arah pembangunan hukum di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari kalangan akademisi, khususnya para ahli hukum tata negara.

 

Ia mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya sebagai anggota DPR RI, ruang penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang saat ini dinilai tidak lagi optimal.

 

“Ruang aspirasi, ruang membangun masukan dari masyarakat itu sudah tidak bisa lagi menampung hampir 100 persen. Tersisa hanya tinggal 20 sampai 30 persen, selebihnya diselesaikan di Badan Legislasi (Baleg),” ungkapnya.

 

Menurut Nur Purnamasidi, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh elemen bangsa. Sebab, pembentukan undang-undang seharusnya tidak hanya menjadi kewenangan formal lembaga legislatif, tetapi juga harus membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat.

 

Ia mengingatkan, terbatasnya ruang partisipasi berpotensi menimbulkan persoalan dalam kualitas produk hukum. Bahkan, tidak sedikit undang-undang yang baru diputuskan langsung menghadapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

“Kadang hari ini pukul 09.00 WIB DPR memutuskan sebuah undang-undang, pukul 14.00 WIB sudah dibawa ke MK ketika ada persoalan. Ini gambaran yang menurut saya harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

 

Selain persoalan legislasi, Nur Purnamasidi juga menyoroti pentingnya keterlibatan kalangan akademisi dalam membangun pemahaman publik mengenai persoalan hukum dan ketatanegaraan.

 

Ia menilai, perbincangan di ruang digital selama ini lebih banyak didominasi perspektif politik dan teknologi informasi, sementara penjelasan berdasarkan sudut pandang hukum tata negara masih relatif minim.

 

Ia mencontohkan polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Menurutnya, diskursus tersebut perlu diimbangi dengan penjelasan para pakar hukum tata negara agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan tidak terjebak pada opini yang bias.

 

“Bagaimana ruang-ruang perbincangan di media sosial dan platform digital itu bisa digunakan oleh para guru besar, ahli, bahkan mahasiswa untuk mengimbangi mana yang sesungguhnya merupakan persoalan hukum tata negara, mana persoalan politik, dan mana persoalan komunikasi,” tegasnya.

 

Ia menambahkan, tantangan akademisi saat ini bukan sekadar menghasilkan jurnal maupun karya ilmiah, melainkan juga mampu menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat melalui media yang mudah dijangkau.

 

Menurutnya, masyarakat saat ini cenderung mengakses informasi melalui konten berdurasi singkat, sekitar 30 detik hingga satu menit. Karena itu, para pakar hukum perlu mengambil peran lebih aktif dalam menyampaikan edukasi hukum melalui platform digital.

 

“Bagaimana ruang 30 detik atau satu menit ini bisa diisi oleh para pakar hukum tata negara, sehingga pemahaman masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik,” katanya.

 

Nur Purnamasidi menegaskan, keterlibatan akademisi sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas pembangunan hukum nasional. Ia berharap asosiasi pengajar hukum tata negara dapat membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.

 

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Wilayah Jawa Timur, khususnya dalam mengembangkan literasi hukum di Kabupaten Lumajang.

 

Ia berharap kolaborasi antara kalangan legislatif dan akademisi dapat melahirkan ruang diskusi yang lebih terbuka, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai sistem ketatanegaraan dan proses pembentukan hukum di Indonesia.

 

“Melalui program-program yang bisa kita kolaborasikan, literasi terkait pembangunan hukum tata negara di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, bisa kita kembangkan lebih lanjut,” pungkasnya.( D.S )

Penulis