Daerah

Bupati Lumajang Jamin ASN Bebas Intervensi, Pengadaan Barang dan Jasa Diminta Transparan dan Bersih

16
×

Bupati Lumajang Jamin ASN Bebas Intervensi, Pengadaan Barang dan Jasa Diminta Transparan dan Bersih

Sebarkan artikel ini
Bupati Lumajang Jamin ASN Bebas Intervensi, Pengadaan Barang dan Jasa Diminta Transparan dan Bersih
oplus_32

Foto : Bupati Lumajang Indah Amperawati,dan perwakilan LKPP Jawa Timur

Judul :
Bupati Lumajang Jamin ASN Bebas Intervensi, Pengadaan Barang dan Jasa Diminta Transparan dan Bersih

LUMAJANG, Jatim mandiri,Rabu,18/11/2026.– Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan komitmennya menjaga independensi aparatur sipil negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia memastikan tidak akan melakukan intervensi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), selama seluruh proses dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Indah Amperawati saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pendopo Arya Wiraraja, Kabupaten Lumajang. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 160 peserta dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur,termasuk perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Di hadapan peserta, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menekankan bahwa birokrasi harus dibangun di atas profesionalisme, integritas, dan kepastian aturan. ASN harus memiliki ruang kerja yang tenang tanpa dibebani kepentingan maupun intervensi dari pihak mana pun.

Sebagai mantan ASN, Indah mengaku memahami betul tekanan yang dihadapi aparatur ketika harus bekerja di bawah intervensi. Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan dirinya berkomitmen memberikan kepercayaan kepada jajaran birokrasi untuk menjalankan tugas secara profesional.

“Saya pastikan kepada teman-teman bahwa tidak ada intervensi dari saya sebagai kepala daerah. Kalian akan bekerja dengan tenang, tidak ada titipan, sepanjang semuanya sesuai prosedur dan peraturan,” ujarnya.

Menurut Indah, kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi merupakan fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang sehat. Dengan berpegang pada aturan, setiap pejabat dan pelaksana kegiatan memiliki dasar yang jelas dalam mengambil keputusan serta menjalankan tanggung jawabnya.

Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Perhatian Khusus

Dalam sambutannya, Bunda Indah secara khusus menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menilai, sektor tersebut memiliki peran strategis sekaligus membutuhkan ketelitian tinggi karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dan daerah.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala OPD dan pejabat pengadaan tidak ragu berkonsultasi dengan LKPP maupun ahli hukum apabila menghadapi persoalan dalam memahami regulasi.

Menurutnya, perbedaan penafsiran terhadap aturan dapat menimbulkan persoalan apabila tidak diklarifikasi sejak awal. Konsultasi menjadi langkah penting agar setiap tahapan pengadaan memiliki landasan hukum yang kuat.

“Jangan sungkan dan jangan ragu untuk terus melakukan konsultasi kepada ahli hukum maupun lembaga yang bisa kita mintai pendapat. Kadang memaknai sebuah aturan itu berbeda, dan perbedaan persepsi bisa menjadi permasalahan,” katanya.

Ia juga menyinggung tantangan yang dihadapi ASN dalam memperoleh sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, peningkatan kompetensi aparatur perlu mendapat perhatian agar pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang memadai dan profesional di bidang tersebut.

Bunda Indah menegaskan, proses pengadaan yang telah dilaksanakan secara benar dan sesuai ketentuan harus diikuti dengan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Ia mengingatkan agar tidak ada permainan, pungutan liar, maupun penyimpangan dalam setiap tahapan kegiatan.

“Kalau pengadaan barang dan jasanya sudah clear, insyaallah tinggal pelaksanaannya. Tidak boleh ada permainan maupun pungutan liar. Setelah itu, pelaksana harus benar-benar melakukan pengawasan dengan baik,” tegasnya.

Keterbatasan SDM Masih Menjadi Tantangan*

Di sisi lain, Bupati Lumajang mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi salah satu persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah pegawai, tetapi juga kualitas dan kompetensi aparatur.

Ia memahami bahwa pekerjaan pengadaan barang dan jasa membutuhkan ketelitian, tanggung jawab besar, serta kemampuan menyelesaikan pekerjaan dalam tenggat waktu yang terbatas. Selain itu, terdapat risiko hukum yang harus diperhitungkan dalam setiap prosesnya.

Beban kerja tersebut, menurut dia, harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur serta dukungan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indah juga menyinggung beban kerja Inspektorat dan kelompok kerja (Pokja) pengadaan. Ia menilai, perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab besar perlu mendapatkan perhatian, termasuk dalam kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah agar pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, ia berharap koordinasi antara OPD, Inspektorat, dan LKPP dapat terus diperkuat. Dengan demikian, perangkat daerah memiliki tempat untuk berkonsultasi sekaligus memperoleh pendampingan dalam memahami ketentuan pengadaan barang dan jasa.

*Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel*

Melalui rapat koordinasi tersebut, Bunda Indah berharap seluruh peserta mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Ia meminta hasil koordinasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata dalam memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat, langkah-langkah yang jelas, dan dapat kita tindak lanjuti dari pengetahuan yang diperoleh dari LKPP,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Indah juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta, khususnya perwakilan LKPP. Ia berharap sinergi dan konsultasi yang terbangun dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat Kabupaten Lumajang.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, dengan menempatkan kepatuhan terhadap aturan sebagai landasan utama setiap pelaksanaan program pemerintahan.

Penulis