Daerah
10
×

Sebarkan artikel ini

Foto : sekda kabupaten Lumajang Agus Triyono ,Eko Cahyo yg menjelaskan
Judul :

Operasi Rokok Ilegal di Lumajang Meningkat, Bea Cukai Sita Barang dan Terapkan Sanksi Rp53 Juta

LUMAJANG,kabarnusa24.com.Kamis,19/11/2026 – Peredaran rokok ilegal masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sepanjang 2026, operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal terus digencarkan di 21 kecamatan. Hasilnya, temuan barang ilegal menunjukkan peningkatan dibandingkan periode 2024–2025.

Ekspos hasil operasi penindakan barang kena cukai ilegal tersebut digelar di Hall Ranupane, Hotel Aston Inn. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo, dengan dukungan Kodim 0821 Lumajang, Polres Lumajang, serta Subdenpom Candi Lumajang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Drs. Agus Triyono, M.Si., mengatakan peningkatan hasil operasi menunjukkan upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara bersama-sama mulai memberikan hasil.

Menurut Agus, keberhasilan mengamankan barang kena cukai ilegal bukan sekadar persoalan penegakan aturan, melainkan juga langkah melindungi masyarakat sekaligus menyelamatkan penerimaan keuangan negara.

“Barang-barang yang berhasil kita cegah peredarannya ini tentu akan menyelamatkan masyarakat dan keuangan negara,” kata Agus.

Ia berharap kegiatan ekspos tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membeli maupun mengonsumsi rokok ilegal. Masyarakat juga diminta lebih selektif dalam memilih produk hasil tembakau yang beredar di pasaran.

Agus menegaskan, rokok yang dikonsumsi masyarakat seharusnya merupakan produk legal yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dilengkapi pita cukai resmi.

Menurut dia, produk legal telah melalui proses dan ketentuan yang berlaku sebelum dinyatakan layak untuk diedarkan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Eko Cahyo, mengungkapkan bahwa pengawasan telah menjangkau seluruh 21 kecamatan di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan petugas di lapangan, wilayah selatan Lumajang menjadi kawasan yang paling banyak ditemukan peredaran rokok ilegal. Bahkan, jumlah barang yang diamankan di kawasan tersebut tercatat paling dominan.

“Seluruh 21 kecamatan sudah kita lakukan operasi. Namun, temuan terbanyak berada di kecamatan-kecamatan wilayah selatan. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Eko.

Ia mengatakan, kondisi tersebut mendorong Bea Cukai bersama pemerintah daerah untuk semakin mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya edukasi juga melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika serta insan media agar informasi mengenai bahaya dan konsekuensi peredaran rokok ilegal dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Sosialisasi tersebut diharapkan mampu mendorong pemilik toko dan warung agar tidak menjual rokok tanpa pita cukai resmi.

*Belum Ada Penyidikan pada 2026*

Dalam sesi pemaparan dan tanya jawab, muncul pertanyaan mengenai perkembangan penanganan hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, termasuk jumlah tersangka dan kemungkinan pengembangan kasus hingga ke jaringan produksi.

Menanggapi hal tersebut, Eko menjelaskan bahwa sepanjang 2026 belum terdapat penyidikan yang dilakukan dalam penanganan perkara rokok ilegal di wilayah tersebut.

Namun, Bea Cukai telah menerapkan mekanisme *ultimum remedium*, yakni penyelesaian melalui pembayaran sanksi administratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tanpa melalui proses penyidikan, sepanjang persyaratan hukum terpenuhi.

Eko menyebutkan, nilai sanksi yang dikenakan melalui mekanisme tersebut mencapai sekitar Rp53 juta pada 2026.

Ia menjelaskan, penerapan mekanisme tersebut tidak dilakukan secara otomatis. Petugas terlebih dahulu meneliti unsur-unsur pelanggaran, termasuk unsur perbuatan menjual barang kena cukai ilegal. Apabila ditemukan unsur pidana dan persyaratan penanganan perkara terpenuhi, proses hukum dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

*Lumajang Dinilai sebagai Wilayah Pemasaran*

Eko juga menjelaskan bahwa Lumajang dan Probolinggo bukan merupakan daerah utama produksi rokok ilegal. Kedua wilayah tersebut lebih banyak berperan sebagai daerah pemasaran atau jalur distribusi.

Karena itu, pengawasan tidak hanya diarahkan pada tempat penjualan, tetapi juga membutuhkan dukungan informasi masyarakat untuk mengidentifikasi jalur distribusi barang ilegal.

Terkait keberadaan pabrik rokok, Eko menyebut terdapat sekitar 26 pabrik rokok legal yang tercatat di wilayah pengawasan mereka. Seluruhnya merupakan usaha resmi yang beroperasi sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, Bea Cukai juga memiliki fungsi sebagai fasilitator perdagangan atau *trade facilitator*, termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendirikan pabrik rokok secara legal.

Adapun dugaan adanya jalur distribusi dari luar daerah, termasuk informasi pengiriman dari Pulau Madura, menurut Eko masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Pihaknya belum dapat memastikan asal barang tanpa didukung hasil pemeriksaan dan bukti yang memadai.

Eko menambahkan, penindakan terhadap rokok ilegal juga terus dilakukan secara lebih luas di wilayah Jawa Timur. Secara keseluruhan, jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan dalam operasi Bea Cukai sepanjang 2026 telah mencapai ratusan juta batang.

Melalui sinergi pemerintah daerah, Bea Cukai, TNI, Polri, dan masyarakat, pemberantasan rokok ilegal diharapkan tidak berhenti pada kegiatan operasi dan penyitaan semata. Pengawasan distribusi, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat perlu berjalan beriringan agar peredaran barang kena cukai ilegal dapat ditekan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat dan penerimaan negara dari sektor cukai dapat terus diperkuat.( D.S )

Penulis