Indramayu, kabarnusa24.com
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu, Polda Jawa Barat, mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan. Dalam perkara tersebut, dua perempuan berinisial S (58) dan SN (37) ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini bermula dari tawaran pekerjaan di Korea Selatan dengan iming-iming gaji mencapai Rp25 juta per bulan. Namun, korban justru gagal bekerja setelah tiba di negara tujuan karena persoalan dokumen keimigrasian. Ironisnya, korban telah mengeluarkan uang hingga Rp55 juta untuk biaya proses penempatan.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus, Jumat (20/11/2026).
Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M. melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar menjelaskan, kedua tersangka masing-masing berinisial S, warga Kecamatan Lohbener, dan SN, warga Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.
Pengungkapan perkara ini berawal dari laporan seorang perempuan berusia 48 tahun, warga Kecamatan Arahan, yang mengaku mengalami kerugian setelah mengikuti proses perekrutan dan penempatan kerja ke luar negeri.
Menurut keterangan kepolisian, peristiwa bermula pada Agustus 2026 ketika korban mencari pekerjaan di luar negeri. Melalui seorang kenalan, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka S yang menawarkan pekerjaan di Korea Selatan.
Korban dijanjikan bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, maupun tenaga housekeeping dengan gaji Rp25 juta per bulan. Pekerjaan tersebut disebut memiliki masa kontrak enam bulan dan dapat diperpanjang.
Untuk proses keberangkatan, korban diminta membayar biaya penempatan sebesar Rp55 juta dengan janji keberangkatan melalui jalur resmi dan proses yang cepat.
Pada 29 Agustus 2026, korban dipertemukan dengan tersangka SN yang disebut berperan sebagai pihak agensi. Korban kemudian menyerahkan dokumen persyaratan serta membayar uang Rp55 juta secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.
Selanjutnya, korban menjalani sejumlah tahapan administrasi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa. Namun, selama proses tersebut korban disebut tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja.
Pada 23 September 2026, korban dijemput tersangka SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, korban diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.
Korban tiba di Bandara Jeju pada 25 September 2026. Namun, bukannya langsung bekerja sesuai janji, korban justru diamankan petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah.
Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan petugas imigrasi selama kurang lebih tiga hari, korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya sendiri.
Pihak kepolisian menyebut, hingga proses pengungkapan perkara tersebut, kedua tersangka belum memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan penempatan kerja yang dialami korban.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, polisi menduga kedua tersangka menjalankan proses perekrutan untuk memperoleh keuntungan. Tersangka S disebut menerima keuntungan sebesar Rp5 juta, sedangkan SN memperoleh Rp10 juta dari proses penempatan korban.
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor korban, kuitansi senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua kartu identitas tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium warna putih.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Ancaman hukuman dalam perkara tersebut, sebagaimana disampaikan kepolisian, mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar untuk dugaan TPPO. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.
Selain proses penegakan hukum, Polres Indramayu juga menyiapkan langkah pemulihan bagi korban melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja serta pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Perkuat Pencegahan TPPO
Tidak hanya melakukan penindakan, Polres Indramayu juga mengintensifkan upaya pencegahan TPPO melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran di sejumlah lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja.
Edukasi tersebut telah menyasar sebanyak 176 peserta di lima lembaga, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.
Kepolisian juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), termasuk penegakan hukum di kawasan Stasiun Jatibarang.
Wakapolres Indramayu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perekrut, kelengkapan dokumen, serta prosedur penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Polisi 110 atau program Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi di nomor 081999700110.