JAKARTA,– Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat atas Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030 yang resmi dikukuhkan pada Sabtu (7/2/2026) di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Prabowo menyampaikan, pengabdian MUI senantiasa dinantikan oleh seluruh rakyat. Ia pun berharap MUI terus tegas dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa.
“Selamat kepada Pengurus MUI yang baru dikukuhkan, seluruh umat Indoensia, seluruh rakyat indonesia menanti pengabdianmu,” katanya.
Atas hal itu, lanjutnya, ia telah menyiapkan lahan seluas 4000 meter yang akan diperuntukkan untuk MUI dan badan atau lembaga yang dimiliki oleh umat Islam, seperti badan zakat nasional dan termasuk ormas-ormas Islam.
Menurutnya, hal itu juga bagian dari permintaan Menteri Agama yang memperkirakan akan membangun gedung dengan 40 lantai. Dengan itu, institusi-institusi Islam akan berkantor di tengah ibu kota Jakarta.
“Dan hari ini, saya sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam,” jelasnya.
Dari itu, Prabowo menegaskan, jangan hanya ada hotel dan mall mewah di pusat kota. Tetapi juga ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga-lembaga yang dimiliki oleh umat Islam.
Selain itu, akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Pasalnya, kata dia, dana umat yang dikelola selama ini jumlahnya mencapai 500 triliyun dalam satu tahun.
“Bundaran HI, tidak hanya ada hotel mewah, mall mewah, tapi ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga umat Islam,” tegas dia
BACA JUGA: *Meminimalisir Dampak Sosial, Dirjen PTPP Ingin Lekatkan Penilaian Dampak Sosial di Setiap Kegiatan Pengadaan Tanah* Jakarta - Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari menjadi pembicara dalam Seminar Hibrida Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada Selasa (03/09/2024). Dalam kesempatan ini, Embun Sari memaparkan terkait penguatan kebijakan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui penilaian dampak sosial. "Disebut sebagai penguatan kebijakan dan ini memang sedang berprogres. Alhamdulillah difasilitasi Bank Dunia kita sudah mengusung ke arah social impact assesment," ungkap Dirjen PTPP dalam seminar yang mengusung tema Hak atas Pembangunan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Pengadaan Tanah. Mengacu kepada penelitian Cernea (2021), Dirjen PTPP mengungkapkan sejumlah dampak sosial dari dilakukannya Pengadaan Tanah. Dampak tersebut antara lain landlessness, joblessness, homelessness, marginalization, increased morbidity and mortality, food insecurity, less of access to common property, dan social disarticulation. Dari penelitian tersebut kemudian pihaknya melakukan survei secara langsung ke masyarakat Kulon Progo yang juga terdampak Pengadaan Tanah Bandara Yogyakarta International Airport. "Kami melakukan studi kasus di Kulon Progo. Walaupun nilai ganti kerugian sudah cukup layak, begitu kita lakukan wawancara, kuesioner, in depth interview, mengindikasikan uang yang besar tadi hanya memberikan kesejahteraan yang pendek. 78% uang ganti kerugian tersebut memang hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tinggi tapi tidak keberlanjutan," ungkap Embun Sari. Dengan berbagai dampak yang ditemukan, maka menurut Embun Sari diperlukan Penilaian Dampak Sosial di setiap kegiatan Pengadaan Tanah untuk memprediksi sejak awal kemungkinan dampak yang terjadi dan mitigasi apa yang perlu dilakukan. "Sehingga, kita bisa menemukan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif," ujarnya. Menindaklanjuti hal itu, Dirjen PTPP mengaku sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN untuk mengakomodir kebutuhan penilaian dampak sosial. "Karena kita tahu untuk mengubah UU atau PP itu butuh effort yang luar biasa, jadi lebih bagus mengawali. Kami bersama Prof. Maria menyusun bagaimana meng-embedded social impact assesment ini ke dalam kegiatan Pengadaan Tanah," pungkasnya. Hadir pula menjadi narasumber, Guru Besar FH UGM, Prof. Maria SW Sumardjono; Komisioner Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo; dan Kadep HAN FH UGM, Richo Andi Wibowo. (LS) #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id
Dengan itu, ia pun mengajak seluruh umat Islam, umara, dan ulama bersatu. Menurutnya, ini akan menjadi modal dalam menyambut kebangkitan dan kemajuan bangsa.
“Ulama umara bersatu, kita akan lihat kebangkitan bangsa indonesia. Kita akan melihat kebangkitan bangda Indonesia,” pungkasnya.
(Red)
Post Views: 28
