Kabarnusa24.com – Pragmatisme organisasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kooptasi gerakan oleh negara dan pasar. Sejak era Indonesia pasca-otoritarianisme, ruang gerak organisasi masyarakat sipil memang tampak semakin terbuka. Namun, keterbukaan ini berjalan paralel dengan proses depolitisasi yang sistematis.

Organisasi – baik gerakan mahasiswa, NGO, maupun ormas, didisiplinkan untuk bergerak dalam batas “Yang mungkin” menurut logika stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pragmatisme kemudian hadir sebagai justifikasi rasional atas penyesuaian tersebut.

Pada gerakan mahasiswa, pragmatisme termanifestasi dalam pergeseran orientasi dari gerakan ideologis menuju gerakan karieristik dan simbolik. Organisasi mahasiswa tidak lagi diposisikan sebagai ruang produksi kesadaran kritis, melainkan sebagai batu loncatan menuju elit politik, birokrasi, atau pasar kerja. Agenda perjuangan direduksi menjadi isu-isu aman dan populer, sementara kritik struktural terhadap kapitalisme, oligarki, dan relasi kuasa negara dianggap terlalu “Radikal” dan tidak strategis. Dalam kondisi ini, organisasi mahasiswa kehilangan watak historisnya sebagai kekuatan oposisi moral dan politik.

Sementara itu, NGO di Indonesia banyak terjebak dalam logika proyek dan donor-driven agenda. Pragmatisme dilembagakan melalui proposal, indikator kinerja, dan laporan capaian. Persoalan struktural seperti perampasan tanah, eksploitasi buruh, dan ketimpangan kelas diterjemahkan menjadi program advokasi teknokratis. NGO memang hadir sebagai mediator antara rakyat dan negara, tetapi jarang sebagai alat konfrontasi terhadap relasi kuasa yang eksploitatif. Kritik radikal digantikan oleh bahasa kebijakan, dan perjuangan direduksi menjadi negosiasi tanpa ancaman politik yang nyata.

Dalam kerangka ini, ormas pun tidak luput dari jebakan pragmatisme. Banyak ormas mengklaim membawa aspirasi rakyat atau nilai moral tertentu, namun dalam praktiknya terintegrasi ke dalam jaringan kekuasaan lokal maupun nasional. Afiliasi politik, akses terhadap sumber daya negara, dan kompromi elektoral menjadikan ormas lebih berfungsi sebagai mesin mobilisasi ketimbang sebagai kekuatan transformasi sosial. Pragmatisme organisasi di sini berfungsi sebagai mekanisme survival, tetapi sekaligus menandai hilangnya otonomi politik dan keberanian ideologis.

Secara historis, pola ini memiliki kontinuitas dengan strategi depolitisasi pada masa rezim orde baru, ketika organisasi dipaksa memilih antara penjinakan atau pembubaran. Bedanya, pada era pasca-reformasi, depolitisasi tidak lagi bekerja melalui represi terbuka, melainkan melalui insentif, legalitas, dan integrasi ke dalam sistem demokrasi prosedural. Pragmatisme organisasi menjadi bentuk kepatuhan sukarela terhadap logika kekuasaan yang hegemonik.

Konsekuensi dari kondisi ini adalah krisis representasi dan krisis arah gerakan. Organisasi tetap hidup secara administratif, tetapi kehilangan daya artikulasi kepentingan kelas tertindas. Ia hadir dalam diskursus publik, namun absen dalam konflik nyata. Dengan kata lain, organisasi tidak lagi berfungsi sebagai alat perjuangan, melainkan sebagai pengelola ketegangan sosial agar tidak berkembang menjadi perlawanan politik yang radikal.

Kritik atas pragmatisme organisasi di Indonesia dengan demikian bukan sekadar seruan moral, melainkan tuntutan politik. Organisasi perlu merebut kembali watak antagonistiknya, yakni berpihak secara tegas, dan berani menantang struktur kekuasaan yang menindas, meskipun dengan risiko kehilangan akses, legitimasi, dan kenyamanan institusional. Tanpa pemutusan terhadap logika pragmatis ini, organisasi hanya akan berperan sebagai penyangga stabilitas sistem bukan sebagai kekuatan transformatif. Dalam hal ini, pilihan menjadi organisasi yang prinsipil bukanlah sikap idealistis, melainkan syarat material bagi keberlangsungan transformatif.**red

Penulis : Mohammad Rifqi, Mapres Sunan Kalijaga State Islamic University 2024