Bekasi, KabarNusa24.com – Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa serta Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, dipersoalkan warga.

Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi dari pihak yang mengaku diberhentikan, sedikitnya 10 orang Perangkat Desa diberhentikan. Mereka terdiri dari 1 orang Sekretaris Desa, 3 orang Kepala Seksi (Kasi), 3 orang Kepala Urusan (Kaur), dan 3 orang Kepala Dusun (Kadus).

Selain itu, 4 orang Ketua RW dan 12 orang Ketua RT juga dikabarkan diberhentikan dan diganti. Padahal RT dan RW merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang pengurusnya dipilih oleh warga, bukan ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pemberhentian tersebut diduga dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Mengaku Tidak Menerima Surat Pemberhentian

Perangkat Desa yang mengaku diberhentikan menyebut tidak pernah menerima surat pemberitahuan, surat peringatan, maupun surat keputusan pemberhentian secara resmi.

Mereka mengetahui dirinya sudah tidak lagi menjabat setelah ada Perangkat Desa baru yang telah menduduki jabatan tersebut.

“Kami tidak pernah dipanggil, tidak pernah diberi surat pemberhentian. Tiba-tiba sudah ada yang menggantikan kami,” ujar salah seorang Perangkat Desa yang diberhentikan, yang meminta namanya tidak disebutkan, kepada KabarNusa24.com.

Keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi dari Pemerintah Desa Karangbahagia.

2. Alasan Masa Kerja Habis Dipertanyakan

Pihak Kepala Desa disebut beralasan pemberhentian dilakukan karena masa kerja Perangkat Desa telah habis berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa sebelumnya.

Alasan tersebut dipertanyakan, karena Perangkat Desa bukan pejabat politik yang masa jabatannya berakhir seiring berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Perangkat Desa diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa juga wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

“Sepanjang yang kami ketahui, tidak ada rekomendasi tertulis dari Camat Karangbahagia untuk pemberhentian ini,” ujar sumber tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum dapat memastikan apakah rekomendasi Camat tersebut ada atau tidak, karena Pemerintah Desa Karangbahagia belum memberikan tanggapan.

3. Pengangkatan Perangkat Desa Baru Diduga Tanpa Seleksi

Tidak hanya pemberhentiannya yang dipersoalkan, pengangkatan Perangkat Desa baru juga diduga dilakukan tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Padahal, pengangkatan Perangkat Desa wajib melalui mekanisme seleksi yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk Kepala Desa, dan hasilnya dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.

Pengangkatan tanpa seleksi dinilai berpotensi melanggar asas transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

4. RT dan RW Harusnya Dipilih Warga, Bukan Ditunjuk

Untuk Ketua RT dan RW, persoalannya dinilai lebih mendasar. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pengurus LKD termasuk Ketua RT dan RW dipilih oleh warga masyarakat setempat melalui musyawarah mufakat.

Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Ketua RT/RW secara sepihak.

Ketua RT/RW hanya dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah domisili, atau diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran, melalui musyawarah warga.

“RT dan RW itu pilihan warga, bukan bawahan Kepala Desa. Kami dipilih warga, masa diberhentikan tanpa musyawarah warga,” ujar salah seorang Ketua RT yang mengaku diberhentikan.

Tuntutan

Atas persoalan tersebut, pihak yang mengaku diberhentikan meminta:

1. Camat Karangbahagia untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan, serta memastikan apakah pemberhentian dan pengangkatan tersebut telah sesuai prosedur dan memiliki rekomendasi Camat;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi untuk melakukan audit administrasi pemerintahan Desa Karangbahagia;
3. Kepala Desa Karangbahagia untuk membuka dokumen SK pemberhentian, SK pengangkatan, berita acara seleksi, dan rekomendasi Camat kepada publik;
4. Jika terbukti cacat prosedur, agar SK pemberhentian dan pengangkatan yang diterbitkan ditinjau ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak Jawab

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Karangbahagia belum memberikan tanggapan meskipun sudah dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp pada [13/11/26 : 09:31WIB] dan telah diberi waktu 1×24 jam untuk memberikan hak jawab.

Redaksi KabarNusa24.com tetap membuka ruang hak jawab kepada semua pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Rilis ini disampaikan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa agar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. SR