PANDAN, TAPANULI TENGAH – Kabarnusa24. Com) Ribuan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah memadati halaman Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (17/6/2026). Aksi yang diperkirakan diikuti lebih kurang 2.000 orang tersebut menjadi luapan kekecewaan masyarakat terhadap belum jelasnya pencairan Jaminan Hidup (Jadup) Tahap II dan Tahap III serta bantuan rumah rusak bagi korban bencana.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Tapanuli Tengah datang dengan membawa spanduk, poster, pengeras suara, dan berbagai atribut aksi lainnya. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah segera memberikan kepastian terkait bantuan yang selama ini dinanti oleh masyarakat terdampak bencana.
Dalam berbagai orasi yang disampaikan dari atas mobil komando, massa menilai masyarakat sudah terlalu lama diberi harapan tanpa kepastian. Menurut mereka, setiap kali persoalan Jadup dipertanyakan, jawaban yang diterima selalu sama, yakni bantuan akan segera cair. Namun kenyataan di lapangan dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami datang ke sini bukan untuk mencari keributan. Kami datang untuk meminta kejelasan. Korban bencana sudah terlalu lama menunggu. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji yang terus diulang.”
Menurutnya, keresahan masyarakat semakin besar karena bantuan yang dijanjikan belum memberikan kepastian yang jelas kepada para korban bencana yang membutuhkan.
Di tengah aksi, sejumlah warga secara terbuka membandingkan situasi saat Pilkada dengan kondisi saat ini. Menurut mereka, ketika masih berstatus calon kepala daerah, bupati aktif turun ke tengah masyarakat untuk meminta dukungan dan suara rakyat.
“Dulu waktu meminta suara rakyat, beliau datang langsung ke desa-desa. Menyalami warga, mendengarkan keluhan masyarakat, dan meminta dukungan agar terpilih menjadi bupati. Tetapi sekarang ketika rakyat datang menyampaikan aspirasi, masyarakat merasa sulit bertemu langsung dengan pemimpinnya,” ujar salah seorang peserta aksi.
Kritik juga diarahkan pada minimnya kehadiran langsung kepala daerah saat masyarakat menggelar aksi unjuk rasa. Massa menilai setiap kali demonstrasi berlangsung di Tapanuli Tengah, yang menerima aspirasi masyarakat lebih sering pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah daerah.
“Kami menghormati Asisten I dan seluruh pejabat yang diutus pemerintah. Tetapi rakyat ingin mendengar penjelasan langsung dari bupati. Karena yang meminta kepercayaan rakyat adalah bupati, maka rakyat juga berharap bupati hadir langsung ketika masyarakat sedang menyampaikan keluhan,” teriak seorang orator yang disambut sorakan massa.
Menurut warga, kehadiran seorang pemimpin di tengah rakyat yang sedang mengalami kesulitan memiliki makna yang sangat besar. Mereka menilai persoalan yang terjadi saat ini bukan hanya tentang bantuan yang belum diterima, tetapi juga tentang komunikasi dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.
Koordinator Lapangan aksi, Eva Susanti, mengatakan bahwa ribuan warga yang hadir merupakan gambaran nyata keresahan masyarakat yang selama ini menunggu kepastian.
“Hari ini masyarakat datang dari berbagai kecamatan. Mereka datang dengan harapan bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Ini bukan soal politik. Ini soal hak masyarakat korban bencana yang sampai hari ini masih menunggu kepastian.”
Selain menuntut pencairan Jadup Tahap II dan Tahap III, massa juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka seluruh data bantuan secara transparan kepada publik. Mereka meminta pemerintah menjelaskan jumlah bantuan yang masuk, sumber bantuan, daftar penerima, hingga realisasi penyalurannya.
Menurut massa, keterbukaan informasi menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui perkembangan bantuan yang menjadi hak korban bencana dan untuk menghindari berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Sepanjang aksi berlangsung, berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan transparansi serta percepatan penyaluran bantuan dibentangkan di depan Kantor Bupati Tapanuli Tengah. Massa juga meminta pemerintah daerah lebih terbuka dalam menyampaikan perkembangan bantuan kepada masyarakat.
“Rakyat tidak bisa hidup dari janji. Korban bencana membutuhkan kepastian. Yang diharapkan masyarakat hari ini adalah tindakan nyata, keterbukaan informasi, dan keberanian pemimpin untuk hadir langsung mendengar suara rakyat,” ujar salah seorang tokoh masyarakat yang ikut dalam aksi tersebut.
Aksi tersebut menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang terjadi di Tapanuli Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Ribuan warga yang hadir menegaskan akan terus mengawal persoalan bantuan korban bencana hingga ada kejelasan yang dapat diterima oleh masyarakat.
(Hasanuddingulo)
