Tapanuli Tengah –Kabarnusa24.com) Pernyataan tegas Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mengenai status pembangunan Kantor Bupati Tapteng memantik diskursus baru di tengah publik. Dalam kesempatan resmi, Plt Sekda memastikan bahwa proyek tersebut tidak mangkrak, dan tetap berjalan sesuai dokumen perencanaan serta ketentuan yang telah ditetapkan,rabu.19/11/2025)
Pernyataan ini sontak menggemparkan ruang publik, mengingat sebelumnya sejumlah pihak telah menyuarakan dugaan bahwa pembangunan kantor bupati itu terbengkalai. Narasi tersebut bahkan sempat menjadi konsumsi luas di media sosial maupun perbincangan masyarakat.
Narasi ‘Mangkrak’ Dipertanyakan Publik
Setelah klarifikasi resmi Plt Sekda beredar, sorotan publik justru berbalik kepada pihak-pihak yang sebelumnya lantang menuding proyek tersebut tidak berjalan.
Sejumlah warganet, pemerhati isu daerah, dan tokoh masyarakat mempertanyakan dasar dari tudingan-tudingan tersebut.
Beberapa komentar bernada satir pun bermunculan, menggambarkan bahwa isu “mangkrak” yang digembar-gemborkan sebelumnya seakan runtuh dengan sendirinya. Ada yang menyebut bahwa kelompok yang terlanjur menyampaikan narasi keras kini tampak kesulitan untuk mempertahankan posisi mereka.
Ungkapan seperti “kalau lah mereka sudah putus urat malunya, tidak jadi masalah tampil lagi” menjadi sindiran yang banyak beredar di ruang digital.
Pengamat pemerintahan menilai fenomena ini sebagai bagian dari pola komunikasi publik yang semakin emosional. Tuduhan besar seperti “mangkrak” pada proyek strategis, menurut mereka, seharusnya disertai bukti kuat dan data teknis sebelum disebarluaskan.
Audit BPK Ikut Terseret dalam Polemik
Tak berhenti pada isu pembangunan gedung, publik juga menyoroti posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disebut secara tidak langsung dalam perdebatan ini.
Pasalnya, beberapa pihak sebelumnya meminta agar dilakukan audit ulang terhadap pengerjaan proyek, meski BPK telah menjalankan audit tahunan secara rutin, ketat, dan terstandarisasi.
Desakan audit ulang itu dipandang sebagian masyarakat sebagai sikap yang meremehkan peran dan kapasitas lembaga negara tersebut. Kritikan bernada keras muncul bahwa langkah demikian seakan menempatkan BPK sebatas “petugas cap stempel”.
Di sisi lain, muncul pula istilah “audit jalanan” yang disematkan kepada pihak-pihak yang memberikan penilaian tanpa dasar teknis dan profesional. Mereka yang dianggap menyimpulkan sesuatu hanya dari asumsi atau sekadar diskusi di warung kopi, dinilai tidak bisa disamakan dengan mekanisme audit resmi yang dijalankan oleh auditor berlisensi dan bersertifikat.
Menurut sejumlah analis kebijakan publik, menyepelekan proses audit BPK dengan meminta audit ulang tanpa dalil kuat justru berpotensi menciptakan preseden buruk. “Jika setiap tahun BPK sudah mengaudit dengan metodologi standar nasional, maka permintaan audit ulang harus didasari indikasi awal yang objektif, bukan sekadar tekanan opini,” ujar salah satu analis.
Pemkab Tapteng: Gunakan Data, Bukan Asumsi
Menanggapi hiruk-pikuk tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapteng menegaskan bahwa pihaknya akan tetap terbuka terhadap pengawasan dan kritik yang konstruktif. Namun pemerintah daerah mengimbau masyarakat dan kelompok tertentu untuk menyampaikan pendapat berdasarkan data, dokumen, dan hasil pemeriksaan resmi, bukan narasi yang tidak terverifikasi.
Plt Sekda menekankan bahwa proyek pembangunan kantor bupati telah melalui proses perencanaan, penganggaran, serta pengawasan internal dan eksternal sesuai ketentuan. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah menghormati setiap kritik, namun berharap publik tidak terjebak pada informasi yang keliru.
“Semua proses memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas. Kita sangat terbuka terhadap masukan, tetapi tentu harus berdasarkan fakta dan bukan spekulasi,” demikian disampaikan Plt Sekda.
Publik Diminta Bijak Mencerna Informasi
Di tengah derasnya arus informasi digital, pengamat komunikasi mengingatkan bahwa polemik seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum diverifikasi.
Keterbukaan informasi memang penting, namun akurasi tetap menjadi kunci.
Fenomena saling sindir dan saling klaim tanpa data, menurut mereka, justru dapat memperkeruh iklim pemerintahan daerah dan menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Proyek Tetap Berjalan, Polemik Masih Menggelinding
Meski pemerintah sudah memberikan klarifikasi resmi, polemik seputar pembangunan Kantor Bupati Tapteng tampaknya belum akan selesai dalam waktu dekat.
Beberapa kelompok yang sebelumnya menyuarakan dugaan “mangkrak” belum menyampaikan respons resmi pasca pernyataan Plt Sekda.
Sementara itu, publik menunggu apakah penjelasan terbaru ini akan menjadi penutup polemik, atau justru membuka babak baru pertarungan narasi di ruang masyarakat.
(Hasanuddingulo)
