TAPANULI TENGAH | Rabu, 17 Juni 2026 –Kabarnusa24.com)Kemarahan masyarakat penerima Jaminan Hidup (Jadup) akhirnya memuncak. Ribuan warga dari berbagai wilayah terdampak turun langsung ke Kantor Bupati Tapanuli Tengah untuk menuntut kejelasan terkait bantuan Jadup yang hingga kini belum juga mereka terima. Aksi tersebut berlangsung di tengah kekecewaan masyarakat yang merasa terus diberi janji tanpa kepastian.
Masyarakat mengaku sudah berulang kali mendengar informasi bahwa Jadup akan segera dicairkan. Bahkan sebelumnya beredar informasi bahwa bantuan tersebut akan cair pada hari Kamis. Namun hingga aksi unjuk rasa berlangsung, bantuan yang sangat dinantikan masyarakat itu belum juga terealisasi sehingga memicu gelombang protes besar-besaran.
Di hadapan massa aksi, Jonnedy Marbun selaku Asisten I dan Dra. Nurjalilah selaku Asisten III Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan bahwa Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, sedang melaksanakan tugas di luar daerah sehingga tidak dapat menemui masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa.
Pernyataan tersebut sempat membuat masyarakat kecewa karena mereka berharap dapat bertemu langsung dengan bupati untuk mendapatkan penjelasan terkait keterlambatan pencairan Jadup. Namun tidak lama setelah informasi tersebut disampaikan, suasana mendadak berubah ketika bupati tiba-tiba hadir di tengah-tengah massa aksi.
Kehadiran mendadak bupati sontak memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Sebab sebelumnya para pejabat pemerintah daerah menyampaikan bahwa bupati sedang berada di luar daerah. Kondisi itu membuat sebagian masyarakat mempertanyakan informasi yang disampaikan kepada publik.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku bingung dengan situasi tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur dari pemerintah daerah.
“Kalau memang bupati sedang tugas di luar daerah, kenapa tiba-tiba bisa hadir di tengah masyarakat yang sedang aksi? Kalau memang ada di daerah, kenapa sebelumnya disampaikan tidak bisa hadir karena tugas luar daerah? Ini yang membuat masyarakat bingung,” ujarnya.
Menurut warga tersebut, peristiwa itu semakin memperkuat kekecewaan masyarakat yang sejak awal datang hanya untuk meminta kepastian terkait Jadup. Bahkan muncul penilaian di tengah masyarakat bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai tidak konsisten dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Jangan salahkan masyarakat kalau mulai hilang kepercayaan. Tadi bilang bupati di luar daerah, beberapa saat kemudian bupati muncul. Akibat kejadian seperti ini, ada masyarakat yang menilai OPD-OPD sudah belajar berbohong kepada rakyat. Kami tidak tahu siapa yang benar, tetapi fakta yang kami lihat berbeda dengan apa yang disampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Warga juga mengungkapkan bahwa dukungan terhadap aksi tersebut diperkirakan jauh lebih besar dari jumlah massa yang hadir langsung di lokasi. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, dukungan masyarakat terhadap aksi diperkirakan mencapai sekitar 5.000 orang. Namun yang hadir langsung diperkirakan sekitar 1.500 orang.
Ia mengaku banyak warga memilih tidak ikut turun ke jalan karena adanya kekhawatiran setelah beredar narasi bahwa peserta aksi yang merupakan penerima bantuan dapat dicoret dari daftar penerima bantuan di kemudian hari. Meski demikian, ribuan warga tetap memilih hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Kekecewaan masyarakat tidak hanya tertuju pada lambatnya pencairan Jadup, tetapi juga pada janji-janji yang dinilai terus diulang tanpa realisasi yang jelas. Menurut warga, persoalan ini bukan lagi sekadar soal bantuan yang belum cair, melainkan soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Dulu ketika membutuhkan suara rakyat, para pejabat dan politisi datang langsung ke rumah-rumah warga, masuk ke desa-desa, menyampaikan janji dan harapan kepada masyarakat. Tetapi setelah duduk di kursi kekuasaan, ketika rakyat datang menagih haknya, yang diterima hanya alasan demi alasan dan janji demi janji. Rakyat tidak butuh omon-omon, rakyat butuh bukti,” tegas salah seorang peserta aksi.
Masyarakat menilai pemerintah daerah seharusnya lebih terbuka dalam menjelaskan kendala yang terjadi apabila memang terdapat hambatan dalam proses pencairan Jadup. Menurut mereka, kejujuran jauh lebih dihargai daripada janji yang terus diucapkan namun tidak kunjung terbukti.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026) tersebut menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas. Bagi warga terdampak yang telah lama menunggu bantuan, persoalan ini telah berkembang menjadi krisis kepercayaan. Sebab ketika janji pencairan bantuan terus disampaikan tanpa realisasi yang jelas, ditambah munculnya perbedaan antara informasi yang disampaikan pejabat dengan fakta yang terlihat di lapangan, maka kekecewaan masyarakat akan semakin sulit dibendung.
Bagi masyarakat yang hadir dalam aksi tersebut, satu hal yang mereka inginkan sangat sederhana, yakni kepastian. Kepastian kapan Jadup akan dicairkan, kepastian bahwa hak mereka tidak diabaikan, dan kepastian bahwa pemerintah masih berpihak kepada rakyat yang selama ini menaruh harapan besar kepada para pemimpinnya. Namun selama kepastian itu belum diberikan, gelombang kekecewaan masyarakat diperkirakan akan terus bergulir dan menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
(Hasanuddin)
