Kabarnusa24.com
BANDUNG — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bandung menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pada Selasa, 22 September 2026.
Dalam aksi tersebut, GMNI menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutan terkait tata kelola pemerintahan serta berbagai persoalan pelayanan publik di Kota Bandung.
Ketua GMNI Cabang Bandung, Halim Mulia, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai masih perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
GMNI menyoroti sejumlah isu, mulai dari kemiskinan dan pengangguran, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, persoalan sampah, ruang terbuka hijau (RTH), hingga kualitas pelayanan publik.
Dalam sektor pendidikan, GMNI menyoroti persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), anak putus sekolah, serta siswa yang masuk kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). GMNI meminta agar akses pendidikan dilaksanakan secara transparan, adil, dan mudah dijangkau masyarakat.
Untuk sektor kesehatan, GMNI mendorong peningkatan akses pelayanan yang mudah, layak, terjangkau, dan merata, termasuk ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan, obat-obatan, serta kepastian pelayanan rujukan.
Di bidang infrastruktur, GMNI menyoroti persoalan banjir, kemacetan, jalan, drainase, penerangan jalan lingkungan (PJL), dan penerangan jalan umum (PJU). Organisasi mahasiswa tersebut mendorong pemerintah melakukan penanganan secara terintegrasi.
Persoalan sampah juga menjadi salah satu perhatian GMNI. Mereka mendorong Pemkot Bandung memperkuat pengelolaan sampah dari sumber melalui pemilahan, pengurangan, dan pengolahan, disertai keterbukaan mengenai target serta capaian pengelolaan persampahan.
Selain itu, GMNI meminta pemerintah memperluas dan melindungi ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan.
Berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut, GMNI Cabang Bandung meminta Pemkot Bandung memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas publik.
Tujuh tuntutan GMNI Bandung
Membenahi tata kelola pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas publik.
Menjadikan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas.
Menjamin pendidikan yang merata, berkualitas, dan terjangkau.
Menjamin akses kesehatan yang mudah, layak, dan berkeadilan.
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
Mengatasi persoalan sampah secara aktif dan sistematis.
Memperluas ruang terbuka hijau di Kota Bandung.
GMNI juga meminta pemerintah menunjukkan langkah konkret, target yang terukur, serta evaluasi yang dapat diketahui masyarakat dalam menangani berbagai persoalan tersebut.
Aksi pada 22 September 2026 tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi mahasiswa kepada Pemkot Bandung. GMNI berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong perbaikan pelayanan dan kebijakan pemerintah daerah.
Catatan redaksi: Kritik, penilaian, dan tuntutan dalam berita ini merupakan aspirasi GMNI Cabang Bandung. Berita ini tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan mengenai kinerja Pemkot Bandung. Penilaian terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah dapat dilihat berdasarkan data, capaian program, serta penjelasan dari pihak terkait.
(Jaka)
