SIBOLGA–TAPANULI TENGAH,Kabarnusa24.com)4 Oktober 2026 Dugaan kembali beroperasinya kapal yang disebut-sebut menggunakan metode penangkapan ikan ilegal di perairan Sibolga dan Tapanuli Tengah semakin menjadi sorotan publik. Persoalan ini mencuat setelah sebuah video beredar di media sosial dan memuat pernyataan mengenai dugaan aktivitas kapal yang sebelumnya disebut telah dihentikan operasionalnya.
Setelah video tersebut beredar luas, awak media mencoba menggali informasi langsung dari masyarakat di sekitar kawasan Pondok Batu, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelusuran dilakukan untuk memperoleh informasi dari warga mengenai lokasi dan aktivitas kapal yang disebut dalam video tersebut.
Dari hasil penelusuran, warga di sekitar kawasan Pondok Batu menyebut lokasi yang dikenal sebagai Gudang Pisi memang berada di kawasan tersebut dan disebut menjadi tempat kapal yang menjadi sorotan bersandar. Keterangan tersebut disampaikan warga yang identitasnya tidak ingin dipublikasikan dan disebut dengan inisial MN dan LB.
“Benar, Pak. Di Pondok Batu ini yang disebut Gudang Pisi, tempat kapal itu,” ujar warga berinisial MN dan LB kepada awak media. Keterangan warga tersebut menjadi informasi awal yang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pemilik kapal, pengelola lokasi, maupun instansi berwenang.
Selain soal lokasi kapal bersandar, warga juga menyebut kapal-kapal tersebut diduga melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di kawasan TPI, termasuk di salah satu SPBU mini yang berada di kawasan tersebut. Informasi ini perlu diverifikasi lebih lanjut melalui keterangan pengelola dan instansi terkait.
Jika benar kapal-kapal yang menjadi sorotan tersebut kembali beroperasi, publik patut mempertanyakan bagaimana aktivitas itu dapat berlangsung. Terlebih, sebelumnya beredar informasi bahwa pengoperasian kapal tersebut telah dihentikan. Apakah pengawasan di lapangan benar-benar berjalan atau baru bergerak setelah persoalan menjadi viral?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena wilayah pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan ruang hidup masyarakat nelayan tradisional. Apabila benar terdapat praktik penangkapan ikan dengan cara yang merusak, persoalannya bukan hanya menyangkut pelanggaran aturan, tetapi juga menyangkut ancaman terhadap ekosistem laut dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan diminta turun langsung ke Sibolga dan Tapanuli Tengah, bukan hanya menunggu laporan dari jajaran di bawahnya. Pemeriksaan langsung dinilai penting untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan dan menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menteri KKP diharapkan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal yang disebut dalam informasi tersebut, mulai dari legalitas kapal, dokumen perizinan, alat tangkap yang digunakan, lokasi kapal bersandar, hingga aktivitas pengisian BBM yang disebut oleh warga.
Jika kapal tersebut legal, tunjukkan bahwa kapal tersebut legal. Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas. Jangan sampai persoalan hanya berhenti pada pernyataan bahwa akan dilakukan pengawasan, sementara aktivitas yang dipersoalkan masyarakat terus berlangsung.
Desakan masyarakat juga muncul karena publik tidak ingin dugaan praktik penangkapan ikan ilegal hanya menjadi isu sesaat di media sosial. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa pengawasan terhadap laut benar-benar dilakukan secara serius, transparan, dan tidak tebang pilih.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula tudingan mengenai dugaan adanya pemberian “upeti” kepada oknum tertentu yang disebut-sebut membuat aktivitas kapal bermasalah seolah sulit disentuh. Tudingan tersebut belum terbukti dan harus diverifikasi melalui pemeriksaan resmi, sehingga tidak boleh dianggap sebagai fakta sebelum terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, munculnya tudingan tersebut juga tidak semestinya diabaikan. Jika memang tidak benar, pemerintah dan pihak yang disebut dapat memberikan klarifikasi secara terbuka. Sebaliknya, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran atau permainan oknum, maka tindakan tegas harus dilakukan sesuai hukum.
Jangan sampai nelayan kecil dipaksa patuh terhadap seluruh aturan, sementara kapal yang lebih besar justru diduga dapat beroperasi tanpa pengawasan yang memadai. Penegakan hukum harus berlaku sama kepada siapa pun, tanpa melihat siapa pemilik kapal maupun siapa yang berada di belakangnya.
Masyarakat juga meminta pemerintah tidak hanya memeriksa kapalnya, tetapi menelusuri seluruh mata rantai aktivitasnya. Mulai dari pemilik, operator, dokumen perizinan, alat tangkap, lokasi sandar, hingga sumber BBM perlu diperiksa agar tidak ada celah bagi praktik ilegal untuk terus berlangsung.
Menteri Kelautan dan Perikanan memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa pemberantasan illegal fishing dan praktik penangkapan ikan yang merusak bukan sekadar slogan. Jangan menunggu persoalan semakin besar, jangan menunggu video berikutnya viral, dan jangan menunggu masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Publik membutuhkan tindakan nyata. Jika hasil pemeriksaan menyatakan tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun jika ditemukan pelanggaran, lakukan penindakan sesuai aturan. Dan apabila ditemukan oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, proses secara hukum tanpa pandang bulu.
Laut Sibolga dan Tapanuli Tengah bukan milik pengusaha tertentu. Laut adalah sumber kehidupan masyarakat dan nelayan tradisional. Karena itu, Menteri KKP diminta turun langsung, membuka fakta di lapangan, memastikan kapal-kapal yang beroperasi benar-benar legal, serta menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran. Masyarakat kini menunggu tindakan nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas.
(Hasanuddingulo)
