CIBINONG, KABARNUSA24.COM
Program inovasi pelayanan publik berbasis digital yang digadang-gadang mampu mendongkrak literasi warga, disorot tajam karena terkesan hanya menjadi fasilitas “pameran” berkala yang berpusat di pusat pemerintahan Diskominfo Kabupaten Bogor.
Inovasi penyediaan fasilitas internet gratis tersebut faktanya hanya dapat dinikmati secara masif oleh masyarakat metropolitan pada momentum Car Free Day (CFD) Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong.
Jaringan internet gratis tersebut dipasang terpusat pada 10 titik strategis perkotaan, di antaranya Halaman Kantor Diskominfo, Halaman BPBD, Halaman Disdukcapil, Halaman Rumah Dinas Wakil Bupati, Halaman MPP/DPMPTSP, Taman Siliwangi, Masjid Baitul Faidzin, Pos Jaga Satpol PP, Taman Situ Plaza, dan Taman Pancakarsa.
Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP Tahun Anggaran 2026, total alokasi untuk belanja langganan internet serta pengadaan peralatan jaringan di Diskominfo Kabupaten Bogor mencapai Rp3.580.016.213.
Rinciannya mencakup belanja langganan internet sebesar Rp887.880.000, internet perangkat daerah Rp1.738.260.000, internet pusat data Rp600.000.000, serta belanja modal peralatan jaringan dan UPS senilai Rp353.876.213.
Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Ironi pemanfaatan fasilitas publik ini sangat kontras dengan jeritan masyarakat yang tinggal di batas luar administrasi daerah.
Berdasarkan penelusuran lapangan, alokasi pengadaan layanan internet ini sama sekali tidak menyentuh atau dinikmati oleh warga yang berjarak puluhan kilometer dari pusat kota, seperti di kawasan pelosok Desa Cigelung, Kecamatan Jasinga.
Jangankan berselancar di dunia maya dengan Wi-Fi gratis, masyarakat di ujung barat Kabupaten Bogor tersebut hingga kini masih harus berjuang keras di tengah keterbatasan akses jaringan telekomunikasi dasar.
“Di sini saya belum pernah dapat akses wifi dari pemerintah. Sinyal seluler saja kadang sulit,” ungkap Teteh Peni salah satu warga Desa Cigelung kepada wartawan.
Padahal, keterbukaan informasi dan pemerataan akses digital seharusnya menjadi tujuan utama Diskominfo, bukan sekadar menghiasi titik-titik keramaian di lingkungan Pemerintah kabupaten Bogor.
Kesenjangan akses ini semakin terasa tidak adil ketika melihat total anggaran yang sangat besar tersebut. Dana bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, yang berarti uang seluruh warga, namun manfaatnya baru dinikmati sebagian kecil warga yang berdomisili di kawasan strategis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Diskominfo Kabupaten Bogor. Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi tanggapan agar pihak terkait dapat memberikan penjelasan.(Rizky Tile)
