Kabarnusa24.com
Bandung, 21 September 2026 || Di tengah dinamika kehidupan demokrasi Indonesia, suara kritis masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Namun, keberanian menyampaikan aspirasi juga perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak orang lain, dan komitmen menjaga perdamaian.
Pesan tersebut relevan dengan perjalanan Asep Koswara, Ketua Komunitas Gerak Bersama Jaga Bumi sekaligus mantan aktivis 1998, dalam memandang pentingnya demokrasi yang terbuka, berkeadilan, dan berkeadaban.
Momentum September Hitam menjadi ruang refleksi untuk mengenang berbagai peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang berkaitan dengan bulan September. Peringatan ini digunakan sejumlah kelompok masyarakat sipil dan pegiat HAM untuk mengingat para korban sekaligus mendorong penyelesaian kasus-kasus yang belum tuntas.
Suara Kritis Adalah Bagian dari Demokrasi
Pengalaman aktivisme pada 1998 merupakan bagian dari sejarah reformasi Indonesia yang mengingatkan pentingnya kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.
Dalam demokrasi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan warga negara memiliki hak untuk menyampaikan kritik serta aspirasi. Hak tersebut perlu dihormati sesuai ketentuan hukum, termasuk ketika masyarakat menyuarakan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Akan tetapi, penyampaian pendapat perlu dilakukan dengan memperhatikan ketertiban umum dan hak masyarakat lainnya. Dialog, argumentasi yang berlandaskan fakta, dan penyampaian aspirasi secara damai merupakan bagian penting dari budaya demokrasi yang sehat.
September Hitam: Refleksi atas Keadilan dan Kemanusiaan
September Hitam bukan sekadar pengingat terhadap peristiwa masa lalu. Momentum ini juga mengajak masyarakat untuk menilai sejauh mana penghormatan terhadap HAM, keadilan, dan perlindungan warga negara terus diperkuat.
Penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang belum tuntas membutuhkan kesungguhan, keterbukaan, dan proses hukum yang adil. Mengingat para korban berarti menjaga agar persoalan kemanusiaan tidak dilupakan serta mendorong upaya pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
Dalam konteks tersebut, kritik masyarakat memiliki tempat penting. Aspirasi yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi sarana untuk mendorong evaluasi, memperkuat pengawasan publik, dan membuka ruang perbaikan.
Perdamaian Bukan Berarti Membungkam Kritik
Menjaga suasana kondusif tidak seharusnya diartikan sebagai upaya meniadakan perbedaan pendapat. Sebaliknya, masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara seluruh pihak berkewajiban menghormati hukum dan keselamatan bersama.
Masyarakat juga perlu bersikap bijak terhadap informasi yang beredar. Memeriksa sumber berita, memastikan kebenaran informasi, dan tidak menyebarkan kabar yang belum terverifikasi merupakan langkah sederhana untuk mencegah kesalahpahaman dan keresahan.
Sebagai Ketua Komunitas Gerak Bersama Jaga Bumi, Asep Koswara memiliki posisi sosial yang relevan untuk menyuarakan pentingnya kepedulian, tanggung jawab bersama, dan penghormatan terhadap kehidupan bermasyarakat.
Merawat Demokrasi dengan Kedewasaan
Demokrasi yang matang tidak diukur dari ketiadaan kritik, melainkan dari kemampuan masyarakat dan pemerintah menghadapi perbedaan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.
Momentum September Hitam menjadi pengingat bahwa perjuangan keadilan dan upaya menjaga perdamaian tidak harus saling bertentangan. Keduanya justru perlu berjalan bersama demi kehidupan masyarakat yang lebih manusiawi.
Suara kritis harus tetap hidup, keadilan harus terus diperjuangkan, dan perdamaian harus dijaga. Sebab, demokrasi yang berkeadaban adalah demokrasi yang memberikan ruang bagi aspirasi sekaligus menempatkan kemanusiaan sebagai landasan utama.
(Jaka)
