Indramayu, kabarnusa24.com
Proyek Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Blok 3, Desa Cibereng, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menuai sorotan warga. Proyek dengan alokasi dana Rp500 juta tersebut dipertanyakan terkait transparansi anggaran, pelibatan masyarakat, serta dugaan ketidaksesuaian ketebalan cor beton.
Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek tersebut merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2026. Kegiatan dengan nomor kontrak swakelola HK0201/T/Bpbpk10.8.3/2026/117 itu memiliki masa pelaksanaan 105 hari, terhitung sejak 20 Agustus hingga 3 Desember 2026.
Sejumlah warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku mempertanyakan keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Meski papan proyek mencantumkan adanya swadaya masyarakat, mereka mengaku tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pekerjaan tersebut.
Warga juga menyebut pekerjaan rabat beton direncanakan memiliki panjang sekitar 395 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 15 sentimeter. Namun, berdasarkan pengukuran yang mereka lakukan secara mandiri, ketebalan beton di sejumlah titik diduga hanya berkisar 4–5 sentimeter.
Temuan tersebut perlu diverifikasi melalui pengukuran teknis oleh pihak berwenang untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan.
Selain persoalan ketebalan, warga mengeluhkan pekerjaan yang disebut tidak menunjukkan perkembangan sejak 14 September 2026 hingga saat ini. Mereka meminta kejelasan mengenai progres pekerjaan dan jadwal penyelesaiannya, mengingat masa pelaksanaan proyek masih tercantum hingga 3 Desember 2026.
Warga mendesak instansi terkait di tingkat provinsi, termasuk pihak pelaksana program PISEW, turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kualitas pekerjaan, kesesuaian volume, serta transparansi penggunaan anggaran.
Mereka menegaskan tidak menolak pembangunan infrastruktur tersebut. Namun, warga berharap proyek yang menggunakan uang negara dilaksanakan sesuai ketentuan, mengutamakan kualitas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ini uang negara, bukan uang pribadi. Harusnya dikelola dengan benar,” tegas seorang warga.
Hingga berita ini disusun, dugaan ketidaksesuaian ketebalan beton dan keluhan mengenai pelaksanaan proyek tersebut masih memerlukan verifikasi teknis serta klarifikasi dari pihak pelaksana dan instansi terkait. Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
