Nasional

Rakyat Kecil Ditindak Tegas, Aset Negara Truk Sampah Dinas LH DKI Tanpa Pelat Nopol Bagian Belakang Dibiarkan Bebas

550
×

Rakyat Kecil Ditindak Tegas, Aset Negara Truk Sampah Dinas LH DKI Tanpa Pelat Nopol Bagian Belakang Dibiarkan Bebas

Sebarkan artikel ini
Rakyat Kecil Ditindak Tegas, Aset Negara Truk Sampah Dinas LH DKI Tanpa Pelat Nopol Bagian Belakang Dibiarkan Bebas
Dok/Ist

JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Sejumlah armada truk angkutan sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta kedapatan beroperasi bebas di jalan raya tanpa dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor polisi pada bagian belakang.

Berdasarkan pantauan lapangan di salah satu jalur protokol Gatot Subroto arah Kebayoran Lama dan di jalan Taman Anggrek menuju arah Grogol Jakarta Barat, Jum’at (06/11/26) kendaraan yang merupakan aset negara ini tetap percaya diri melaju membelah kemacetan Ibu Kota, meski kondisinya melanggar aturan lalu lintas yang berlaku bagi setiap pengguna jalan.

Truk penampung muatan sampah tersebut tampak kusam dengan pintu belakang yang terkunci seadanya menggunakan lilitan tali. Ketiadaan pelat nomor di bagian hilir kendaraan ini memicu sorotan dari para pengguna jalan lain yang terjebak kemacetan di sampingnya.


Rakyat Kecil Ditindak Tegas, Aset Negara Truk Sampah Dinas LH DKI Tanpa Pelat Nopol Bagian Belakang Dibiarkan Bebas
Dok/Ist

Banyak pengendara menilai, operasional kendaraan instansi pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh utama dalam tertib administrasi dan keselamatan berlalu lintas, bukan justru menyuguhkan pemandangan sebaliknya. Ketidak patuhan ini dinilai melukai rasa keadilan masyarakat sipil yang selama ini selalu dituntut taat hukum di jalan raya.

Menanggapi fenomena ini, Pengamat Kebijakan Publik dan Hukum Ferdian Bolon soroti sikap pasif dari aparat penegak hukum dan instansi terkait di lapangan. Pembiaran truk bermuatan berat melaju tanpa identitas pelat nopol dinilai telah mengabaikan aspek transparansi publik serta mengancam keselamatan berlalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan TNKB yang sah. Jika aturan ini ditegakkan secara tebang pilih, maka legitimasi hukum di mata masyarakat sipil akan semakin terdegradasi.

Lebih dari itu, kondisi ini menyulitkan pengawasan dan akuntabilitas publik. Ini menutup ruang pertanggungjawaban yang seharusnya terbuka lebar untuk setiap aset yang dibiayai uang rakyat.

Pengamat juga mempertanyakan penegakan hukum yang tidak konsisten. “Penegakan hukum tidak boleh bersifat selektif. Jika aturan berlaku untuk rakyat, maka harus berlaku juga untuk pemerintah dan aparatnya. Ketimpangan ini justru melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan itu sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, pengamat Ferdian menegaskan bahwa ketiadaan pelat nopol sebagai fasilitas yang dibiayai oleh uang rakyat, aset dinas harus tunduk pada regulasi yang sama dengan kendaraan milik warga biasa.

Fenomena ini melahirkan preseden buruk berupa ketimpangan penegakan hukum yang nyata antara masyarakat kecil dengan instansi pemerintahan.(Rizky Tile)

Penulis