JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat pada Selasa (10/11/26) di Jakarta. Selama lima tahun terakhir, lembaga ini secara konsisten meraih predikat Informatif kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik nasional.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan harapan agar capaian baik tersebut dapat dipertahankan. “Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujarnya usai mengikuti sesi penilaian.

Uji Publik KIP 2026 merupakan tahap presentasi dan penilaian akhir dari rangkaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini. Kegiatan ini diikuti oleh kementerian dan lembaga yang sebelumnya telah lolos verifikasi kuesioner penilaian mandiri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk ATR/BPN.

Wamen Ossy menjelaskan bahwa penerapan keterbukaan informasi tidak berarti semua data dapat dipublikasikan tanpa batas. Menurutnya, badan publik wajib membagikan informasi yang menjadi hak masyarakat, namun tetap memperhatikan kelompok informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang‑undangan yang berlaku.

“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas‑luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan‑layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Wamen Ossy.

Melalui keterbukaan informasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat memahami secara utuh hak, prosedur, dan mekanisme pelayanan pertanahan yang disediakan kementerian. Seiring dengan upaya keterbukaan tersebut, ATR/BPN juga terus menyempurnakan kualitas pelayanan melalui berbagai terobosan baru.

Dua inovasi unggulan yang diluncurkan tahun ini adalah layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target penyelesaian 10 hari kerja, serta layanan Pengukuran Terjadwal yang dituntaskan paling lama 12 hari hingga terbit Peta Bidang Tanah.

“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Wamen Ossy, yang hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Uunk Din Parunggi beserta jajaran terkait. (Rizky Tile)