Daerah

MAHASISWA MISKIN TERANCAM KEHILANGAN HARAPAN! DPRD Soroti Penurunan Anggaran Beasiswa di Era Masinton

25
×

MAHASISWA MISKIN TERANCAM KEHILANGAN HARAPAN! DPRD Soroti Penurunan Anggaran Beasiswa di Era Masinton

Sebarkan artikel ini
MAHASISWA MISKIN TERANCAM KEHILANGAN HARAPAN! DPRD Soroti Penurunan Anggaran Beasiswa di Era Masinton

TAPANULI TENGAH, SUMATERA UTARA –kabarnusa24.com)Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pengalokasian anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya terkait bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Penurunan nominal bantuan beasiswa menjadi sorotan serius karena dinilai tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil.

 

Pada Selasa, 10 November 2026, rapat pembahasan anggaran Banggar DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait berlangsung dengan sejumlah pertanyaan kritis dari Ketua DPRD dan anggota dewan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah alokasi beasiswa mahasiswa kurang mampu yang dinilai mengalami penurunan signifikan dibandingkan kebijakan pada periode pemerintahan sebelumnya.

MAHASISWA MISKIN TERANCAM KEHILANGAN HARAPAN! DPRD Soroti Penurunan Anggaran Beasiswa di Era MasintonDalam pembahasan tersebut, anggota DPRD menyoroti alokasi bantuan beasiswa mahasiswa kurang mampu yang hanya sebesar Rp4 juta per tahun atau Rp2 juta per semester. Angka ini menjadi bahan kritik karena dinilai jauh lebih rendah dibandingkan kebijakan pada masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah periode 2017–2022, Bakhtiar Ahmad Sibarani, yang disebut memberikan bantuan hingga Rp18 juta per tahun atau Rp9 juta per semester bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

 

Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai arah kebijakan pemerintah daerah saat ini. Di tengah semakin besarnya kebutuhan biaya pendidikan tinggi, mengapa bantuan bagi mahasiswa miskin justru mengalami penurunan hingga sekitar 77,8 persen dibandingkan nominal bantuan yang disebut berlaku pada periode sebelumnya?

 

Anggota DPRD mempertanyakan kepada OPD terkait apa yang menjadi dasar pengurangan alokasi tersebut. Apakah karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, perubahan skema bantuan, atau pertimbangan lainnya? OPD diminta memberikan penjelasan secara terbuka dan rasional, bukan sekadar menyampaikan angka anggaran tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Kritik tersebut juga dikaitkan dengan slogan visi dan misi Bupati Masinton Pasaribu yang mengusung semangat perubahan melalui jargon “Tapteng Naik Kelas”. Namun, dalam konteks bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin, anggota DPRD mempertanyakan apakah kebijakan pengurangan bantuan tersebut benar-benar sejalan dengan semangat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, muncul kritik bahwa jika bantuan pendidikan justru semakin kecil, jangan sampai Tapteng bukan naik kelas, melainkan justru turun kelas.

 

Selain beasiswa mahasiswa kurang mampu, Banggar DPRD juga mendalami program beasiswa bagi 80 mahasiswa berprestasi yang diterima di 20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dalam pembahasan disebutkan alokasi bantuan sebesar Rp6 juta untuk dua semester. DPRD meminta OPD menjelaskan secara terperinci dasar perhitungan anggaran, kriteria penerima, serta mekanisme penyalurannya agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara jumlah penerima dan total anggaran.

MAHASISWA MISKIN TERANCAM KEHILANGAN HARAPAN! DPRD Soroti Penurunan Anggaran Beasiswa di Era MasintonProgram bantuan UKT bagi 260 mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi wilayah Tapanuli Tengah dengan anggaran Rp1,04 miliar juga menjadi perhatian. DPRD menekankan agar bantuan pendidikan memiliki kriteria yang jelas, transparan, dan benar-benar menyentuh mahasiswa yang membutuhkan, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

 

Tidak hanya persoalan pendidikan, Banggar DPRD turut menyoroti anggaran subkegiatan Bina Mental Spiritual sebesar Rp2.129.990.160. Berbagai kegiatan keagamaan, mulai dari MTQ Kabupaten dan Provinsi, ibadah haji, Natal Oikumene, Paskah Oikumene, Safari Ramadan, Safari Natal, hingga kegiatan keagamaan lainnya menjadi bahan pendalaman terkait urgensi, besaran anggaran, dan manfaatnya bagi masyarakat.

 

Alokasi hibah kepada lembaga keagamaan dan rumah ibadah sebesar Rp2,8 miliar juga menjadi perhatian serius. Banggar meminta OPD terkait menjelaskan dasar penentuan penerima, mekanisme pengusulan, persyaratan administrasi, serta pemerataan bantuan. Setiap usulan hibah harus melalui verifikasi dan penentuan skala prioritas yang jelas agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun persoalan dalam pertanggungjawaban.

 

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD juga mengingatkan agar OPD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan banyaknya kegiatan. Setiap program harus memiliki urgensi, target, serta hasil yang dapat diukur. Jangan sampai anggaran untuk kegiatan seremonial tetap dialokasikan dalam jumlah besar, sementara program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kecil justru mengalami pengurangan.

 

Banggar DPRD menegaskan bahwa pembahasan anggaran bukan sekadar formalitas untuk menyetujui seluruh usulan OPD. Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. OPD dituntut menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan.

 

Melalui pembahasan tersebut, Banggar DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah meminta OPD terkait mengevaluasi kembali perencanaan anggaran, khususnya kebijakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menggaungkan perubahan melalui slogan, tetapi membuktikannya melalui kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat kecil dan generasi muda yang membutuhkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi.

 

Sebab, ukuran Tapteng naik kelas bukan hanya terletak pada slogan dan janji perubahan, melainkan pada keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil. Jika bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga miskin justru semakin berkurang, maka wajar muncul pertanyaan kritis dari DPRD dan masyarakat: Tapteng benar-benar naik kelas atau justru turun kelas?

(Hasanuddingulo)

Penulis