MANDAILING NATAL –Kabarnusa24.com)Pengelolaan anggaran Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2025, menjadi sorotan serius. Sebanyak sebelas item belanja dengan total nilai mencapai Rp209.395.708 kini menuai pertanyaan publik, terutama menyangkut realisasi kegiatan, keberadaan barang, hasil pekerjaan fisik, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
Rabu, 11 November 2026, awak media menyoroti kembali persoalan transparansi penggunaan anggaran tersebut. Pasalnya, upaya konfirmasi yang telah disampaikan kepada Lurah Pasar Baru melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan tanggapan. Konfirmasi tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan resmi agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dalam pemberitaan.
Berdasarkan data yang diperoleh, sebelas item belanja tersebut meliputi belanja alat tulis kantor Rp3.537.000, kertas dan cover Rp4.463.000, barang untuk diserahkan kepada masyarakat Rp20.700.000, makanan dan minuman rapat Rp10.900.000, serta belanja natura Rp8.120.000.
Selanjutnya, terdapat belanja modal personal computer Rp15.265.250, belanja modal peralatan personal computer Rp6.714.600, uang harian perjalanan dinas dalam kota Rp1.950.000, belanja modal jalan desa Rp119.445.858, honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan panitia Rp10.800.000, serta jasa penyelenggaraan acara Rp7.500.000. Total keseluruhan anggaran yang tercantum mencapai Rp209.395.708.
Sorotan paling besar tertuju pada belanja modal jalan desa senilai Rp119.445.858. Anggaran tersebut bukan jumlah yang kecil sehingga masyarakat patut mempertanyakan di mana lokasi pekerjaan dilaksanakan, berapa volume dan spesifikasi teknisnya, siapa pelaksananya, serta bagaimana kondisi hasil pekerjaan yang telah direalisasikan. Semua itu semestinya dapat dibuktikan melalui dokumen dan kondisi fisik di lapangan.
Pertanyaan juga mengarah pada belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp20.700.000. Apa jenis barang yang dibelanjakan, berapa jumlahnya, siapa penerima manfaatnya, dan apakah tersedia daftar penerima serta bukti serah terima? Jangan sampai anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat hanya tercatat dalam administrasi tanpa kejelasan realisasi yang dapat diperiksa.
Begitu pula pengadaan personal computer dan peralatan komputer yang jika digabungkan mencapai Rp21.979.850. Keberadaan barang, spesifikasi, faktur pembelian, serta pencatatannya dalam inventaris aset kelurahan perlu dipastikan. Transparansi pengadaan merupakan bagian dari kewajiban pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.
Yang semakin menjadi perhatian adalah upaya konfirmasi awak media kepada Lurah Pasar Baru melalui WhatsApp. Dalam pesan tersebut, wartawan secara resmi meminta penjelasan mengenai sebelas item belanja, rincian pelaksanaan kegiatan, realisasi pekerjaan, serta bukti pertanggungjawaban anggaran TA 2025. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan dari pihak lurah.
Belum adanya respons tersebut tentu menjadi catatan tersendiri dalam proses peliputan. Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola dan digunakan. Jabatan publik bukanlah ruang yang kebal terhadap pertanyaan, terlebih ketika pertanyaan tersebut menyangkut anggaran yang bersumber dari keuangan publik. Pihak kelurahan diharapkan tidak menghindari klarifikasi agar berbagai dugaan yang berkembang dapat dijawab berdasarkan fakta.
Dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban tidak boleh sekadar menjadi tumpukan dokumen administratif. Setiap kegiatan harus memiliki bukti pelaksanaan, bukti transaksi, hasil pekerjaan, serta kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi sebenarnya. Jangan sampai laporan administrasi terlihat lengkap, tetapi fakta di lapangan justru menimbulkan persoalan.
Atas kondisi tersebut, Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal diminta melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sebelas item belanja Kelurahan Pasar Baru TA 2025, terutama belanja modal jalan desa sebesar Rp119.445.858. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi juga mencocokkan laporan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik, bukti transaksi, dokumen pengadaan, serta pihak-pihak yang menerima dan melaksanakan kegiatan.
Camat Batahan juga diharapkan mengambil langkah pengawasan dan mendorong pihak kelurahan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. Demikian pula aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjuti apabila terdapat bukti awal yang cukup mengenai dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut. Jika ditemukan kerugian keuangan negara, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Kini publik menunggu langkah konkret instansi terkait. Apakah Inspektorat akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, atau justru persoalan yang menjadi perhatian masyarakat ini dibiarkan tanpa kejelasan? Jangan sampai muncul persepsi pembiaran terhadap dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Apabila pemeriksaan menemukan keterlibatan lebih dari satu pihak dalam penyimpangan, penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh, profesional, dan tidak tebang pilih.
Perlu ditegaskan bahwa sorotan ini bukan merupakan vonis bahwa telah terjadi korupsi, penyalahgunaan anggaran, ataupun laporan fiktif. Namun, besarnya nilai anggaran, sejumlah pertanyaan mengenai realisasi kegiatan, serta belum adanya tanggapan atas konfirmasi wartawan merupakan alasan kuat untuk mendorong transparansi dan pemeriksaan lebih lanjut. Jika seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan, pihak kelurahan seharusnya dapat membuktikannya melalui dokumen dan kondisi nyata di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Lurah Pasar Baru, Camat Batahan, Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, maupun pihak terkait lainnya. Publik tidak membutuhkan sekadar janji pengawasan, melainkan tindakan nyata dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Uang negara bukan uang pribadi pejabat. Setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan. Publik menunggu jawaban, bukan pembiaran!
(Hasanuddingulo)
