MEDAN —Kabarnusa24.com)Ketua Umum sekaligus Pendiri Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken, melontarkan sikap tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba menjadikan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 sebagai senjata politik untuk mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Menurutnya, putusan sengketa administrasi tata usaha negara tidak boleh dipelintir menjadi vonis politik yang seolah-olah otomatis menggugurkan legitimasi seorang Wakil Presiden.
Maret menegaskan, pada Rabu (11/11/2026), bahwa persoalan hukum dalam putusan tersebut harus dibaca secara utuh, bukan ditafsirkan secara serampangan demi membangun kegaduhan politik. MA memang menyatakan tidak sah Surat Keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019, tetapi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah keputusan administrasi yang diterbitkan kementerian, bukan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Jangan memelintir putusan pengadilan menjadi alat untuk menggiring opini bahwa Wakil Presiden harus mundur. Yang menjadi objek sengketa adalah keputusan administrasi kementerian, bukan jabatan Wakil Presiden. Jangan mencampuradukkan persoalan hukum dengan ambisi politik. Negara ini negara hukum, bukan negara yang konstitusinya bisa ditafsirkan sesuka kepentingan kelompok tertentu,” tegas Maret Samuel Sueken.
Ia juga menyoroti fakta penting bahwa Gibran bukan pihak dalam perkara tersebut, baik sebagai penggugat, tergugat, maupun tergugat intervensi. Pihak yang digugat adalah kementerian sebagai penerbit Suket. Maret mengibaratkan persoalan itu seperti seseorang yang menggugat penerbitan sertifikat tanah melalui BPN tanpa melibatkan pemilik tanah, kemudian setelah BPN dinyatakan kalah, pemilik tanah justru diminta meninggalkan rumahnya. Menurutnya, logika seperti itu tidak dapat diterima tanpa terlebih dahulu menguji akibat hukum putusan terhadap kepentingan pemilik dokumen.
“Yang kalah adalah penerbit Suket, bukan pemilik Suket. Kalau ada keputusan administrasi yang dinyatakan tidak sah, silakan tindak lanjuti sesuai mekanisme hukum. Tetapi jangan membuat kesimpulan sendiri bahwa pemilik dokumen otomatis harus kehilangan jabatan publik. Itu lompatan logika yang harus diluruskan,” ujarnya.
JPKP juga mengingatkan bahwa asas audi et alteram partem menghendaki agar pihak yang kepentingannya terdampak memperoleh kesempatan untuk didengar melalui proses hukum yang semestinya. Karena itu, Maret meminta semua pihak berhati-hati dalam menarik konsekuensi hukum dari putusan MA tersebut dan tidak membangun penghakiman melalui tekanan opini publik.
Menurutnya, mandat pasangan Prabowo–Gibran berasal dari proses Pemilu 2024, ditetapkan KPU, dan dilantik oleh MPR pada 20 Oktober 2024. JPKP memandang mandat politik tersebut tidak dapat dibatalkan hanya melalui desakan mundur yang tidak ditempuh berdasarkan mekanisme konstitusional. Ia juga merujuk perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagaimana disebut dalam pernyataan organisasi, yang menurut JPKP tidak menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
JPKP turut merujuk Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai ketentuan pengecualian kewajiban bukti kelulusan SMA bagi bakal calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Dengan adanya ijazah sarjana yang dimiliki Gibran dan penetapan KPU yang menyatakan pasangan calon memenuhi persyaratan, JPKP menilai persoalan Suket tidak serta-merta membatalkan status pencalonan maupun jabatan Wakil Presiden. Namun, seluruh konsekuensi hukumnya tetap harus dinilai berdasarkan peraturan dan putusan yang berlaku.
“Kami tidak pernah mengatakan pejabat negara kebal hukum. Siapa pun harus tunduk pada hukum, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi jangan pula hukum dijadikan kendaraan untuk memenuhi kepentingan politik. Hormati putusan MA, tetapi jangan memperluas amar putusan melampaui objek dan ruang lingkup perkara,” tandas Maret.
Sikap tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Segera Nomor 01/SE/REL-JKW-PRG/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, yang ditujukan kepada seluruh pimpinan relawan Jokowi yang tergabung dalam barisan relawan Prabowo–Gibran. Melalui surat edaran itu, Maret menginstruksikan konsolidasi nasional untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Menanggapi instruksi tersebut, Ketua DPW JPKP Sumatera Utara, Rudy Chairuriza Tanjung, menyatakan seluruh jajaran organisasi di Sumatera Utara siap bergerak dalam satu komando. Ia memastikan konsolidasi akan segera dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota guna memperkuat barisan relawan serta menjaga stabilitas dukungan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Instruksi Ketua Umum sudah sangat jelas. Kami di Sumatera Utara siap menjalankannya sepenuhnya. Seluruh pengurus dan relawan akan kami konsolidasikan. Kami tidak ingin organisasi berjalan sendiri-sendiri ketika ada persoalan nasional yang membutuhkan sikap bersama. JPKP Sumut satu komando untuk mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran sampai 2029,” tegas Rudy di Medan.
Sebagai advokat, Rudy menilai polemik tersebut harus ditempatkan dalam perspektif hukum acara dan hukum tata negara yang benar. Menurutnya, sengketa tata usaha negara pada prinsipnya menguji legalitas keputusan pejabat pemerintahan, termasuk aspek kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan. Karena itu, putusan terhadap suatu keputusan administrasi tidak boleh langsung disamakan dengan keputusan pemberhentian pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum.
Rudy menegaskan, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan konstitusi. “Kalau ada pihak yang menghendaki pemberhentian Wakil Presiden, silakan tempuh mekanisme konstitusi dan buktikan dasar hukumnya. Jangan membangun kesan seolah-olah tekanan opini publik dapat menggantikan prosedur ketatanegaraan. Ini negara hukum, bukan negara yang jabatan publiknya bisa ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak,” ujarnya.
Rudy mengingatkan seluruh kader dan relawan JPKP agar tidak terpancing provokasi, tidak melakukan tindakan di luar hukum, serta tetap menghormati lembaga peradilan. Ia menegaskan bahwa pengawalan terhadap pemerintahan akan dilakukan melalui konsolidasi organisasi, edukasi hukum kepada masyarakat, komunikasi publik, dan penyampaian aspirasi melalui jalur yang sah serta konstitusional.
Menutup pernyataannya, Rudy menegaskan bahwa JPKP tidak akan mundur dari komitmen organisasinya untuk mengawal pemerintahan hasil Pemilu 2024 hingga 2029. “Kami menghormati putusan pengadilan, tetapi kami juga menolak setiap upaya memelintir putusan menjadi alat pembentukan opini yang menyesatkan. Kritik silakan, proses hukum silakan, tetapi jangan mengobrak-abrik mekanisme konstitusi. JPKP akan tetap berdiri dalam koridor hukum, menjaga stabilitas demokrasi, dan mengawal mandat rakyat sampai akhir masa jabatan pemerintahan Prabowo–Gibran,” pungkasnya.
(Hasanuddingulo)
