Daerah

Krisis Lahan TPA Tanpa Solusi, Pengamat : Pemprov DKI Malah Fokus ke Proyek RDF Ketimbang Tuntaskan ITF dan Zero Waste serta Bongkar Pungli TPS Dipo

6
×

Krisis Lahan TPA Tanpa Solusi, Pengamat : Pemprov DKI Malah Fokus ke Proyek RDF Ketimbang Tuntaskan ITF dan Zero Waste serta Bongkar Pungli TPS Dipo

Sebarkan artikel ini
Krisis Lahan TPA Tanpa Solusi, Pengamat : Pemprov DKI Malah Fokus ke Proyek RDF Ketimbang Tuntaskan ITF dan Zero Waste serta Bongkar Pungli TPS Dipo
Ilustrasi

JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Krisis ketersediaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru bagi sampah ibu kota hingga kini belum menemukan titik terang. Di tengah situasi darurat tersebut, kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang terkesan lebih memfokuskan energi pada proyek Refused Derived Fuel (RDF) menuai sorotan dari kalangan pengamat kebijakan publik dan hukum.

Pengamat Ferdian menilai, tanpa adanya solusi lahan TPA baru, Pemprov DKI seharusnya memprioritaskan penyelesaian fasilitas pengolahan modern di dalam kota seperti Intermediate Treatment Facility (ITF) yang dipadukan secara serius dengan pendekatan Zero Waste dari hulu, bukan justru terjebak pada solusi parsial lewat proyek RDF.

Secara teknis, fasilitas ITF yang menggunakan teknologi termal maupun pengolahan terpadu diklaim mampu memangkas volume timbunan sampah hingga 80 sampai 90 persen dari kapasitas harian sekaligus menghasilkan energi listrik (PLTSa).

Terlebih lagi, sejak Agustus 2026 lalu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah kembali membuka penawaran investasi proyek ITF Sunter senilai Rp 5,3 triliun untuk mengolah 2.200 ton sampah per hari demi mengejar target zero dumping pada 2028.

Namun, langkah akselerasi di sektor hilir tersebut dinilai tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan konsistensi gerakan Zero Waste di sektor hulu melalui prinsip 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan Rot).

Pengamat Ferdian menegaskan bahwa mengalihkan fokus terlalu besar ke proyek RDF tanpa memperkuat integrasi ITF dan Zero Waste justru berisiko membuat Jakarta terus bergantung pada lahan pembuangan akhir yang kian kritis.

Ironisnya, di tengah sengkarut penentuan arah kebijakan makro tersebut, tata kelola persampahan di tingkat akar rumput justru menyimpan borok serius. Penelusuran Tim awak media di lapangan menemukan indikasi kuat terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dan kebocoran penerimaan daerah di hampir seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dipo tingkat kecamatan DKI Jakarta.

Warga menengah ke bawah sejatinya sudah menanggung beban tarif retribusi bulanan yang ditarik dari gedung, tempat usaha, hingga koordinator masyarakat RT/RW tingkat kelurahan. Penarikan iuran tersebut dilakukan melalui perantara para pengemudi gerobak motor, mobil bak pik-up, maupun gerobak dorong sampah setiap bulannya.

Para pengemudi gerobak motor sampah, Mobil bak Pik-up, dan gerobak dorong ini kemudian diwajibkan menyetorkan uang retribusi tersebut kepada pihak Satuan Pelaksana (Satpel) Dipo di Kecamatan Pesanggrahan. Berdasarkan data lapangan, besaran setoran riil yang diserahkan ke Satpel Dipo Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan mencapai angka Rp 1.000.000 hingga Rp 1.500.000 per bulan.

Kejanggalan mencolok justru terungkap saat menelisik dokumen resmi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi Wajib Retribusi (WR) yang tercatat masuk ke Kas Daerah. Dalam laporan resmi SKRD tersebut, nominal yang dibukukan ternyata hanya sebesar Rp 250.000 hingga Rp 350.000 untuk setiap entitas yang terdaftar sebanyak ratusan.

Selisih fantastis antara uang yang disetorkan pengemudi gerobak motor di lapangan dengan angka yang dilaporkan ke Kas Daerah memicu reaksi keras dari kalangan praktisi pengamat hukum.

Pengamat Ferdian menegaskan bahwa disparitas angka tersebut bukan sekadar maladministrasi pencatatan, melainkan berpotensi kuat masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi berupa pungli dan penggelapan retribusi daerah.

Oleh karena itu, pengamat Ferdian mendesak aparat penegak hukum bersama Inspektorat DKI Jakarta untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh di seluruh Satpel Dipo Kecamatan.

Di saat yang sama, Pemprov DKI diminta menghentikan kebijakan yang setengah hati dengan segera menuntaskan integrasi ITF dan Zero Waste demi menyelamatkan Jakarta dari bencana darurat sampah dan kebocoran anggaran.(Rizky Tile)

Penulis