DaerahPolitik

Lucky Hakim Tanggapi Sorotan Jabatan Istri Syaefudin, Tegaskan Bukan Kewenangan Bupati

5
×

Lucky Hakim Tanggapi Sorotan Jabatan Istri Syaefudin, Tegaskan Bukan Kewenangan Bupati

Sebarkan artikel ini
Lucky Hakim Tanggapi Sorotan Jabatan Istri Syaefudin, Tegaskan Bukan Kewenangan Bupati

 

Indramayu, Kabarnusa24.com

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menanggapi sorotan masyarakat terkait posisi istri Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, yang hingga kini masih menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Indramayu.

Sorotan tersebut mencuat setelah Syaefudin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp18,7 miliar.

Lucky Hakim menegaskan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi posisi istri Syaefudin sebagai anggota DPRD. Menurutnya, mekanisme pergantian maupun pemberhentian anggota legislatif merupakan kewenangan partai politik dan lembaga terkait.

“Terkait istri beliau yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR, itu bukan kewenangan Bupati. Itu kewenangan partai, jadi saya tidak boleh intervensi,” ujar Lucky, Jumat (20/11/2026).

Sementara terkait jabatan istri Syaefudin di organisasi TP PKK serta jabatan lain yang berkaitan dengan posisi suaminya sebagai wakil bupati, Lucky meyakini yang bersangkutan akan mengundurkan diri apabila Syaefudin sudah tidak lagi menjabat.

“Saya yakin beliau akan mengundurkan diri di saat suaminya sudah berhenti menjadi wakil bupati. Itu di mana-mana juga seperti itu,” katanya.

Lucky juga meminta masyarakat untuk bersabar dan tetap menjaga kondusivitas daerah di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

Ia menegaskan, proses pemberhentian Syaefudin sebagai wakil bupati harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Diketahui, kasus yang menjerat Syaefudin berkaitan dengan dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022–2025.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menahan dua dari tiga tersangka dalam perkara tersebut. Dugaan korupsi ini ditaksir mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp18,7 miliar.

Penulis