Ketua DPW PWDPI : KPU dan Petugas PPS Berani Sulap Suara Siap Siap Masuk Penjara

Kabarnusa24.com –

Lampung-Maraknya informasi terkait dugaan akan ada kecurangan pihak sejumlah oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW ) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), Hadie Chandra angkat Bicara.

Ketua DPW PWDPI, mengatakan jika pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) ada oknum yang diduga akan melakukan kecurangan pihak akan mengerahkan para anggota PWDPI untuk mengawasi dan melaporkan kejadian tersebut kepihak aparat penegak hukum serta siap-siap masuk penjara.

Ketua DPW PWDPI : KPU dan Petugas PPS Berani Sulap Suara Siap Siap Masuk Penjara

“KPU dan Petugas PPS Berani Sulap Suara Siap-siap Masuk Penjara,”tegasnya saat diwawancarai sejumlah awak media pada Senin (5/2/2024).

Ketua DPW PWDPI, Hadie Chandra, membeberkan jika sudah menjadi rahasia umum saat pemilu bannyak oknum yang memperjual belikan suara untuk kepentingan kepala daerah maupun calon legislatif agar duduk dikursi parlemen.

BACA JUGA: Peredaran Obat Tipe G di Kabupaten Bekasi Meresahkan, Praktisi Hukum Ulung Purnama SH., MH: Calon Bupati Harus Peka

“Saya juga sudah dapat masukan dari sejumlah narasumber jika pihak oknum KPU hingga PPK dan PPS di Kabupaten Lampung Tengah sedang merencanakan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Mereka akan atur suara tergantung pesanan,”ungkapnya.

Oleh karena itu, Ketua DPW PWDPI menghimbau anggota PWDPPI serta masyarakat agar ikut serta mengawasi pemilu hususnya dikabupaten Lampungtengah.

“Jangan sampai kejadian mantan KPU Lampung tengah almarhum Hendra Fadilla terulang lagi. Meninggal dunia dipenjara karena tersandung hukum melakukan kecurangan saat pemilu.,”katanya.

Ketua PWDPI Lampung juga menghimbau kepada KPU se Lampung harus netral dan jangan sampai memihak calon yang diduga telah menerima uang titipan dari para calon legislatif.

BACA JUGA: *Gelar Konferensi Internasional Pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Menteri AHY Wujudkan Arahan Presiden Joko Widodo* Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Kamis (05/09/2024). Acara yang diselenggarakan pada 4-7 September di Kota Bandung ini mengangkat tema “Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries: Socialization of Ulayat Land in Indonesia". Pendaftaran tanah ulayat menjadi milestone penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Dalam konferensi ini, jajaran Kementerian ATR/BPN akan berbagi kisah praktik terbaik dalam upaya melakukan pendaftaran tanah ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana Kementerian ATR/BPN menyosialisasikan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak terkait dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Menteri AHY bersama jajaran Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan Reforma Agraria, seperti Redistribusi Tanah. Tujuannya tak lain agar program dapat dilaksanakan dengan baik serta tepat dan cepat, sehingga semakin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat di Indonesia akhirnya dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang didiami oleh mereka secara turun-temurun sejak beratus tahun lalu. Ini bentuk upaya negara untuk bisa memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat yang selama ini seakan-akan termarjinalkan dari lingkungan sekitarnya. Untuk diketahui, Konferensi Internasional ini diikuti oleh utusan-utusan dari pemerintah berbagai negara yang juga concern terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, seperti Thailand, Malaysia, Timor Leste, Laos, dan Filipina. Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai international Civil Society Organization (CSO) yang juga turut memperjuangkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat terutama yang terkait kepemilikan tanah antara lain World Resources Institute (WRI) Global, Lincoln Institute, Food and Agricultural Organization (FAO), World Bank, serta perwakilan pemerintah dan LSM. Di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi berkata bahwa konferensi internasional ini menjadi sarana pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai best practice implementasi pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (03/09/2024). Terkait implementasi pendaftaran tanah ulayat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat sejak 2021-2023. Sampai dengan tahun 2023, telah diperoleh potensi keberadaan tanah ulayat diketahui bidang tanah ulayat sekitar 3,8 juta hektare tersebar di 16 provinsi lokasi inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat. “Ke-16 provinsi tersebut antara lain Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat,” jelas Asnaedi. Mengawali rangkaian acara, Menteri AHY akan membuka peresmian exhibition atau stan pameran yang diikuti beberapa perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren. Momen ini dapat menjadi kesempatan bagi para Masyarakat Hukum Adat Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki. Ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya. #AHYMenteriATR #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia #SetiapKitaAdalahHumas #SetiapKitaAdalahAmbassador Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id

“Jangan cidrai perta demokrasi ini dengan hal-hal tidak baik. Sebab momentum pemilu adalah salah satu sarana memilih para pemimpin untuk lima tahun kedepan serta menentukan pemimpin terbaik serta masa depan kehidupan bangsa,”pungkasnya. (Red).

Penulis

Asep Ruhiat