BACA JUGA: WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA HADIRI RDP BALEG DPR RI BAHAS TATA NIAGA DAN HILIRISASI UBI KAYU Jakarta, 25 Juni 2025 – Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., SH., MH., turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan para pemangku kepentingan industri ubi kayu, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Kehadiran Wakil Bupati Lampung Utara dalam forum strategis ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memperjuangkan nasib petani singkong di daerahnya, sekaligus mendorong peningkatan tata niaga dan hilirisasi komoditas ubi kayu sebagai salah satu produk andalan masyarakat Lampung Utara. Dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Lampung serta Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia tersebut, berbagai persoalan utama terkait rendahnya harga jual singkong, tingginya biaya produksi, serta maraknya impor singkong dari luar negeri menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah, termasuk Lampung Utara, berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan harga, insentif bagi petani, serta dukungan dalam penguatan sektor hilir industri singkong. Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Baleg DPR RI, termasuk La Tinro La Tunrung dari Fraksi PDI-Perjuangan, mendorong agar Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lainnya lebih serius memberikan perhatian kepada para petani singkong di Lampung. Mereka menekankan perlunya modernisasi pertanian singkong, peningkatan akses terhadap pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan program hilirisasi agar petani tidak terus-menerus dirugikan. Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya agar aspirasi masyarakat Lampung Utara benar-benar menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis ini. "Kami berharap, melalui forum ini, ada langkah nyata dari pemerintah pusat untuk memperbaiki tata niaga singkong. Petani kami selama ini masih menghadapi tantangan berat, mulai dari biaya produksi tinggi, harga jual rendah, hingga ketidakpastian pasar. Lampung Utara sebagai salah satu sentra produksi singkong tentu sangat berkepentingan dalam hal ini," ujar Romli. Selain itu, Romli juga menyoroti pentingnya penguatan sektor hilirisasi di daerah, dengan mendorong hadirnya industri pengolahan singkong di Lampung Utara agar nilai tambah dari komoditas ini dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. "Kami ingin Lampung Utara tidak hanya sebagai produsen bahan baku, tapi juga bisa menjadi pusat industri olahan singkong, sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat," tambahnya. Dengan adanya RDP ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap aspirasi para petani singkong dan pelaku usaha di sektor ini dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional, demi mendorong kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Lampung Utara.
