KPU Jawa Barat; Resmi Menetapkan DPT dan Pilgub Jawa Barat tahun 2024

Kabarnusa24.com

Kota Bandung// “Hari ini kita menetapkan untuk DPT tingkat provinsi pada tanggal 22 September. Barusan sudah ditetapkan untuk DPT jumlah pemilih kita di 35.925.960,” ucap Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni seusai rapat pleno penetapan DPT di Kota Bandung, Ahad (22/9/2024).

KPU Jawa Barat; Resmi Menetapkan DPT dan Pilgub Jawa Barat tahun 2024

Ummi melanjutkan jumlah DPT untuk pilgub Jabar relatif menurun dibandingkan jumlah pada daftar pemilih sementara (DPS). Penurunan jumlah pemilih tersebut setelah dilakukan pemutakhiran data diantaranya pemilih yang meninggal dunia dan pindah.

Kita turun sekitar 40.880 (pemilih) gitu penurunannya, memang karena kan proses setelah DPS ini ke DPT kan ada proses pemutakhiran lagi,” ucap dia.
Ummi melanjutkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat turut melakukan pengecekan terhadap proses rekapitulasi data pada rapat pleno. Ia memastikan bahwa data ganda sudah tidak ada dalam DPT yang telah ditetapkan.

BACA JUGA: WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA HADIRI RDP BALEG DPR RI BAHAS TATA NIAGA DAN HILIRISASI UBI KAYU Jakarta, 25 Juni 2025 – Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., SH., MH., turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan para pemangku kepentingan industri ubi kayu, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Kehadiran Wakil Bupati Lampung Utara dalam forum strategis ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memperjuangkan nasib petani singkong di daerahnya, sekaligus mendorong peningkatan tata niaga dan hilirisasi komoditas ubi kayu sebagai salah satu produk andalan masyarakat Lampung Utara. Dalam rapat yang juga dihadiri Gubernur Lampung serta Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia tersebut, berbagai persoalan utama terkait rendahnya harga jual singkong, tingginya biaya produksi, serta maraknya impor singkong dari luar negeri menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah, termasuk Lampung Utara, berharap ada solusi konkret dari pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan harga, insentif bagi petani, serta dukungan dalam penguatan sektor hilir industri singkong. Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Baleg DPR RI, termasuk La Tinro La Tunrung dari Fraksi PDI-Perjuangan, mendorong agar Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lainnya lebih serius memberikan perhatian kepada para petani singkong di Lampung. Mereka menekankan perlunya modernisasi pertanian singkong, peningkatan akses terhadap pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penguatan program hilirisasi agar petani tidak terus-menerus dirugikan. Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya agar aspirasi masyarakat Lampung Utara benar-benar menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis ini. "Kami berharap, melalui forum ini, ada langkah nyata dari pemerintah pusat untuk memperbaiki tata niaga singkong. Petani kami selama ini masih menghadapi tantangan berat, mulai dari biaya produksi tinggi, harga jual rendah, hingga ketidakpastian pasar. Lampung Utara sebagai salah satu sentra produksi singkong tentu sangat berkepentingan dalam hal ini," ujar Romli. Selain itu, Romli juga menyoroti pentingnya penguatan sektor hilirisasi di daerah, dengan mendorong hadirnya industri pengolahan singkong di Lampung Utara agar nilai tambah dari komoditas ini dapat dinikmati oleh masyarakat lokal. "Kami ingin Lampung Utara tidak hanya sebagai produsen bahan baku, tapi juga bisa menjadi pusat industri olahan singkong, sehingga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat," tambahnya. Dengan adanya RDP ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap aspirasi para petani singkong dan pelaku usaha di sektor ini dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional, demi mendorong kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di Lampung Utara.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat mengatakan data pemilih ganda dipastikan sudah tidak ada di DPT Pilgub Jabar. Namun, ia menduga masih terdapat kabupaten dan kota di provinsi lain yang memasukkan jumlah pemilih baru sehingga berimbas kepada provinsi lainnya.

Sebetulnya sudah nihil posisinya, tetapi kemungkinan besar ada kabupaten kota di provinsi lain yang memasukkan jumlah pemilih baru yang itu kemudian berimbas ke provinsi-provinsi yang lain,” kata dia.

KPU Jawa Barat; Resmi Menetapkan DPT dan Pilgub Jawa Barat tahun 2024

Ahmad mengatakan permasalahan data pemilih yang sudah meninggal, nomor induk kependudukan (NIK) invalid, nomor kartu keluarga (NKK) invalid, anggota TNI Polri sudah diselesaikan. Termasuk mereka yang berusia di bawah 17 tahun dan di atas 120 tahun sudah tidak ada alias nihil.

BACA JUGA: Momentum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Polsek Penukal Abab Tingkatkan Keamanan di Wilayah Hukumnya

Ia melanjutkan jumlah pemilih untuk pilgub Jabar mengalami kenaikan dibandingkan pemilihan presiden. Hal itu terjadi karena banyaknya pemilih pemula yang baru pertama kali mencoblos.

“Kalau (pemilih) dari capres itu kita yang pilkada naik di 200 ribuan, itu kebanyakan memang pemilih-pemilih yang baru,” kata dia.

Karena baru ditetapkan, Ahmad mengatakan pihaknya belum mendata peesentase pemilih dari kalangan generasi Z, milenial dan lainnya.

(Fazar)**

Post Views: 2