BOYOLALI — Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menunjukkan aksi nyata kemanusiaan dengan menyalurkan donasi sebesar Rp500 juta untuk membantu korban bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyerahan bantuan ini menjadi salah satu momen krusial dalam rangkaian peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang dipusatkan di Lapangan Indrokilo, Boyolali, Jawa Tengah.
Donasi tersebut merupakan hasil penggalangan dana secara kolektif dari seluruh jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, DPK ABPEDNAS, hingga anggota BPD di seluruh penjuru Indonesia.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto.
“ABPEDNAS lahir dari desa dan berjuang untuk desa. Ketika desa kita tertimpa musibah, sudah menjadi kewajiban moral kami untuk hadir meringankan beban saudara-saudara kita,” ujar Indra Utama dalam sambutannya.
Prosesi penyerahan bantuan ini turut disaksikan oleh sejumlah tokoh nasional dan pejabat daerah, di antaranya:
Ahmad Riza Patria (Wakil Menteri Desa dan PDT)
Prof. Reda Manthovani (Jamintel Kejaksaan Agung RI sekaligus Ketua Pengawas DPP ABPEDNAS)
Wakil Menteri Dalam Negeri
Sherly (Gubernur Maluku)
Pejabat eselon I dari Kemendagri dan Kemendes PDT, serta sejumlah Bupati/Wakil Bupati dari wilayah Jawa Tengah.
Mendes PDT Yandri Susanto memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan secara transparan dan akuntabel kepada para kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta masyarakat terdampak.
“Donasi ini mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ruh pembangunan desa. ABPEDNAS terbukti tidak hanya fokus pada penguatan lembaga, tapi juga hadir secara nyata dalam aksi kemanusiaan,” tutur Yandri.
Optimalisasi Program ‘Jaga Desa’
Selain penyaluran donasi, acara ini juga dirangkaikan dengan:
Pelantikan & Pengukuhan 5 DPC ABPEDNAS di Jawa Tengah (Pekalongan, Batang, Boyolali, Sukoharjo, dan Demak).
Sosialisasi Program Jaga Desa, sebuah langkah penguatan tata kelola dan pengawasan desa yang melibatkan Kejaksaan Agung RI.
Melalui momentum ini, ABPEDNAS kembali mempertegas posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun desa yang mandiri, transparan, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi.
