JAKARTA,– Badan Gizi Nasional (BGN) akan memfokuskan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN melakukan moratorium pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN fokus memperbaiki pèngelolaan dapur MBG yang sudah ada, dengan memanfaatkan waktu libur sekolah menjelang tahun ajaran baru 2026/2027 untuk mengevaluasi tata kelola.
“Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga satu bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa. Yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan hentikan semua sementara, dan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik kondisi di lapangan, lebih rapi,” kata Agustina seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta pada Senin (15/6/226).
Dengan demikian, SPPG yang sudah ada tetap berjalan dan diharapkan begitu masuk tahun ajaran baru, semua dapur MBG itu bisa lebih baik operasionalnya.
Ditekankan bahwa BGN fokus melakukan validasi penerima manfaat yang riil di semua wilayah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dapur MBG.
Untuk itu, jelasnya, setelah mengetahui penerima manfaat barulah bicara kebutuhan dapur.
“Kalau sebelumnya, utamakan pembentukan dapur, tetapi sekarang fokus penerima manfaat dulu. Insentif juga akan diubah tidak sama Rp 6 juta, tapi insentif disesuaikan dengan penerima manfaat yang dilayani,” ujar Agustina.
Agustina Arumsari mengatakan, prioritas BGN saat ini bukan menambah atau memperbanyak dapur, tetapi berusaha memastikan program MBG tepat kepada sasaran yang benar-benar membutuhkan intervensi dalam aspek gizi.
Mengenai penataan dapur, dia mengatakan, semuanya akan disesuaikan dengan penerima manfaat, sehingga sangat mungkin ada yang digabung dikurangi atau pembentukan dapur baru, tetapi semuanya harus berdasarkan penerima manfaat yang dilayani.
Dalam proses itu, sejumlah SPPG berpotensi digabung apabila jumlah penerima manfaat di suatu wilayah dinilai tidak cukup besar untuk dilayani oleh beberapa dapur sekaligus. Jadi, ada proses refocusing.
Agustina mengatakan, pihaknya juga akan memastikan kualitas dapur yang memenuhi standar, sehingga dapur harus memenuhi standar untuk dapat beroperasi.
Dia mengatakan, BGN sedang menyiapkan standar operasioanl dapur untuk menjamin kualitas MBG, termasuk keamanan pangan.
“Termasuk masalah kualitas dapur karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik, tetapi dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking (alur memasak) yang baik dan sebagainya lah, itu nanti itu adalah salah satu dampak dari refocusing,” paparnya.
Di waktu yang sama, Koalisi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026), menyinggung soal pergantian pimpinan BGN.
“Jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi bangsa, pemenuhan kebutuhan gizi rakyat, serta penggunaan anggaran negara yang sangat besar seharusnya dipimpin oleh figur yang memiliki rekam jejak bersih, legitimasi publik yang kuat, serta tidak menyisakan persoalan yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat,” kata Koordinator Aksi Muhamad Yani.
Dia mengatakan, standar seorang pemimpin lembaga negara tidak cukup hanya diukur dari kemampuan administratif maupun kedekatan politik, tetapi harus dilihat dari integritas moral, rekam jejak, serta sejauh mana masyarakat dapat memberikan kepercayaan terhadap figur tersebut.
Menurut Yani, negara tidak boleh mempertaruhkan masa depan program strategis pemenuhan gizi rakyat kepada pejabat yang masih menimbulkan kontroversi dan tanda tanya besar di ruang publik.
(Red)
