BONDOWOSO – Kabarnusa24.com
Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberlakukan pembatasan kendaraan yang melintas di Jembatan Koncer sebagai langkah antisipatif menyusul adanya indikasi kerusakan pada struktur jembatan.
Kebijakan tersebut diterapkan sambil menunggu hasil kajian teknis resmi dari instansi berwenang guna memastikan kondisi konstruksi serta tingkat keamanan jembatan.
Wakil Bupati (As’ad Yahya Syafi’i) menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan akan mendasarkan seluruh langkah penanganan pada hasil kajian teknis yang objektif.
“Kami mengutamakan keselamatan masyarakat. Untuk itu, pembatasan kendaraan diberlakukan sebagai langkah antisipatif hingga hasil kajian teknis resmi diterima.
Selanjutnya, pemerintah akan menentukan langkah penanganan yang tepat sesuai rekomendasi para ahli,” ujar As’ad.
Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, Ansori, menjelaskan bahwa pembatasan kendaraan dilakukan untuk mengurangi beban yang diterima jembatan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses kajian teknis dapat segera diselesaikan.
“Langkah ini bersifat preventif. Kami ingin memastikan kondisi jembatan melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh sebelum menentukan tindakan selanjutnya,” kata Ansori.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Bondowoso,AKP Irwan Rizkiy Prakoso memastikan pengaturan arus lalu lintas di sekitar Jembatan Koncer untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan akibat pembatasan yang diberlakukan.
Pengguna jalan diimbau mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta menggunakan jalur alternatif apabila diperlukan demi menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait kondisi Jembatan Koncer. Pemerintah memastikan hasil kajian teknis resmi akan disampaikan kepada publik secara terbuka dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan, baik terkait pembatasan lalu lintas maupun langkah perbaikan yang diperlukan.
