DEPOK, Kabarnusa24.com
Sedang ramai nya dibicarakan publik dugaan bahwa terdapat sejumlah media yang diduga tergabung di lingkaran seputar kota Depok atau yang hanya terdekat dengan Oknum Pejabat Diskominfo Depok saja sebagai penerima kerja sama publikasi.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius dan menjadi sorotan kalangan jurnalis mengenai mekanisme seleksi media serta kriteria yang digunakan dalam menentukan pihak penerima anggaran publikasi yang dikelola Dinas Diskominfo Kota Depok menggunakan anggaran APBD.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Depok Haji Tajudin Tabri yang akrab disapa HTJ merasa prihatin akan hal tersebut dan memberikan tanggapannya agar pihak Diskominfo Kota Depok yang dipimpin oleh Manto selaku Kadis harus transparan.
“Berkenaan dengan berita-berita yang sedang viral tentang tidak terbukanya pihak Diskominfo Kota Depok tentang anggaran Kemitraan Media senilai 903 juta yang disinyalir hanya dinikmati oleh segelintir media pendukung 02, saya berharap anggaran yang telah kita setujui dimana anggaran tersebut diperuntukan untuk media-media yang ada di Kota Depok harus didistribusikan dengan adil dan merata, tanpa ada unsur politis,” ucapnya kepada awak media dilansir dari multinewsmagazine.com, Minggu (12/07/26).
Wakil DPRD Kota Depok yang dikenal ramah jurnalis ini melanjutkan, “Saya berharap para pejabat pemegang anggaran di Diskominfo Kota Depok harus bertanggungjawab memberikan informasi anggaran kemitraan media tersebut ke publik, jangan malah main lempar-lemparan antara Kadis dan Kabid dan sebaliknya, jangan bikin malu.”. Ujarnya.
Haji Tajudin Tabri menegaskan semua media-media yang ada di Kota Depok wajib dapat anggaran kemitraan media.
“Sekali lagi saya tegaskan saya berharap untuk pendistribusian anggaran kemitraan media tersebut semua media yang ada di Kota Depok wajib dapat anggaran tersebut, terutama media-media yang sudah memberikan informasi terkait kegiatan pembangunan yang ada di Kota Depok. Sekali lagi saya tegaskan, Diskominfo Kota Depok harus lebih transparan dalam hal penggunaan anggaran, jadi jangan sampai nanti ada suuzan atau fitnah yang menyebabkan kondisi Kota Depok Tidak kondusif,” tegas Haji Tajudin Tabri dengan keras.
“Sekarang sudah tidak ada lagi istilah 01 dan 02, siapapun medianya berhak untuk mendapatkan anggaran kemitraan media tersebut. Ya dikasihkan saja karena anggaran ini diperuntukkan untuk para media Kota Depok yang menyebarluaskan informasi-informasi kegiatan pembangunan di Kota Depok,” Ujarnya.(Rizky Tile)
