JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Pengamat kebijakan publik dan lingkungan mengecam keras alokasi anggaran publikasi media bernilai jumbo di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dana besar diduga hanya dihabiskan untuk pencitraan semata, sementara kondisi lingkungan di lapangan kian memburuk. “Bayar media mahal, kerja nyata tetap kosong lingkungan tetap rusak,” tegas pengamat dalam pernyataan kritisnya, mempertanyakan efektivitas fungsi Humas KLHK.
Pasalnya, setiap tahun anggaran publikasi dan kehumasan Kementerian Lingkungan Hidup tidak pernah kecil. Ratusan juta mengalir untuk iklan layanan masyarakat, kerja sama media, rilis, dan.”sosialisasi”. Tapi pertanyaannya buat apa, kalau kerusakan lingkungan jalan terus?
“Ini namanya beli citra pakai uang Negara. Humas KLHK jago menghabiskan anggaran publikasi, tapi zonk dalam menyelesaikan masalah,” kritik Ley Bolon, Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan, Sabtu (23/08/26).
Menurutnya, ada 3 kejanggalan besar dalam kinerja Humas KLHK soal anggaran publikasi:
1. Mahal di media, murah di lapangan
Anggaran buat pasang advertorial, talkshow, dan endorsement influencer lingkungan digelontorkan. Tapi saat warga lapor sungai tercemar, jawabannya: “anggaran terbatas”.
“Logikanya kebalik. Buat bayar media ada duit. Buat tangani limbah sampah dan kebersihan lingkungan tidak ada bukti nyata,” sindirnya.
2. Publikasi untuk pencitraan, bukan edukasi
Isi publikasi isinya foto menteri tanam pohon, infografis “capaian hijau”, dan siaran pers keberhasilan. Jarang sekali ada publikasi soal cara lapor pencemaran, data kualitas udara real time, atau sanksi tegas ke perusak lingkungan.
“Yang dipublikasikan egonya pejabat, bukan kebutuhan publik,” tegasnya.
3. Tidak ada evaluasi dampak
Ratusan juta habis tiap tahun. Tapi KLHK tidak pernah mempublikasikan dari anggaran itu, berapa konflik lingkungan yang selesai? Berapa perusahaan yang jera karena pemberitaan? Berapa masyarakat yang terbantu?
“Karena memang tidak diukur. Yang diukur cuma berapa kali nama kementerian naik di media,” ujarnya.
Ley Bolon menilai, jika anggaran publikasi hanya dipakai untuk “memoles wajah” kementerian, maka itu pemborosan.
Seharusnya uang rakyat dipakai untuk memperkuat sistem pengaduan, transparansi data lingkungan, dan kampanye yang benar-benar mengubah perilaku.
“Lingkungan tidak bisa diselamatkan pakai advertorial. Hutan dan lingkungan hidup di masyarakat tidak akan tumbuh karena di-like di Instagram. Hentikan budaya humas yang kerjanya jualan keberhasilan, bukan menyelesaikan kegagalan,” pungkasnya.(Rizky Tile)
Catatan Redaksi : Redaksi telah berupaya meminta konfirmasi ke Humas KLHK terkait rincian anggaran publikasi tercantum sirup LKPP, namun belum mendapat jawaban.
