Nasional

Dipo TPS Pancoran, Gerobak Motor Sampah Ditarif Rp 1 Juta Perbulan

20
×

Dipo TPS Pancoran, Gerobak Motor Sampah Ditarif Rp 1 Juta Perbulan

Sebarkan artikel ini
Dipo TPS Pancoran, Gerobak Motor Sampah Ditarif Rp 1 Juta Perbulan
Foto : Dok.Ist

JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Di tengah pemandangan memilukan antrean panjang gerobak motor (germor) yang lumpuh berjam-jam, para petugas kebersihan mandiri justru dipaksa menyetor uang besar demi bisa membuang sampah, sebuah tindakan yang dikutuk keras sebagai pemerasan nyata di tengah bobroknya tata kelola birokrasi lingkungan hidup DKI Jakarta.

Aroma menyengat dari tumpukan sampah di Dipo TPS Pancoran Rawajati, Jakarta Selatan, kini kalah menyengat dibanding skandal dugaan pungutan liar (pungli) sistematis yang mencekik para pekerja kebersihan bawah atau kalangan masyarakat kecil.

Amanatan Wartawan dilokasi tepatnya di Jalan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Rabu (26/08/26) nampak terlihat antrean panjang kendaraan gerobak motor sampah dan gerobak sampah sepanjang 1 kilo hingga hampiri ke stasiun Duren Kalibata.


Dipo TPS Pancoran, Gerobak Motor Sampah Ditarif Rp 1 Juta Perbulan
Foto : Dok.Ist

Para pengangkut sampah di wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, mengaku keberatan dengan adanya pungutan yang mencapai Rp1 juta per bulan agar bisa membuang sampah ke TPS.

Keterangan itu disampaikan salah satu petugas kebersihan tingkat wilayah RT/RW, saat ditemui wartawan tidak jauh dari lokasi TPS Pancoran Rawajati, Rabu (26/08/26). “Setiap bulan kami diminta iuran. Kalau tidak bayar, antreannya sengaja lama. Katanya biar ‘lancar’,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut sumber tukang pengangkut sampah, pungutan itu dibebankan kepada pemilik gerobak dan motor sampah yang setiap hari mengangkut dari permukiman.

Dengan penghasilan yang tidak menentu, beban tambahan itu terasa berat. “Kami kerja dari subuh, keringatan, demi kebersihan lingkungan warga. Gaji pas-pasan, eh masih dipotong lagi. Kalau telat bayar, suka dipersulit pas mau buang,” keluhnya. Ia menyebut antrean panjang sering terjadi karena jumlah titik pembuangan terbatas.

Menanggapi hal tersebut Pengamat kebijakan Publik Ley Bolon mengutuk keras adanya tarif siluman sebesar Rp 1 juta per bulan bagi armada gerobak motor yang ingin membongkar muatan, sekaligus mendesak aparat penegak hukum dan inspektorat segera menyeret oknum pejabat terkait ke ranah pidana atas pembiaran bisnis haram tersebut. “Ini bisnis haram di atas penderitaan warga. Sampah rakyat dijadikan komoditas pemerasan,” tegasnya, Rabu (27/08/26).

Menurutnya, pungli itu dilakukan oknum yang memanfaatkan terbatasnya titik pembuangan dan lemahnya pengawasan Dinas LH. Akibatnya, para pengangkut sampah terpaksa membayar agar antrean dipercepat dan tidak dipersulit.

“Mereka yang setiap hari membersihkan kota justru diperas. Kalau tidak bayar, dibiarkan berjam-jam di bawah terik. Ini biadab,” kritiknya. Ia menilai kondisi ini mencederai semangat Jakarta bersih dan program penanganan sampah berbasis masyarakat.

Pengamat mendesak Pemprov DKI, Dinas LH, dan aparat hukum segera turun tangan menertibkan dan memproses oknum pelaku. Ia juga meminta Pemkot Jaksel menambah titik TPS dan membuat sistem antrean digital yang transparan. “Jangan jadikan sampah sebagai ladang bisnis kotor. Negara harus hadir melindungi petugas paling bawah, bukan membiarkan mereka diperas,” pungkasnya.

Disisi lainnya, pada antrean panjang gerobak dan motor pengangkut sampah di TPS Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, memicu sorotan dari tokoh masyarakat setempat yaitu Bang Nandar atau dikenal Bang Culik

Mereka menduga ada praktik pungutan liar yang mencapai Rp1 juta agar proses pembuangan sampah bisa lebih cepat. “Kami prihatin. Petugas kebersihan tingkat RT/RW yang seharusnya dibantu, justru diduga dipersulit lalu dimintai uang. Ini tidak manusiawi,” Ujarnya.

Culik menyebut, keterbatasan kapasitas TPS ditambah sistem antrean yang tidak jelas membuat celah bagi oknum untuk memanfaatkan situasi.

Akibatnya, para pengangkut sampah terpaksa menunggu berjam-jam di bawah terik atau membayar agar diprioritaskan. “Kalau tidak ada yang ‘ngatur’, antreannya bisa sampai sore. Sampah di permukiman jadi menumpuk. Yang dirugikan ujung-ujungnya warga juga,” ujarnya.

Wartawan mencoba beberapa kali konfirmasi ke Kasatpel Dipo Pancoran Rawajati Satiri, melalui pesan WhatsApp Kamis (27/08/26) namun hingga berita ini dimuat tidak merespon pertanyaan wartawan.

Penulis

Jurnalist: Dewi Apriatin