JAKARTA, KABARNUSA24.COM
Pola berutang yang menjadi kebiasaan di semua lini pemerintahan kini menciptakan lingkaran setan yang membebani masyarakat. Pemerintah Pusat terus menumpuk utang, Pemerintah Kota dan Daerah ikut mengambil pinjaman, dan di ujung rantai, rakyatlah yang terpaksa ikut berutang hanya untuk bertahan hidup.
Ley Bolon Pengamat Kebijakan Publik dan Sosial Politik menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya kapasitas fiskal dan perencanaan jangka menengah. “Ketika pendapatan tidak tumbuh optimal, tetapi belanja terus meningkat, utang menjadi jalan pintas. Masalahnya, jalan pintas ini memiliki bunga dan jatuh tempo yang harus dibayar oleh generasi setelah kita,” ujarnya, Minggu (24/08/26).
Ia menyoroti tiga risiko utama dari ketergantungan ini. Pertama, ruang fiskal untuk belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan kemiskinan akan terus menyempit karena tersedot untuk membayar bunga dan cicilan pokok.
Kedua, pemerintah daerah kehilangan fleksibilitas anggaran karena sebagian besar PAD harus dialokasikan untuk membayar utang lama. Ketiga, masyarakat ikut meniru pola yang sama dengan meningkatkan konsumsi berbasis kredit dan pinjaman digital.
Menurut Ley Bolon, solusinya bukan sekadar menambah penerimaan negara, tetapi juga melakukan penajaman prioritas. Pemerintah pusat perlu menunda proyek-proyek yang tidak mendesak, sementara pemerintah daerah wajib memperkuat PAD melalui reformasi pajak dan efisiensi belanja.
“Pinjaman seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan opsi pertama. Jika setiap defisit dijawab dengan utang, maka kita sedang membangun struktur anggaran yang rapuh,” tegasnya.
Meniru pola di pusat, Pemerintah Kota dan Daerah pun kini berlomba mengambil Pinjaman Daerah. Dengan alasan “pembiayaan kreatif” dan percepatan pembangunan, banyak daerah mengambil pinjaman besar, padahal kemampuan fiskal mereka terbatas.
Akibatnya, porsi anggaran daerah yang seharusnya untuk pelayanan publik justru terpotong untuk membayar cicilan dan bunga utang.
“Daerah tidak mandiri, daerah malah ikut berutang. Pinjaman daerah itu bukan solusi, itu bom waktu. Hari ini dipinjam, besok rakyat yang bayar lewat pajak yang naik, retribusi yang naik, dan layanan yang justru makin berkurang. Istilah ‘pembiayaan kreatif’ itu cuma kedok untuk menutupi ketidakmampuan mengelola keuangan”. Ujarnya.
Di ujung rantai inilah yang paling menderita. Ketika pemerintah pusat dan daerah berutang dan kemudian menaikkan beban biaya ke masyarakat, rakyat tidak punya pilihan lain.
Harga kebutuhan naik, biaya pendidikan dan kesehatan semakin mahal, pendapatan tidak bertambah akhirnya masyarakat pun terpaksa berutang pinjaman online, rentenir, utang ke tetangga, atau menunda kebutuhan dasar.
“Pusat berutang → beban ke daerah → daerah berutang → beban ke rakyat → rakyat terpaksa berutang! Ini lingkaran setan yang merampas masa depan bangsa. Orang tua berutang untuk biaya sekolah anak, rumah sakit minta bayaran di muka, harga sembako terus naik semua karena beban utang negara dan daerah ditimpakan ke pundak warga yang sudah susah.” Ujarnya.
Ley Bolon menegaskan, pola ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Utang yang terus menumpuk bukan hanya beban masa kini, melainkan beban yang diwariskan ke generasi mendatang.
“Ini bukan pembangunan, ini adalah perampokan masa depan. Anak cucu kita lahir sudah membawa beban utang yang tidak mereka buat. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan pejabat yang hari ini mengambil keputusan mereka akan pergi, rakyatlah yang tetap tinggal dan membayar. Berhenti berutang! Mulai hemat, mulai jujur, mulai kelola keuangan negara dengan kemandirian, bukan dengan ketergantungan pinjaman”. Ujarnya.(Rizky Tile)
