Berita

ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD TAPANULI SELATAN TA 2025 DISOROT! PERJALANAN DINAS MILIARAN RUPIAH, PUBLIK DESAK KPK TURUN TANGAN

12
×

ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD TAPANULI SELATAN TA 2025 DISOROT! PERJALANAN DINAS MILIARAN RUPIAH, PUBLIK DESAK KPK TURUN TANGAN

Sebarkan artikel ini
ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD TAPANULI SELATAN TA 2025 DISOROT! PERJALANAN DINAS MILIARAN RUPIAH, PUBLIK DESAK KPK TURUN TANGAN

TAPANULI SELATAN –Kabarnusa24.com)Pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan tajam. Sejumlah pos belanja dengan nilai fantastis memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, efektivitas, serta pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat. Publik pun mendesak agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera melakukan penelusuran menyeluruh.

 

Berdasarkan data anggaran yang dihimpun, pada Senin, 9 November 2026, awak media menyoroti sebanyak 29 pos belanja kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang tercatat pada Januari 2025. Anggaran tersebut mencakup perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, bimbingan teknis, jasa tenaga ahli, hingga berbagai pembayaran honorarium dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

 

Yang paling menyita perhatian adalah anggaran perjalanan dinas biasa pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD yang tercatat sebesar Rp6.152.451.000. Angka ini bukan nilai kecil. Pertanyaannya, ke mana saja perjalanan tersebut dilakukan, siapa saja yang berangkat, apa hasil kegiatannya, dan apakah seluruh perjalanan benar-benar terlaksana sesuai anggaran?

 

Belum berhenti di situ, pos perjalanan dinas biasa pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD juga tercatat sebesar Rp4.223.599.000. Dua pos anggaran tersebut saja sudah menembus lebih dari Rp10,3 miliar. Kondisi ini tentu layak mendapatkan perhatian serius dan pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar dibiarkan menjadi angka dalam dokumen anggaran.

 

Sorotan juga tertuju pada kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Tercatat anggaran perjalanan dinas biasa sebesar Rp355.818.000 dan bimbingan teknis sebesar Rp507.150.000. Publik berhak mengetahui apakah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan, siapa penyelenggaranya, siapa pesertanya, serta apa hasil nyata yang diperoleh dari penggunaan anggaran tersebut.

 

Selain itu, terdapat dua pos belanja jasa tenaga ahli dengan nilai masing-masing Rp235.235.000 dan Rp117.000.000. Totalnya mencapai Rp352.235.000. Siapa tenaga ahli yang dimaksud? Apa keahlian dan tugasnya? Di mana hasil pekerjaan atau kajian yang dihasilkan? Jangan sampai anggaran jasa tenaga ahli hanya menjadi formalitas administrasi tanpa hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Anggaran perjalanan dinas juga tersebar pada berbagai kegiatan lainnya, mulai dari Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp446.812.000, Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sebesar Rp273.955.000, hingga Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp127.020.000. Banyaknya pos belanja tersebut semakin memperkuat alasan perlunya pemeriksaan dokumen dan realisasi kegiatan secara terbuka.

 

Ironisnya, ketika awak media berupaya meminta klarifikasi kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan melalui nomor WhatsApp yang bersangkutan, hingga dua hari sejak konfirmasi disampaikan belum ada jawaban maupun respons. Sikap belum memberikan tanggapan ini tentu menimbulkan pertanyaan publik, terlebih menyangkut penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

 

Sekwan sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD semestinya memahami bahwa transparansi bukanlah pilihan, melainkan bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Media bukan musuh pemerintah. Pertanyaan wartawan mengenai penggunaan APBD justru merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang harus dihormati.

 

Publik kini mempertanyakan, apakah seluruh perjalanan dinas tersebut benar-benar dilaksanakan? Apakah tiket, penginapan, surat tugas, daftar hadir, serta laporan hasil perjalanan tersedia? Apakah kegiatan bimbingan teknis memiliki dokumentasi dan hasil pelaksanaan yang jelas? Atau justru ada dokumen pertanggungjawaban yang perlu diuji keabsahannya? Semua pertanyaan ini membutuhkan jawaban berbasis bukti, bukan sekadar penjelasan normatif.

 

Lebih jauh, dugaan adanya kegiatan yang tidak sesuai realisasi atau laporan pertanggungjawaban yang tidak mencerminkan pelaksanaan sebenarnya harus ditelusuri secara serius. Jika ditemukan indikasi kegiatan fiktif, manipulasi dokumen, atau penyimpangan pembayaran, aparat penegak hukum harus bertindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat pengawasan terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan TA 2025. Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat laporan di atas meja, tetapi juga harus menguji bukti transaksi, keberadaan kegiatan, penerima pembayaran, serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan.

 

KPK juga diharapkan menelaah apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran tersebut. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jabatan, kedudukan, maupun kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan juga diminta segera memberikan klarifikasi terbuka terhadap 29 pos belanja yang menjadi sorotan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang daerah digunakan, apa hasil kegiatan yang dibiayai, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap pengeluaran. Diamnya pejabat bukan jawaban atas pertanyaan publik.

 

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan penyimpangan maupun laporan kegiatan fiktif belum dapat dinyatakan terbukti dan masih membutuhkan verifikasi serta pemeriksaan lembaga berwenang. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Sekwan maupun pihak terkait.

 

Namun satu hal yang harus ditegaskan: uang rakyat bukan uang pribadi, APBD bukan ruang bebas pertanggungjawaban, dan transparansi tidak boleh berhenti hanya di atas kertas. Publik menunggu keberanian aparat untuk menguji setiap rupiah anggaran tersebut. Jika semuanya benar dan sesuai aturan, buktikan dengan dokumen. Jika ditemukan penyimpangan, usut sampai tuntas!

(Hasanuddingulo)

Penulis