TAPANULI TENGAH –Kabarnusa24.com)Program pengadaan tong sampah untuk desa-desa di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, harga pengadaan yang disebut mencapai Rp1.300.000 per unit dipertanyakan karena dinilai perlu dibandingkan dengan kualitas fisik barang yang diterima oleh desa.
Selasa, 10 November 2026, sejumlah masyarakat berinisial NB, YT, dan FL menyampaikan keberatan serta informasi tersebut kepada awak media. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan harga, spesifikasi barang, dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tong sampah tersebut.
Menurut keterangan para narasumber, pengadaan tong sampah itu disebut menyasar desa-desa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahkan, mereka mempertanyakan informasi mengenai kewajiban setiap desa untuk melakukan pembelian tong sampah dengan harga yang disebut mencapai Rp1,3 juta per unit.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa tong sampah yang diadakan diduga merupakan tong hasil daur ulang yang kemudian dicat ulang dengan pengerjaan sederhana. Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan apakah kualitas dan spesifikasi barang sebanding dengan nilai pengadaan yang dibebankan.
NB, YT, dan FL menilai pemerintah daerah perlu membuka seluruh informasi terkait program tersebut. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui alasan penetapan harga, hasil survei harga pasar, serta pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan.
“Kalau memang harganya mencapai Rp1,3 juta per unit, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka. Apa spesifikasinya, bagaimana kualitasnya, dan apa dasar penetapan harganya? Jangan sampai anggaran untuk kepentingan desa tidak memberikan manfaat yang sebanding,” demikian substansi keberatan yang disampaikan para narasumber kepada awak media.
Selain persoalan harga dan kualitas, para narasumber juga menyampaikan dugaan adanya arahan dari Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, terkait pelaksanaan pengadaan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Dugaan tersebut perlu diuji melalui keterangan pihak terkait dan dokumen pendukung agar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang belum terbukti.
Nama Kepala Dinas PMD, Maslan Simanjuntak, turut disebut oleh para narasumber karena diduga memiliki peran dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, sejauh mana keterlibatan dan kewenangan yang bersangkutan masih membutuhkan klarifikasi langsung serta pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan.
Informasi mengenai Maslan Simanjuntak yang disebut sebagai Ketua organisasi PERMAK (Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi) juga menjadi bagian dari sorotan para narasumber. Mereka berharap prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan, terlebih ketika program yang dipersoalkan menyangkut penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat desa.
Publik kini membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar penjelasan normatif. Siapa penyedia tong sampah tersebut? Bagaimana proses penentuan harga Rp1,3 juta? Apakah setiap desa memiliki kebebasan menentukan pembelian? Apakah terdapat dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab oleh pemerintah daerah.
Program kebersihan pada dasarnya merupakan kebutuhan masyarakat dan patut didukung. Namun, tujuan baik sebuah program tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan transparansi penggunaan anggaran. Kualitas barang, kewajaran harga, serta prosedur pengadaan tetap harus menjadi perhatian utama.
Atas persoalan tersebut, Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengadaan. Pemeriksaan perlu mencakup spesifikasi teknis, kewajaran harga, penyedia barang, mekanisme pembelian, serta sumber anggaran yang digunakan.
Aparat penegak hukum juga diharapkan menindaklanjuti apabila ditemukan bukti awal yang cukup mengenai dugaan penyimpangan. Setiap pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan opini maupun tekanan publik.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Kepala Dinas PMD Maslan Simanjuntak, serta pihak penyedia barang untuk memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan harga, spesifikasi tong sampah, mekanisme pengadaan, dan dugaan arahan yang disampaikan para narasumber. Seluruh pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi secara proporsional.
Masyarakat Tapanuli Tengah pada akhirnya hanya menginginkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Jangan sampai program yang seharusnya memberikan manfaat bagi desa justru menyisakan tanda tanya mengenai pengelolaan anggaran. Sebab, uang publik wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, dan setiap kebijakan pemerintah harus siap diuji oleh masyarakat.
(Hasanuddingulo)
