TAPANULI TENGAH, 11 NOVEMBER 2026 –Kabarnusa24.com)Ironis! Di tengah besarnya perhatian publik terhadap penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, masyarakat Bunan Lumban, Lingkungan 3, Kecamatan Tukka, justru harus menggalang dana dari rumah ke rumah demi memperbaiki jembatan dan infrastruktur lingkungan yang rusak. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pascabencana.
Dua warga yang meminta identitasnya dirahasiakan dan hanya bersedia disebut dengan inisial PW dan HKJ menilai kondisi tersebut sebagai potret memprihatinkan. Mereka mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu dalam memastikan pemulihan infrastruktur benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke lingkungan permukiman.
Menurut PW dan HKJ, sangat disayangkan apabila masyarakat yang masih berjuang menghadapi dampak bencana justru harus kembali dibebani dengan persoalan biaya perbaikan fasilitas umum. Padahal, infrastruktur seperti jembatan dan jalan merupakan kebutuhan mendasar yang menunjang aktivitas, keselamatan, serta perekonomian warga.
“Ini sangat ironis. Masyarakat Bunan Lumban, Lingkungan 3, Kecamatan Tukka, harus mengutip dana dari rumah ke rumah hanya untuk memperbaiki jembatan. Pertanyaannya, di mana kehadiran pemerintah ketika masyarakat membutuhkan tindakan nyata?” ungkap kedua sumber tersebut.
Mereka juga menyoroti berbagai publikasi melalui media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun akun media sosial Bupati Masinton Pasaribu yang kerap menampilkan kunjungan dan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak bencana. Namun, menurut mereka, aktivitas peninjauan dan dokumentasi tersebut harus dibuktikan dengan hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi warga, keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari seberapa sering pejabat turun ke lokasi, melakukan peninjauan, ataupun memublikasikan aktivitasnya di media sosial. Ukuran sesungguhnya adalah apakah jembatan sudah diperbaiki, jalan kembali layak digunakan, bantuan tersalurkan, dan kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar terpenuhi.
“Jangan hanya masyarakat disuguhi foto dan dokumentasi kunjungan pejabat. Yang dibutuhkan warga adalah jembatan yang diperbaiki, jalan yang layak, serta bantuan yang benar-benar dirasakan. Kalau masyarakat masih harus patungan, tentu wajar jika publik mempertanyakan kinerja pemerintah,” tegas PW dan HKJ.
Di tengah kondisi tersebut, warga Bunan Lumban, Lingkungan 3, menunjukkan semangat gotong royong dengan turun langsung melaksanakan kerja bakti dan mengumpulkan dana untuk membantu memperbaiki infrastruktur lingkungan. Aksi tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat. Namun, semangat gotong royong jangan sampai menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan tanggung jawabnya dalam pemulihan fasilitas umum.
PW dan HKJ juga mempertanyakan transparansi anggaran penanggulangan bencana yang dialokasikan pemerintah. Mereka meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mengenai besaran anggaran, peruntukan, realisasi penggunaan, serta program pemulihan infrastruktur yang telah dilaksanakan, khususnya di wilayah Kecamatan Tukka.
“Kalau anggaran penanggulangan bencana tersedia, masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran itu dialokasikan. Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar, sementara untuk memperbaiki jembatan saja masyarakat harus merogoh kantong sendiri,” ujar kedua narasumber tersebut.
Mereka menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya hadir melalui kunjungan dan pernyataan di ruang publik. Diperlukan tindakan konkret, terukur, dan transparan agar masyarakat tidak terus-menerus menanggung beban kerusakan infrastruktur pascabencana tanpa kepastian kapan persoalan tersebut akan diselesaikan.
Lebih jauh, mereka mengingatkan agar penderitaan masyarakat korban bencana tidak dijadikan sekadar panggung pencitraan. Sebab, masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kehidupan membutuhkan kepastian dan tindakan nyata, bukan sekadar dokumentasi kegiatan pejabat yang ramai dipublikasikan tetapi belum tentu menjawab kebutuhan mendesak warga.
“Jangan jadikan penderitaan para korban bencana sebagai panggung pencitraan. Masyarakat tidak membutuhkan banyak foto kunjungan pejabat. Masyarakat membutuhkan bukti nyata, infrastruktur yang pulih, bantuan yang tepat sasaran, dan kepastian bahwa pemerintah benar-benar hadir,” tegas PW dan HKJ.
Atas kondisi tersebut, masyarakat berharap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, segera memberikan perhatian serius terhadap keluhan warga Bunan Lumban, Lingkungan 3, Kecamatan Tukka. Pemerintah daerah juga diminta melakukan evaluasi terhadap penanganan infrastruktur pascabencana serta memastikan kebutuhan masyarakat tidak terus dibebankan melalui swadaya warga.
Kini, masyarakat menunggu jawaban dan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan terletak pada banyaknya kunjungan atau publikasi kegiatan, melainkan pada kemampuan menghadirkan solusi atas persoalan rakyat. Jangan sampai masyarakat harus terus bergotong royong memperbaiki kerusakan, sementara tanggung jawab pemulihan yang semestinya ditangani pemerintah justru tidak mendapatkan kepastian.
CATATAN REDAKSI: Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber berinisial PW dan HKJ. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Bupati Tapanuli Tengah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta instansi terkait. Redaksi juga mengedepankan verifikasi fakta, keberimbangan informasi, dan asas praduga tak bersalah sesuai Kode Etik Jurnalistik.
(Hasanuddingulo)
