Opini

RUU Penyadapan dan Penyadapan Ilegal, DPR Inkonstitusional Saat Tak Bikin Pansus Listyo Sebagaimana UU 45 dan UU Md3

28
×

RUU Penyadapan dan Penyadapan Ilegal, DPR Inkonstitusional Saat Tak Bikin Pansus Listyo Sebagaimana UU 45 dan UU Md3

Sebarkan artikel ini
RUU Penyadapan dan Penyadapan Ilegal, DPR Inkonstitusional Saat Tak Bikin Pansus Listyo Sebagaimana UU 45 dan UU Md3

Oleh : Sutriachol Haris, L.C.

Kabarnusa24.com,– Saat gencarnya kasus dan malapetaka bangsa dan negara bermula dengan kebatilan dan kerusakan yang tak bisa di lepaskan dengan sosok Prabowo Subianto. Mengapa semua tahu saat Prabowo tak yakin menang nyapres bila bukan dengan Gibran Rakabuming Raka, kalau soal nyapres andai tak ada aturan Prabowo Subianto “hayu bae”.

Siapa yang tak ingat dengan ucapan Prabowo Subianto dengan jumawa karena pilihan cawapres nya adalah Gibran Rakabuming Raka, maka sekarang Prabowo Subianto harus mundur dari Presiden ketika andai saja Prabowo Subianto negarawan sejati bangsawan murni.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kedua nya kudu mundur karena merusak hukum dan konstitusional negara secara nyata. Hanya mereka yang di Lembaga Tinggi Negara lainnya seperti MK, MA memutuskan sesuai takaran relevansinya secara teori berkas karena yang terus jadi soal dan habis energi bangsa bertumpuk di sosok Gibran, secara fakta kerusakan Konstitusi negara itu juga dilakukan oleh Prabowo Subianto.

DPR RI hingga yang lainnya siapapun belum ada satu orang pun di Republik ini yang menyuarakan harusnya Prabowo Subianto bertanggung jawab atas semua kejadian sejak mencalonkan diri tahun 2024 lalu sebagai capres hingga sekarang selaku Presiden.

Ingat kata selaku, artinya adalah ketika punya etika masih berlaku selaku Presiden namun saat ketahuan rusaknya akan jalan Konstitusi negara besar seperti Indonesia maka kudunya sadar diri sebelum semua jadi pikun.

Subtansional ripuh tentang HMP di DPR memang harus berjalan walau yang akan jalan tegak HMP seperti PDIP, PKS, Nasdem malu – malu, PKB seolah berani, dan Demokrat. Partai atau fraksi lain gak bakal HMP, bullshit.

Ketika Gibran Rakabuming Raka tuai HMP di DPR maka sejalan itu Listyo jangan dianggap sudah mati atau selesai perkaranya ini masih jauh dari harapan. DPR lewat Dasco menyerahkan sepenuhnya atas perkara ini ke Polri, gak bakal bisa.

Polri dengan tali ikatan yang baru walau sudah di ikat dan dianggap bersih tak bakalan bisa sepenuhnya jalankan kasus Listyo ini dengan baik percaya atau tidak yang di amanatkan oleh UU 45 adalah lawat UU MD3 sebagaimana segera bikin Pansus ini baru Tepat Jawab Setara Soal Duduk Bangsa.

Duduk antara retorika teori artinya adalah RUU Penyadapan dengan seiring timbulnya sejalan kasus Penyadapan Ilegal ini dua perkara besar yang tak dapat dipisahkan namun disisi lain bisa disatukan, Pansus Penyadapan kudu ada hingga Solo bisa datang juga ke Senayan untuk tanggung jawab penuh apa yang terjadi rusaknya pada bangsa ini.

Selain urgent di sisi lain Presiden segara Reshufle Kabinet Merah Putih artinya Merah adalah berani dan putih adalah masa iya orang seperti Mendagri sekarang harus Presiden pelihara dimana bersihnya, dan beberapa Kabinet lain atau jangan – jangan diduga kenakalan sebahagian Kabinet dibiarkan dan dimainkan lalu nanti negeri rame lagi.

Negara kapan bisa bekerja dapat meletakan dimana Tuhan maha esa dan Rasul bersama mukminin senang atas Kinerja Kabinet di sebuah Bangsa besar di belahan dunia yang pernah Allah cipta ini dan masih ada wujudnya hanya walau nyata kerusakan demi kerusakan.

Polri lewat kekuatan Suyudi dan Dasco suka gak suka akan kecil nihil tak akan banyak berarti untuk Negara saat kasus Penyadapan Ilegal hanya diawasi berkala via DPR, ini pasti kecil bin nihil tak maksimal hasil semua hanya akan jadi tontonan tak jauh beda, beda tipis tak ubahnya kasus dulu Sambo.

Penulis