LABUHANBATU UTARA –Kabarnusa24.com)Dugaan praktik pengompengan atau penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 14.214.234, Jalan Jenderal Sudirman, Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, kini menjadi sorotan. Persoalan ini semakin serius setelah beredarnya video yang memperlihatkan seorang pria diduga membawa senjata tajam dan mengejar wartawan yang hendak melakukan konfirmasi jurnalistik.
Jumat, 13 November 2026, informasi mengenai dugaan aktivitas pengompengan BBM tersebut kembali menjadi perhatian publik. Awak media sebelumnya berupaya meminta klarifikasi terkait dugaan penyaluran BBM yang tidak sesuai ketentuan di SPBU tersebut. Namun, upaya konfirmasi itu justru diduga diwarnai tindakan intimidasi oleh seorang pria yang terlihat membawa senjata tajam.
Bukannya memberikan penjelasan secara terbuka, peristiwa yang terekam dalam video tersebut justru memunculkan tanda tanya besar. Mengapa wartawan yang datang untuk menjalankan tugas jurnalistik harus menghadapi dugaan ancaman? Apakah ada persoalan serius di balik aktivitas SPBU tersebut, ataukah tindakan itu merupakan ulah individu? Semua harus dibuktikan melalui penyelidikan.
Dugaan pengompengan BBM di SPBU 14.214.234 tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Aparat penegak hukum perlu menelusuri pola penyaluran BBM, catatan distribusi, penggunaan barcode, serta kemungkinan adanya penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
APH JANGAN TUTUP MATA! Publik kini menunggu langkah konkret Polres Labuhanbatu untuk menyelidiki dugaan praktik pengompengan BBM tersebut. Jangan sampai dugaan penyimpangan distribusi energi hanya menjadi perbincangan masyarakat tanpa ada pemeriksaan serius. Penegakan hukum harus dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar pernyataan.
Pertamina juga diminta segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap SPBU 14.214.234 Aek Kanopan. Jangan hanya melakukan pengawasan di atas kertas. Telusuri bagaimana BBM disalurkan, apakah sesuai dengan ketentuan, serta apakah terdapat indikasi penyalahgunaan dalam proses distribusinya. Jika terbukti ada pelanggaran, berikan sanksi tegas sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
Selain itu, BPH Migas sebagai lembaga pengawas distribusi BBM perlu memberikan perhatian terhadap informasi tersebut. Pengawasan distribusi BBM harus benar-benar berjalan. Jangan sampai BBM yang seharusnya disalurkan sesuai peruntukannya justru disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Di sisi lain, dugaan ancaman menggunakan senjata tajam terhadap wartawan juga harus menjadi perhatian serius kepolisian. Identitas pria dalam video perlu ditelusuri, kronologi kejadian harus diperjelas, dan motif tindakannya harus diungkap. Keselamatan wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tidak boleh diabaikan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (3) menjamin pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Sementara Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang secara melawan hukum dan dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Pertanyaan yang kini patut dijawab adalah siapa sebenarnya pria yang diduga membawa senjata tajam tersebut dan apa kepentingannya mengejar wartawan saat melakukan konfirmasi? Apakah tindakan tersebut murni persoalan pribadi atau memiliki kaitan dengan aktivitas yang sedang dikonfirmasi? Kepolisian perlu mengungkapnya berdasarkan bukti dan keterangan para saksi.
Masyarakat juga mendesak agar pengelola SPBU 14.214.234 tidak menghindar dari tanggung jawab memberikan klarifikasi. Jika seluruh aktivitas penyaluran BBM telah berjalan sesuai aturan, seharusnya tidak ada alasan untuk menutup diri dari pertanyaan media. Hak jawab dan klarifikasi merupakan bagian penting dalam menjaga transparansi kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pengelola SPBU 14.214.234, Pertamina, maupun pihak kepolisian terkait dugaan pengompengan BBM dan peristiwa intimidasi terhadap wartawan tersebut. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.
Kini publik menunggu, apakah APH, Pertamina, dan pengawas Migas benar-benar akan mengambil langkah tegas atau justru membiarkan persoalan ini berlalu tanpa kejelasan? Jangan tunggu persoalan semakin viral baru bergerak. Dugaan penyimpangan distribusi BBM harus diperiksa, dugaan ancaman terhadap wartawan harus diusut, dan siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan. Publik tidak membutuhkan janji pengawasan. Publik menunggu bukti nyata penegakan hukum!
Catatan redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian. Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
(Hasanuddingulo)
