Daerah

Harga Pisang Agung dan Mas Kirana Terus Merosot, DKPP Lumajang Siapkan Langkah Selamatkan Plasma Nutfah Lokal

5
×

Harga Pisang Agung dan Mas Kirana Terus Merosot, DKPP Lumajang Siapkan Langkah Selamatkan Plasma Nutfah Lokal

Sebarkan artikel ini
Harga Pisang Agung dan Mas Kirana Terus Merosot, DKPP Lumajang Siapkan Langkah Selamatkan Plasma Nutfah Lokal
oplus_32

Foto : Kepala Bidang Holtikultura Hendra Swandaru

Judul :

Harga Pisang Agung dan Mas Kirana Terus Merosot, DKPP Lumajang Siapkan Langkah Selamatkan Plasma Nutfah Lokal

LUMAJANG, Jatim mandiri– Penurunan harga jual sejumlah komoditas pisang unggulan Kabupaten Lumajang, terutama pisang agung dan pisang mas kirana, menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang. Selain berupaya menjaga keberlangsungan tanaman khas daerah, pemerintah juga mendorong penguatan kelompok tani dan hilirisasi agar hasil pertanian memiliki nilai tambah dan tidak bergantung pada penjualan buah segar.(Selasa,17/11/2026)

 

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan pembibitan tanaman hortikultura yang melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Lumajang.

 

Kepala Bidang Holtikultura Kabupaten Lumajang Hendra Swandaru, S.TP., menjelaskan bahwa UPT Perbenihan telah memiliki sertifikasi kompetensi sehingga proses pembibitan harus mengikuti standar operasional dan ketentuan peraturan perbenihan yang berlaku.

 

Menurut dia, bidang hortikultura DKPP bersinergi dengan UPT Perbenihan untuk memastikan bibit yang dihasilkan memiliki kualitas terjamin. Pembibitan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, terlebih untuk tanaman yang menjadi kekayaan genetik lokal Lumajang.

 

Sejumlah plasma nutfah yang telah dilepas pemerintah melalui Kementerian Pertanian di antaranya pisang mas kirana, pisang kapok kresik, durian kembang, dan pisang agung.

 

Sementara itu, keberadaan nangka kunir masih perlu ditelusuri karena pohon induknya dilaporkan sudah tidak ditemukan.

 

“Tujuan adanya UPT Perbenihan salah satunya untuk mengamankan plasma nutfah indukan yang menjadi tanaman endemik Lumajang dan sudah teregistrasi serta dilepas oleh Kementerian Pertanian,” jelas Indra.

 

Ia menegaskan, bibit yang diproduksi harus memenuhi standar mutu, mulai dari kesehatan tanaman, bebas dari hama dan penyakit, daya tumbuh, hingga bentuk fisik tanaman. Bibit yang didistribusikan melalui program pemerintah juga wajib memiliki label sebagai jaminan kualitas.

 

Adapun masyarakat yang ingin membeli bibit melalui layanan UPT Perbenihan tetap dikenakan biaya sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu karena proses pembibitan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

 

Harga Pisang Anjlok, Petani Didorong Tidak Hanya Menjual Buah Segar

 

Di sisi lain, Indra mengakui persoalan harga menjadi tantangan tersendiri bagi petani pisang di Lumajang. Harga pisang agung yang sebelumnya bisa mencapai lebih dari Rp100.000 per sisir, kini disebut berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp50.000.

 

Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya melalui peningkatan produksi. Pemerintah perlu menata keseimbangan antara pasokan dan permintaan agar hasil panen petani tidak menumpuk pada waktu bersamaan.

 

“Suplai dan permintaan harus ditata melalui pemerintah. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada keterlibatan Dinas Perdagangan dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

 

Indra menilai, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pola budidaya petani yang masih berjalan secara mandiri dan belum terkoordinasi dengan baik.

 

Padahal, keberadaan kelompok tani dapat menjadi instrumen penting untuk mengatur jadwal tanam, pola produksi, pembiayaan, hingga pengendalian hama dan penyakit tanaman.

 

Dengan pengaturan jadwal tanam melalui kelompok tani, produksi diharapkan tidak terkonsentrasi pada waktu yang sama. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi risiko penumpukan hasil panen yang berujung pada penurunan harga di tingkat petani.

 

Hilirisasi Jadi Kunci Tingkatkan Nilai Ekonomi

 

Selain pembenahan pola budidaya, DKPP juga mendorong hilirisasi produk hortikultura. Petani diharapkan tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk buah segar, tetapi mulai mengembangkan berbagai produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

 

Pisang, misalnya, dapat diolah menjadi keripik maupun produk turunan lainnya. Bahkan, pengembangan produk berbasis hasil pertanian juga berpeluang diarahkan pada industri olahan yang lebih beragam.

 

“Jangan hanya menjual buahnya. Kita harus mengembangkan produk olahan. Dengan begitu, nilai tambahnya bisa meningkat dan petani tidak hanya bergantung pada harga buah segar,” kata Indra.

 

Ia menambahkan, upaya hilirisasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari DKPP, Dinas Perdagangan, Bappeda, kelompok tani, hingga kalangan peneliti dan pemangku kepentingan lainnya.

 

Menurutnya, persoalan pertanian tidak bisa diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah saja. Diperlukan sinergi antara sektor budidaya, pengolahan, pemasaran, dan pengembangan produk agar komoditas unggulan Lumajang memiliki daya saing.

 

Melalui penguatan pembibitan, penyelamatan plasma nutfah, penataan produksi, serta hilirisasi, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu menjaga keberadaan tanaman khas Lumajang, tetapi juga memperkuat posisi petani agar memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil pertaniannya. ( D.S )

Penulis