Daerah

DPRD Tapteng Soroti Nasib 79 Petugas Kebersihan: Jangan Anggaran Kegiatan Besar, Honor Pekerja Terabaikan

14
×

DPRD Tapteng Soroti Nasib 79 Petugas Kebersihan: Jangan Anggaran Kegiatan Besar, Honor Pekerja Terabaikan

Sebarkan artikel ini
DPRD Tapteng Soroti Nasib 79 Petugas Kebersihan: Jangan Anggaran Kegiatan Besar, Honor Pekerja Terabaikan

TAPTENG –Kabarnusa24.com/Nasib 79 petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) masih memprihatinkan. Setelah turut menjadi garda terdepan membersihkan sampah dan sisa-sisa material pascabencana alam November 2025, kini mereka justru menghadapi ketidakpastian pembayaran honor yang menjadi haknya. Ironisnya, para Tenaga Harian Lepas (THL) tersebut juga telah dirumahkan dari pekerjaan mereka.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebanyak 79 petugas kebersihan itu dilaporkan mengalami penundaan pembayaran honor sejak awal 2026. Persoalan ini semakin memprihatinkan karena hingga November 2026, hak mereka disebut belum juga dibayarkan secara penuh. Kondisi tersebut tentu menjadi beban tersendiri bagi para pekerja yang menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan sebagai petugas kebersihan.

 

Sebelumnya, pihak DLH Tapteng sempat menyampaikan bahwa honor ke-79 petugas yang dirumahkan tersebut akan dibayarkan pada akhir Juli 2026. Pernyataan itu sempat memberikan harapan kepada para pekerja. Namun, hingga November 2026, realisasi pembayaran yang dijanjikan belum juga mendapatkan kepastian. Janji yang semula diharapkan menjadi solusi kini kembali menyisakan tanda tanya.

 

Persoalan tersebut kembali mencuat dalam rapat pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Tapteng, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tapteng, Selasa (17/11/2026). Dalam rapat itu, anggota DPRD Tapteng dari Fraksi NasDem, Willy Sahputra, secara langsung mempertanyakan alasan belum direalisasikannya pembayaran honor yang sebelumnya dijanjikan pada Juli 2026.

 

Willy menilai persoalan pembayaran honor para petugas kebersihan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia bahkan menyentil besarnya anggaran berbagai kegiatan pemerintah yang dinilainya tidak seharusnya mengesampingkan kewajiban terhadap pekerja. Menurutnya, pemenuhan hak petugas kebersihan merupakan persoalan mendasar yang tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut.

 

“Kenapa belum dibayarkan, kemarin janji dibayarkan Juli, tapi sampai sekarang belum dibayarkan. Tolonglah Bu Kadis, karena ini menyangkut dunia akhirat. Gak ada gunanya anggaran kegiatan ini besar-besar, sementara gaji petugas saja gak terbayarkan,” tegas Willy dalam rapat tersebut.

 

Pernyataan itu menjadi sorotan karena persoalan 79 petugas kebersihan bukan sekadar keterlambatan administrasi, melainkan menyangkut kejelasan hak pekerja. Publik pun patut mempertanyakan apa sebenarnya kendala yang menyebabkan pembayaran belum terealisasi, terlebih sebelumnya telah ada penyampaian jadwal pembayaran dari pihak dinas terkait.

 

Menanggapi pertanyaan anggota DPRD tersebut, Kepala DLH Tapteng, Erni Batubara, menyampaikan bahwa pembayaran honor masih dalam proses. Ia berharap pembayaran dapat direalisasikan pada November 2026. “Masih proses, mudah-mudahan bulan ini sudah dibayarkan. Kami juga prihatin sama mereka,” ujar Erni.

 

Namun, pernyataan tersebut belum memberikan kepastian mengenai tanggal pembayaran maupun jumlah keseluruhan honor yang masih tertunggak. Setelah sebelumnya muncul janji pembayaran pada Juli 2026, kini kembali disampaikan harapan pembayaran pada November. Para petugas tentu membutuhkan kepastian konkret, bukan sekadar harapan yang kembali berpotensi tertunda.

 

Di sisi lain, terkait harapan agar para petugas kebersihan tersebut dapat dipekerjakan kembali, Erni menjelaskan bahwa hal itu terkendala kebijakan penataan tenaga non-ASN berdasarkan ketentuan pemerintah dan regulasi kepegawaian. Menurutnya, status THL atau honorer telah ditata melalui skema pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

Erni juga menjelaskan bahwa sebagian dari 79 petugas tersebut telah berusia di atas 58 tahun, sedangkan sebagian lainnya tidak memiliki ijazah yang dipersyaratkan. Kondisi itu disebut menjadi kendala bagi mereka untuk memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu.

 

Meski demikian, persoalan status kepegawaian dan pembayaran honor merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Ketentuan penataan tenaga non-ASN tidak serta-merta menghilangkan kewajiban penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Karena itu, Pemkab Tapteng dan DLH perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan honor, periode pembayaran yang tertunggak, serta mekanisme penyelesaiannya.

 

Kasus ini juga memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan anggaran dan pengelolaan tenaga kerja di lingkungan Pemkab Tapteng. Bagaimana bisa persoalan pembayaran terhadap puluhan petugas kebersihan berlarut-larut selama berbulan-bulan tanpa penyelesaian yang jelas? Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah keterlambatan tersebut disebabkan persoalan administrasi, ketersediaan anggaran, atau kendala lainnya.

 

Masyarakat tentu berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab melalui langkah nyata. Terlebih, para petugas kebersihan tersebut sebelumnya turut mengambil bagian dalam penanganan dampak bencana di Tapanuli Tengah. Mereka telah menjalankan pekerjaan untuk kepentingan publik dan berhak memperoleh kejelasan atas honor yang menjadi haknya.

 

Kini, Pemkab Tapteng dituntut memberikan jawaban yang transparan dan terukur. Berapa total honor yang belum dibayarkan kepada 79 petugas tersebut? Apa penyebab janji pembayaran Juli 2026 tidak terealisasi? Dan kapan tanggal pasti pembayaran akan dilakukan? Sebab, bagi para petugas kebersihan itu, yang dibutuhkan bukan lagi janji ataupun ungkapan keprihatinan, melainkan penyelesaian nyata atas hak mereka. Jangan sampai pemerintah begitu membutuhkan tenaga mereka ketika daerah dilanda bencana, tetapi justru tidak memberikan kepastian ketika mereka menuntut hak atas pekerjaan yang telah dilakukan.

(Hasanuddingulo)

Penulis