Daerah

DJP Sosialisasikan Aturan Pajak Minerba dan Penghapusan Sanksi Administrasi kepada 31 Peserta di Lumajang

6
×

DJP Sosialisasikan Aturan Pajak Minerba dan Penghapusan Sanksi Administrasi kepada 31 Peserta di Lumajang

Sebarkan artikel ini
DJP Sosialisasikan Aturan Pajak Minerba dan Penghapusan Sanksi Administrasi kepada 31 Peserta di Lumajang
oplus_32

Foto : Kepala KP2KP Lumajang
Heri Siswanto, S.E.

Judul :

DJP Sosialisasikan Aturan Pajak Minerba dan Penghapusan Sanksi Administrasi kepada 31 Peserta di Lumajang

LUMAJANG,Jatim mandiri,Rabu,18/11/2026– Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendorong peningkatan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi ketentuan perpajakan. Kali ini, sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral dan batu bara (PBB Minerba), serta aturan pembetulan dan pengurangan sanksi administrasi, digelar di Gedung PKK Kabupaten Lumajang, Jalan Arif Rahman Hakim, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 31 peserta. Materi sosialisasi mencakup tata cara pendaftaran objek PBB Minerba melalui sistem Coretax DJP serta kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Kepala KP2KP Lumajang
Heri Siswanto, S.E. menekankan pentingnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan PBB Minerba. Menurutnya, pendaftaran objek pajak perlu dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan tertib.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap para peserta memahami tata cara pendaftaran PBB Minerba, termasuk persyaratan administrasi dan penggunaan Coretax DJP. Ketepatan data identitas, dokumen perizinan, alamat, serta titik koordinat objek pajak menjadi hal penting yang harus diperhatikan,”tandas Heri

Dalam materi dijelaskan, subjek PBB Minerba merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki hak, memperoleh manfaat, atau menguasai bumi dan bangunan di wilayah pertambangan. Objek pajaknya meliputi kawasan pertambangan, baik di darat maupun lepas pantai, termasuk area yang belum dimanfaatkan, cadangan produksi, area tidak produktif, hingga kawasan keselamatan dan fasilitas pendukung pertambangan sesuai ketentuan.

Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif diwajibkan melakukan pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat satu bulan setelah persyaratan tersebut terpenuhi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Coretax DJP dengan melengkapi identitas, dokumen perizinan atau kontrak, alamat objek pajak, serta titik koordinat lokasi secara akurat.

Selain membahas PBB Minerba, sosialisasi juga mengulas kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya sekaligus meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026, pengurangan sanksi administrasi dapat diberikan dengan besaran tertentu sesuai jenis sanksi, kondisi, dan waktu pemenuhan kewajiban wajib pajak. Dalam ketentuan tersebut, terdapat skema pengurangan hingga 100 persen, 50 persen, maupun 25 persen sesuai persyaratan yang berlaku.

Kebijakan ini juga memiliki batas waktu pelaksanaan. Periode pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi berlangsung mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027, dengan ketentuan khusus sampai 31 Desember 2027 untuk program PPS Kebijakan II.

Heri dalam rumusan kutipan berikutnya juga dapat menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai aturan.

“Kami berharap informasi mengenai kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Dengan memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku, wajib pajak dapat memperoleh kepastian serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara lebih tertib,” ujar Heri

Melalui kegiatan yang diikuti 31 peserta tersebut, DJP berharap pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perpajakan semakin meningkat. Sosialisasi ini sekaligus menjadi upaya memperkuat kepatuhan wajib pajak, memberikan kepastian hukum, dan mendorong pelaksanaan administrasi perpajakan yang lebih mudah dan transparan.( D.S )

Penulis