Foto : Keluarga besar Jamkrindo
Judul :
Jamkrindo Perkuat Tata Kelola Pengadaan Pemerintah di Jawa Timur, Dorong UMKM Ikut Proyek Daerah
LUMAJANG, kabarnusa 24 com.Kamis,19/11/2026– Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan sistem yang transparan dan akuntabel. Kepastian jaminan pelaksanaan kontrak juga menjadi faktor penting agar proyek pembangunan berjalan lancar sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha, termasuk UMKM.Acara ini di selenggarakan di pendopo Arya Wiraraja.
Komitmen tersebut ditegaskan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo melalui partisipasinya dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Lumajang, Rabu (19/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur itu mengangkat tema “UKPBJ Unggul, Pengadaan Berdampak”. Forum tersebut menjadi upaya memperkuat tata kelola pengadaan pemerintah yang efektif, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada hasil pembangunan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dwi Wahyuni Kartianingsih, jajaran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan UKPBJ kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Jamkrindo turut ambil bagian melalui PT Jamkrindo Kantor Wilayah VI Surabaya bersama sejumlah kantor cabang binaannya.
Partisipasi Jamkrindo menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam mendukung ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyediaan layanan penjaminan.
Jamkrindo memiliki dua instrumen utama yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pengadaan, yakni Surety Bond dan Kontra Bank Garansi.
Melalui layanan Surety Bond, Jamkrindo menyediakan berbagai jenis jaminan, antara lain jaminan penawaran (bid bond), jaminan pelaksanaan (performance bond), jaminan pembayaran uang muka (advance payment bond), serta jaminan pemeliharaan (maintenance bond).
Sementara itu, melalui layanan Kontra Bank Garansi, Jamkrindo memberikan penjaminan kepada perbankan atas penerbitan bank garansi bagi pelaku usaha.
Kedua instrumen tersebut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko tidak terpenuhinya kewajiban penyedia sesuai ketentuan jaminan. Dengan demikian, pelaksanaan kontrak pengadaan diharapkan dapat berjalan lebih terukur dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
Tidak hanya mendukung kelancaran proyek pemerintah, kehadiran layanan penjaminan Jamkrindo juga diarahkan untuk memperluas kesempatan pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Penguatan sinergi dengan UKPBJ di Jawa Timur sekaligus menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai manfaat instrumen penjaminan dalam mendukung pengelolaan risiko kontrak pengadaan pemerintah.
Jamkrindo menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta UKPBJ di seluruh Jawa Timur. Optimalisasi layanan Surety Bond dan Kontra Bank Garansi diharapkan mampu mendukung tata kelola pengadaan yang prudent, meningkatkan kepercayaan para pihak, serta memperlancar pelaksanaan pembangunan daerah.
Untuk memperkuat jangkauan pelayanan di Jawa Timur, Jamkrindo Kantor Wilayah VI Surabaya didukung lima kantor cabang, yakni Surabaya, Kediri, Malang, Banyuwangi, dan Madiun, serta tiga Kantor Unit Pelayanan (KUP).
Jaringan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan penjaminan bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah.
Sebagai perusahaan penjaminan yang tergabung dalam holding Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo terus mendorong penguatan ekosistem penjaminan nasional melalui pengembangan layanan, peningkatan kualitas tata kelola, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.
Melalui sinergi bersama UKPBJ se-Jawa Timur, Jamkrindo menegaskan komitmennya untuk mendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkualitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perluasan akses penjaminan.( D.S )