BONDOWOSO – Kabarnusa24.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bersama BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan, khususnya para petani dan buruh tani tembakau.
Perlindungan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ini disosialisasikan secara langsung dalam kegiatan yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan mitra terkait, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso yang diwakili oleh Asisten II, Kepala Dinas penanaman Mudal dan Tenaga Kerja Dr.Hari Cahyono,S.T.,M. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Ghozal Rawa,A.P.,M.M. Turut hadir pula jajaran mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Kepala Kantor Cabang BPJS Bondowoso, Ukik Kurniawan, menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap kesejahteraan para pekerja sektor informal dan pertanian.
Menurutnya, tingginya jumlah petani tembakau di wilayah Bondowoso menuntut adanya jaring pengaman sosial yang nyata dari pemerintah.
Untuk program perlindungan masyarakat Bondowoso, khususnya para petani tembakau, dukungan dari pemerintah daerah luar biasa sekali. Hingga saat ini, kurang lebih sekitar 21.000 lebih petani tembakau di wilayah Kabupaten Bondowoso telah ter-cover dalam program perlindungan ini,” ujar Ukik Kurniawan dalam keterangannya.
Perlindungan Menyeluruh: JKK dan JKM
Ukik menjelaskan bahwa para petani dan masyarakat yang didaftarkan oleh Pemkab Bondowoso diikutsertakan dalam dua program utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Melalui program JKK, peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja—mulai dari berangkat kerja, saat berada di lokasi kerja, hingga perjalanan pulang ke rumah—akan mendapatkan perlindungan biaya pengobatan tanpa batas (unlimited) sesuai kebutuhan dan rekomendasi medis.
Peserta cukup menunjukkan KTP atau kartu kepesertaan di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Bondowoso, seperti RSUD dr. H. Koesnadi, Rumah Sakit Bhayangkara, maupun Rumah Sakit Mitra Medika.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menanggung biaya transportasi darat/ambulans maksimal Rp5 juta serta santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) selama masa pemulihan.
Sementara itu pula , melalui program JKM, apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, ahli waris yang sah berhak menerima santunan kematian sebesar Rp42 juta.
Khusus bagi peserta dengan masa kepesertaan dibawah 3 bulan 10 juta dan diatas 3 bulan 42 juta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun meninggal biasa, terdapat pula manfaat beasiswa pendidikan untuk maksimal dua orang anak mulai dari jenjang TK hingga perguruan tinggi dengan total nilai mencapai Rp174 juta.
Sinergi Lintas Instansi dan Harapan ke Depan
Dalam kesempatan tersebut, Ukik juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, termasuk peran Disdukcapil dalam mempercepat pemutakhiran data kependudukan dan akta kematian agar proses klaim santunan bagi ahli waris dapat segera dicairkan tanpa kendala administratif.
Harapan kami, ke depannya seluruh masyarakat pekerja rentan di Kabupaten Bondowoso, tidak hanya petani tembakau tetapi juga pekerja sektor informal lainnya seperti penderes atau pemanjat kelapa, dapat seluruhnya terlindungi melalui dukungan Pemkab maupun secara mandiri.
Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini sangat membantu menjaga taraf hidup keluarga dan ahli waris agar tidak jatuh miskin saat tulang punggung keluarga mengalami risiko kerja maupun meninggal dunia,” pungkasnya