Diduga Ada 4 Masalah Hukum di Balik Rp14,7 Miliar Raffi Ahmad, Ini Penjelasan Hukumnya
JAKARTA – KabarNusa24.com | Kalau dilihat dari sisi pencitraan, polemik Raffi Ahmad sudah mereda. Sudah ada video permintaan maaf, sudah ada janji sumbangan Rp15 miliar.
Tapi kalau dilihat dari sisi hukum, polemik ini diduga baru dimulai.
Sebab, menurut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada aliran dana negara sebesar Rp14.696.955.002 atau Rp14,7 miliar yang diduga mengalir ke PT RANS Animasi Indonesia, perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Berikut 4 persoalan hukum yang diduga perlu dijawab, berdasarkan temuan ICW dan peraturan yang berlaku.
1. DIDUGA ADA KONFLIK KEPENTINGAN
Raffi Ahmad saat ini berstatus sebagai Utusan Khusus Presiden, yang diduga termasuk kategori Penyelenggara Negara / Pejabat Publik.
Sementara PT RANS Animasi Indonesia diduga memiliki keterkaitan dengan dirinya.
Menurut ICW, saat 3 paket dari KKP senilai Rp10,8 miliar berjalan pada 2025-2026, Raffi diduga sudah menjabat.
Jika benar demikian, hal ini diduga berpotensi bersinggungan dengan:
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
Pasal 5: Penyelenggara negara wajib tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. - UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pejabat dilarang mengambil keputusan yang menimbulkan konflik kepentingan.
Pertanyaan hukumnya: Apakah yang bersangkutan melaporkan dan mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan di KKP? Atau justru membiarkan perusahaannya ikut?
Selama belum ada dokumen resmi yang dibuka ke publik, dugaan konflik kepentingan ini belum bisa dinyatakan terbukti maupun tidak terbukti.
Hak Jawab Pihak Raffi / RANS:
Pihak RANS sebelumnya menyatakan seluruh proyek bersama instansi pemerintah dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Raffi juga menyatakan kontrak dengan Kemendikbudristek terjadi sebelum dirinya menjabat.
2. DIDUGA ADA PENYIMPANGAN PRINSIP PENGADAAN
ICW menemukan 8 paket pengadaan jasa influencer, yang diduga semuanya mengarah ke satu perusahaan: RANS.
Hal ini diduga perlu diuji, apakah sudah sesuai prinsip pengadaan.
Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Prinsip pengadaan harus: Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel.
Yang perlu diperiksa oleh lembaga pengawas, bukan oleh media:
- Apakah ada proses seleksi yang benar?
- Siapa PPK dan Pokja yang meloloskan?
- Apakah harga Rp575 juta untuk 1 Instagram Story itu wajar menurut hasil audit?
- Apakah ada pembanding harga dari influencer lain?
Jika hasil audit menyatakan prosedur sudah benar, maka dugaan ini gugur. Jika sebaliknya, maka dugaan ini perlu diproses lebih lanjut.
3. DIDUGA ADA UNSUR TIPIKOR, KPK MASIH MENELAAH
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan:
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak.”
Artinya, KPK belum menyatakan ada korupsi. KPK baru akan menelaah.
Secara hukum, pasal yang diduga berpotensi dilirik penyidik, jika nanti ditemukan bukti, adalah:
UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 & Pasal 3: Setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri / orang lain / korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana.
Pasal 12B: Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.
Kami tegaskan lagi : Ini masih dugaan. Belum ada tersangka. Belum ada penyidikan resmi yang diumumkan. Semua pihak harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. DIDUGA JANJI SUMBANG Rp15 MILIAR TIDAK OTOMATIS MENGHAPUS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
Ini yang paling sering salah dipahami publik.
Dalam hukum, ada prinsip:
Pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana.
Pasal 4 UU Tipikor: Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku.
Artinya, jika nanti terbukti ada kerugian negara, maka sumbangan Rp15 miliar untuk korban bencana Aceh, meskipun perbuatan baik secara sosial, diduga tidak otomatis menutup kasus Rp14,7 miliar.
Sumbangan ke korban bencana itu jalur sosial. Pengadaan di kementerian itu jalur hukum negara.
Keduanya berbeda. Keduanya harus dinilai secara terpisah.
KESIMPULAN HUKUM REDAKSI – MASIH DUGAAN
Dari sisi hukum, ada 3 tuntutan yang sah dan masih dalam koridor dugaan:
1. Buka Kontrak
Publik berhak tahu isi 8 kontrak itu, sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sepanjang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan yang sah.
2. Audit Total
BPK, BPKP, dan Inspektorat diduga perlu melakukan audit. Bukan sekadar klarifikasi internal.
3. Proses Hukum Jalan Terus Secara Objektif
KPK perlu menelaah sampai tuntas, apakah ada unsur Tipikor atau tidak. Kalau tidak ada, nyatakan bersih. Kalau ada, proses sesuai hukum.
Raffi sudah bilang siap diperiksa. Itu sikap yang benar secara hukum.
Tinggal sekarang, apakah lembaga pengawas berani memeriksa secara objektif? Atau kasus ini akan hilang begitu saja karena sudah minta maaf dan sudah viral dengan sumbangan?
Hukum tidak boleh kalah oleh viral.
Hukum tidak boleh kalah oleh popularitas.
Tapi hukum juga tidak boleh menghukum orang yang belum terbukti bersalah.
Berita ini masih dalam tahap dugaan. Belum ada tersangka, belum ada putusan pengadilan. Semua pihak, termasuk Raffi Ahmad dan PT RANS Animasi Indonesia, harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara hukum. KabarNusa24.com membuka hak jawab.
(Red-SRM)
